Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aturan Baru Energi Bersih

Oleh

image-gnews
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi yang berada di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga (SMRS), Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi yang berada di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga (SMRS), Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Iklan

Langkah pemerintah menerbitkan regulasi untuk pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) perlu dilakukan secara cermat. Aturan yang lebih ramah investor memang diperlukan buat mengembangkan energi bersih. Tapi pemerintah harus memastikan regulasi itu tidak memberikan peluang perburuan rente dan tak terlalu membebani PT Perusahaan Listrik Negara.

Aturan baru yang akan dituangkan dalam peraturan presiden tersebut menyangkut pembelian listrik dari pengembang swasta oleh PLN. Regulasi ini akan memberikan angin segar bagi investor EBT. Soalnya, energi bersih bakal menjadi prioritas dalam rencana usaha perusahaan setrum milik negara itu. PLN diwajibkan mendahulukan pembelian listrik dari sembilan jenis pembangkit EBT, di antaranya panas bumi, air, angin, surya, dan arus laut.

Klausul yang juga bisa membuat bungah investor adalah perubahan basis perhitungan harga beli listrik. Selama ini, harga beli listrik dari pembangkit EBT mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017, dengan basis perhitungan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan yang ditetapkan PLN. Perhitungan BPP mengacu pada komponen biaya pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Adapun dalam rancangan peraturan presiden, formula harga beli listrik memakai skema feed-in tariff, yakni perhitungan harga didasari biaya produksi energi terbarukan itu sendiri.

Perubahan formula itu merupakan buah dari desakan investor, setelah proyeknya banyak yang mandek. Di segmen panas bumi, misalnya, Kementerian Energi mencatat sampai tahun ini ada 59 proyek pembangkit listrik berkapasitas 2.145 megawatt yang sudah siap masuk fase konstruksi, tapi belum mengantongi perjanjian jual-beli dengan PLN. Negosiasi mentok karena PLN terikat aturan formula BPP, sementara pengembang berkukuh mematok harga dengan basis feed-in tariff. Kondisi ini memperkecil peluang pencapaian target 23 persen energi bersih dalam sistem pembangkit listrik nasional tahun 2025.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Regulasi baru diharapkan menarik banyak investor. Namun eksekusinya harus diawasi ketat untuk mencegah investor bermain kotor. Skema feed-in tariff yang ditentukan berdasarkan jenis pembangkit listrik, lokasi, dan komponen investasi lain membuka peluang bagi pengembang untuk memasang margin di luar kewajaran dan berburu rente. Apalagi, dalam rancangan peraturan presiden yang akan terbit, ada klausul yang menyebutkan PLN tidak memiliki ruang negosiasi harga beli listrik dari pemasok atau investor.

Selaku pembeli tunggal, PLN tentu saja akan menanggung harga pembelian listrik yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut bisa makin membebani karena di sisi lain perusahaan negara ini diwajibkan pula menjual listrik dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Itulah pentingnya pemerintah memperhitungkan secara teliti dampak regulasi baru ini bagi PLN.

Pemerintah juga perlu menetapkan batas margin yang wajar untuk investor dengan mengacu pada praktik serupa di negara maju. Investor semestinya didorong agar transparan dan bersedia menjalani audit. Sebagai imbalannya, pemerintah bisa memberikan insentif, dari keringanan pajak, kemudahan perizinan, hingga dukungan pembebasan lahan, agar target bauran energi bersih bisa tercapai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024