Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bulog dan Misi Suci Ketahanan Pangan

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

Khudori
Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat

Bulog melelang 20,39 ribu ton beras yang rusak karena termakan usia pekan lalu. Beras yang semula bernilai ratusan miliar rupiah itu dibanting harganya minimal senilai Rp 23,7 miliar (Koran Tempo, 17 Desember 2019). Pro-kontra mengiringi langkah Bulog mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) itu dari neraca beras. Sebagai barang yang tidak tahan lama, kualitas beras pasti akan turun seiring bertambahnya waktu simpan. Dari sisi ini, pelelangan beras rusak adalah lumrah. Apalagi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP, beras yang disimpan lebih dari empat bulan atau mutunya turun harus dilepas.

Masalahnya memang tak sederhana. Sebagai badan usaha milik negara yang berusia lebih dari setengah abad dan telah malang-melintang mengurus aneka komoditas pangan penting, termasuk beras, Bulog diyakini memiliki kapasitas mumpuni dalam menyimpan beras. Karena itu, kalau kemudian ada CBP yang rusak, bukan mustahil ada salah urus di tubuh Bulog. Kecurigaan ini masuk akal. Bulog belum sepenuhnya terbebas dari stigma buruk, di antaranya sebagai sarang korupsi, kongkalikong, dan moral hazard lain. Namun langkah mencurigai kerusakan beras kali ini karena salah urus mesti ditimbang ulang.

Sejak tiga tahun lalu terjadi perubahan drastis dalam kebijakan perberasan. Subsidi yang semula bernama beras sejahtera (Rastra) diubah jadi bantuan pangan non-tunai (BPNT). Perubahan ini membuat kebijakan perberasan, yang semula terintegrasi hulu-tengah-hilir, menjadi terfragmentasi. Pada Rastra, di hulu, Bulog harus melakukan pengadaan (dengan menyerap beras produksi petani domestik pada harga yang ditetapkan pemerintah), mengelola cadangan dan mendistribusikan stok di tengah, serta menyalurkan beras (ke sasaran) di hilir. Pada BPNT, tugas di hulu dan tengah masih ada tapi outlet penyaluran di hilir ditiadakan.

Peralihan ini berdampak pada dua hal. Pertama, Bulog kehilangan pasar tertawan (captive market) Rastra yang amat besar: 15,6 juta rumah tangga sasaran (RTS). Lewat Rastra, selama ini Bulog bisa menyalurkan beras dalam setahun mencapai 2,8-3,4 juta ton. Ketika Rastra diubah jadi BPNT, penyaluran beras Bulog dalam bentuk bantuan sosial Rastra terus menurun: 2,54 juta ton pada 2017, 1,2 juta ton pada 2018, dan tinggal 350-an ton pada 2019. Tahun depan dan seterusnya, secara teoretis tidak ada lagi penyaluran bantuan sosial Rastra.

Di sisi lain, tugas Bulog di hulu dan tengah tak berubah. Ketika Bulog diwajibkan menyerap beras produksi domestik dalam jumlah besar, harus ada outlet penyalurannya. Ketika Rastra diubah jadi BPNT, secara teoretis tidak ada lagi penyaluran beras Bulog. Karena itu, sebetulnya tidak relevan menugasi Bulog menyerap beras produksi petani. Tanpa penyaluran pasti, Bulog pelan-pelan akan bangkrut. Beras, selain menumpuk, akan turun mutunya seiring waktu. Saat ini di gudang Bulog tersimpan 2,3 juta ton beras. Seiring berjalannya waktu, kasus 20,39 ribu ton beras yang dibuang akan terus berulang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, menceraikan Bulog dari BPNT sama halnya dengan memisahkan program itu dari kewajiban negara melakukan stabilisasi harga dan ketahanan pangan, seperti amanat konstitusi dan undang-undang. Harga pangan sering bergejolak karena struktur dan mekanisme pasar masih jauh dari persaingan sempurna. Masih terbuka celah bagi sekelompok kecil orang untuk melakukan kartel dan persekongkolan guna mengatur volume, harga, dan wilayah distribusi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum kuasa menutup celah ini.

Menyerahkan pangan ke mekanisme pasar tak salah kalau infrastruktur sudah baik, petani sejahtera, dan pendapatan konsumen pejal pada guncangan pasar. Masalahnya, instrumen stabilisasi terbatas. Praktis tidak ada badan penyangga yang berkekuatan besar menstabilkan pasokan dan harga pangan.

Kehadiran Bulog, sekali lagi, adalah perwujudan misi suci negara untuk mengoreksi watak predatoris pasar, melindungi warga dari perilaku kuasa pasar yang cenderung mengisap, dan menempatkan negara pada posisi terhormat. Untuk itu, pada tempatnya Bulog diberi penguatan, dari sisi kelembagaan maupun keuangan. Bukan justru diperlemah dengan melucuti satu per satu tugas-tugas pelayanan publik untuk kemudian diserahkan ke pasar atau menelurkan kebijakan yang bersifat ad hoc, pragmatis, dan berubah-ubah secara cepat yang mempersulit adaptasi.

Dari sisi kelembagaan, majikan Bulog saat ini ada sembilan. Masalahnya, kebijakan mereka sering kali tak segaris, bahkan bertolak belakang. Mana yang harus dilayani dan didahulukan? Banyaknya majikan juga membuat keputusan sering kali lambat. Dari sisi anggaran, Bulog beroperasi menggunakan dana bank berbunga komersial. Padahal Bulog menjalankan tugas-tugas pelayanan publik sebagai kepanjangan tangan negara. Dalam banyak hal, tugas-tugas mendadak dari pemerintah juga tak ditopang dukungan anggaran. Semua ini memperlemah misi suci negara sebagai penjamin hak atas pangan warga. Jika ini dibiarkan, negara bisa menjadi tertuduh tunggal sebagai pelanggar hak atas pangan.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024