Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sandiwara Yasonna Soal KPK

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Yasonna Laoly tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Yasonna Laoly tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Iklan

Pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam konferensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) seperti ironi di panggung sandiwara. Yasonna mengklaim bahwa pemerintah Indonesia sedang memperkuat upaya memerangi rasuah melalui revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Klaim tersebut jauh panggang dari api. Di dalam negeri, Undang-Undang KPK hasil revisi terus dipersoalkan. Pegiat antikorupsi dan ahli hukum yang berakal sehat menilai undang-undang itu telah mengubur hidup-hidup KPK. Komisi antikorupsi, yang semula merupakan penegak hukum independen, dikerdilkan menjadi bagian dari eksekutif. Wewenang KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pun dilemahkan.

Kemunduran dalam pemberantasan korupsi gara-gara revisi Undang-Undang KPK sedemikian terang. Misalnya, korupsi di Indonesia kini dianggap sebagai kejahatan biasa karena pemeriksaan tersangka merujuk pada hukum acara pidana umum. Kewenangan pemimpin KPK sebagai penanggung jawab tertinggi penyidikan dan penuntutan pun dihapus dan diambil alih oleh dewan pengawas. Tindakan penyidik untuk menggeledah, menyita, dan menyadap harus seizin dewan pengawas. Sedangkan status pegawai KPK, yang semula independen, kini tunduk pada aturan pegawai negeri biasa.

Pernyataan Yasonna bahwa revisi Undang-Undang KPK dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi pun mengada-ada. Korupsi jelas-jelas merupakan kejahatan luar biasa dengan kerugian atau korban yang luar biasa pula besarnya. Fakta lainnya, ketika masyarakat sipil dan mahasiswa berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang KPK pada September lalu, justru pemerintah yang layak disebut melanggar hak asasi. Pemerintah, dalam hal ini kepolisian, menggunakan kekerasan untuk membungkam hak asasi warga negara dalam berkumpul dan menyatakan pendapat. Dua mahasiswa meninggal diduga karena kebrutalan aparat. Tak terhitung pula berapa jumlah pengunjuk rasa yang terluka.

Walhasil, penjelasan Yasonna dalam konferensi PBB seperti menyembunyikan sesuatu di tempat terang. Protes masyarakat atas revisi Undang-Undang KPK tak hanya diberitakan media nasional. Media internasional pun banyak yang menyoroti hal tersebut. Di tengah derasnya arus informasi seperti saat ini, upaya menyamarkan fakta tak hanya sia-sia, tapi juga hanya mempermalukan diri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yasonna lebih baik menjelaskan dengan jujur dalam forum UNCAC perihal betapa sulitnya memerangi korupsi yang mengakar di pemerintahan dan korporasi. Apalagi tak sedikit kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan aktor atau perusahaan lintas negara. Pemerintah Indonesia seharusnya mendorong peningkatan kolaborasi antarnegara dalam memerangi korupsi.

Bila mau nekat, bisa saja Yasonna menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia mengubah pendekatan dalam memerangi korupsi. Misalnya, membangun argumen bahwa pemberantasan korupsi yang mengutamakan penindakan tak sejalan dengan strategi pembangunan, mengganggu investasi, dan membuat pejabat pemerintah takut mengambil keputusan. Memang, dengan berargumen seperti itu, boleh jadi Yasonna akan ditertawai. Tapi, paling tidak, dia akan dianggap lebih jujur mewakili sikap pemerintah Indonesia. Benar atau salah argumen tersebut urusan belakangan. Namanya juga sedang bersandiwara.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 19 Desember 2019

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024