Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selamat Datang, KPK Jokowi

Oleh

image-gnews
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Dalam proses di Komisi III DPR tersebut Firli terpilih sebagai ketua, sementara empat nama lainnya menjabat sebagai wakil ketua. TEMPO/Subekti.
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Dalam proses di Komisi III DPR tersebut Firli terpilih sebagai ketua, sementara empat nama lainnya menjabat sebagai wakil ketua. TEMPO/Subekti.
Iklan

PENUNJUKAN lima tokoh publik sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak perlu dirayakan. Kelimanya adalah Artidjo Alkostar (mantan hakim agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang), Syamsuddin Haris (peneliti), Harjono (mantan hakim Mahkamah Konstitusi), dan Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan komisioner KPK). Selama ini, mereka memang dikenal sebagai tokoh yang punya rekam jejak bagus. Tapi, ibarat rumah, KPK telah dirusak pada fondasi dan tiang-tiang utamanya. Menambahkan karpet dan sofa bagus boleh jadi akan membuat rumah terlihat cantik, tapi tak menjadikannya kukuh.

Inilah klimaks dari sekuel pelemahan KPK yang dimulai pada akhir periode pertama kepemimpinan Joko Widodo. Presiden telah berkolaborasi dengan oligarki Dewan Perwakilan Rakyat dalam merevisi undang-undang dalam waktu kilat. Terkesan sembunyi-sembunyi, DPR memasukkan sejumlah pasal yang dapat mengganggu independensi penyidik komisi itu.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi berlaku sejak 17 Oktober lalu. Peralihan status penyidik menjadi pegawai negeri dalam aturan baru itu akan mengancam independensi mereka. Status baru itu akan menempatkan penyidik ke aturan yang birokratis, kaku, dan tidak adaptif, apalagi inovatif. Jenjang birokrasi hampir dipastikan akan menghambat ruang gerak mereka dalam mengungkap kasus korupsi yang biasanya dilakukan pejabat level tinggi.

Gangguan terhadap independensi KPK juga datang dari Dewan Pengawas, yang di antaranya bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Tindakan-tindakan hukum itulah yang selama ini menjadi kekuatan komisi antikorupsi, yang antara lain telah menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, menteri, gubernur, dan puluhan bupati atau wali kota.

Tudingan bahwa KPK selama ini berlaku lajak dan tanpa kontrol-sehingga membutuhkan pengawas-merupakan tuduhan yang manipulatif dan mengada-ada. Selain diawasi DPR lewat mekanisme anggaran, penyadapan KPK, sekadar contoh, diaudit Kementerian Komunikasi dan Informatika. Argumen yang menyebutkan penempatan "orang baik" di Dewan Pengawas merupakan ikhtiar terakhir untuk memperkuat Komisi sungguh terdengar naif. Harap dicatat, sebagai pengawas, "orang-orang baik" itu tidak memiliki hak eksekusi.

Kondisi ini diperburuk dengan dipilihnya komisioner KPK yang cacat rekam jejak. Figur paling disorot adalah Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri. Komisaris jenderal polisi itu ketika menjadi Deputi Penindakan KPK diduga bertemu dengan orang yang beperkara. Dalam pemilihan komisioner KPK, dengan berlagak pilon, Jokowi meloloskan begitu saja usul panitia seleksi ke Dewan Perwakilan Rakyat. DPR juga menutup mata dan telinga dari saran publik dan KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi sebenarnya dapat menyelamatkan KPK dengan menolak mengeluarkan amanat presiden-surat yang menjadi dasar pembahasan revisi Undang-Undang KPK antara DPR dan pemerintah. Ia juga memiliki wewenang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)-seperti yang dia janjikan kepada puluhan tokoh senior yang diundang ke Istana. Tapi janji tinggal janji. Jokowi menutup kuping meski ribuan pelajar dan mahasiswa berdemonstrasi mendesak Presiden mengeluarkan perpu. Dalam demo itu, setidaknya lima orang tewas akibat kekerasan aparat.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengatakan KPK hendaknya berfokus pada pencegahan ketimbang penindakan korupsi. Berkali-kali pula Presiden mengeluh tentang banyaknya gubernur, bupati, dan wali kota yang tak berani mengambil keputusan karena takut dijerat penegak hukum. Jokowi tampaknya lupa bahwa penerapan pasal korupsi bukan tanpa batasan. Seorang pejabat yang mengambil kebijakan, bahkan diskresi, tidak akan dijerat KPK kecuali dia memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenangnya.

Pelemahan KPK justru akan membuat sejumlah proyek besar pemerintah berjalan tanpa pengawasan. Pemindahan ibu kota, penyaluran dana desa, dan pembangunan infrastruktur merupakan contoh program raksasa yang rawan diselewengkan. Ekonomi biaya tinggi-terutama disebabkan oleh korupsi-diprediksi akan menggila setelah KPK dilemahkan. Indeks kemudahan berusaha diduga juga akan melorot. Dipadukan dengan strategi pencegahan sejak di hulu, KPK sebenarnya dapat menjadi partner pemerintah sebagai pengawas kebijakan.

Kecuali untuk melindungi oligarki partai dan kekuasaannya, sulit diterima akal sehat Jokowi tak memahami prinsip-prinsip itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024