Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mimpi Muskil Penurunan Emisi

Oleh

image-gnews
Paviliun Indonesia di arena Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-24 atau COP24 di Katowice, Polandia, menjadi salah satu paviliun yang ramai dikunjungi.  ANTON SEPTIAN
Paviliun Indonesia di arena Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-24 atau COP24 di Katowice, Polandia, menjadi salah satu paviliun yang ramai dikunjungi. ANTON SEPTIAN
Iklan

Gagalnya Konferensi Perubahan Iklim Ke-25 di Madrid, Spanyol, pekan lalu, merumuskan dokumen operasional untuk melaksanakan Perjanjian Paris mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah dan elite politik dunia dalam mengatasi bahaya pemanasan global. Kenyataan ini sungguh ironis mengingat kepedulian publik terhadap ancaman krisis iklim belakangan justru meningkat.

Tanpa peraturan pendukung yang jelas, pemberlakuan Perjanjian Paris pada 2020 terancam gagal. Tak tuntasnya pembahasan di Konferensi Madrid membuat berbagai skema perdagangan karbon dan mekanisme kerja sama internasional untuk bersama-sama menurunkan emisi karbon dunia tak bisa mulai dirumuskan. Alotnya negosiasi 197 negara peserta konferensi menandakan mitigasi perubahan iklim belum menjadi prioritas utama semua negara.

Tak terkecuali Indonesia. Padahal hasil Konferensi Madrid ini jelas merugikan pemerintah. Target Presiden Joko Widodo mengurangi emisi sebesar 41 persen-atau sama dengan 1,081 gigaton setara karbon-dengan bantuan internasional pada 2030 terancam gagal tanpa skema finansial yang jelas di tingkat global.

Karena itu, sungguh disayangkan pemerintah Indonesia tak menyampaikan rencana aksi yang lebih konkret dan ambisius di Madrid. Target Indonesia menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030 tanpa bantuan internasional pun tak diperbarui sama sekali. Padahal target itu sudah ditetapkan sejak awal pemerintahan Jokowi tiga tahun lalu.

Tanpa komitmen yang tegas dan rencana yang matang, tak aneh jika banyak orang pesimistis Indonesia bakal mencapai target penurunan emisi sesuai dengan rencana. Apalagi posisi Indonesia sebagai penghasil emisi terbesar keempat di dunia terutama didorong dua faktor: kebakaran hutan yang dipicu perluasan perkebunan sawit dan penggunaan energi berbasis fosil seperti batu bara. Bukan kebetulan jika keduanya merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Inkonsistensi ini merupakan hambatan utama dalam strategi mitigasi perubahan iklim pemerintah. Di satu sisi, pemerintah berjanji menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran sumber energi nasional, tapi pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara terus dilakukan. Ketika banyak negara meninggalkan energi fosil, pemerintah malah kian terus menggenjot konsumsi batu bara di dalam negeri.

Soal sawit juga demikian. Pembukaan hutan dan lahan untuk perkebunan sawit jelas-jelas memperparah rekam jejak kita tentang emisi karbon. Laju hilangnya hutan di Indonesia sudah sangat parah, dengan tingkat deforestasi 2,5 juta hektare per tahun. Namun, ketika Uni Eropa mengingatkan dan mengancam menutup pasarnya dari ekspor sawit Indonesia, pemerintah malah mendorong penggunaan sawit untuk bahan bakar kendaraan bermotor di dalam negeri.

Sikap plintat-plintut semacam ini merugikan rakyat. Banyak warga kita yang sudah menjadi korban cuaca yang terus berubah, juga kenaikan suhu dan permukaan laut. Sudah saatnya pemerintah satu suara soal mitigasi perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jelas tak bisa menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab mengenai penurunan emisi. Ini persoalan besar yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Presiden Jokowi harus turun tangan langsung dan menjadi panglima dalam program pengurangan emisi. Tanpa komitmen dan dukungan dari kepala negara, pemenuhan target penurunan emisi akan selamanya jauh panggang dari api, muskil tergapai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024