Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Omnibus Law dan Transformasi Perikanan

image-profil

image-gnews
solusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang melibatkan pemerintah.
solusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang melibatkan pemerintah.
Iklan

Yonvitner
Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University

Saya pernah menyampaikan bahwa sekarang saatnya perikanan bermetamorfosis dalam tiga hal. Pertama, konservasi bukan semata perlindungan terhadap ekosistem dan sumber daya perikanan, melainkan juga sebuah gerakan ekonomi hijau (green economy). Gerakan ini merupakan upaya untuk menjadikan kawasan konservasi sebagai sebuah industri baru berbasis skema ekonomi berkelanjutan. Skema industri yang dapat dikembangkan bisa berbentuk wisata terbatas, wisata khusus, atau wisata lingkungan lainnya. Praktik konservasi di Labuan Bajo menjadi salah satu contohnya.

Kedua, mendorong program penanggulangan perikanan tangkap ilegal sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Dalam konteks penangkapan, setidaknya ada dua dalih yang bisa ditujukan kepada kapal ilegal: masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia dan pencuri sumber daya ikan. Pelanggaran atas wilayah menjadi kewenangan TNI Angkatan Laut atau Badan Keamanan Laut, sedangkan pencurian sumber daya merupakan ranah kelautan. Aksi penenggelaman kapal sebagai bentuk kegiatan seremonial sebenarnya tidak diperlukan, kecuali penenggelaman langsung atas kapal yang tertangkap ilegal dan mengambil ikan secara ilegal juga. Namun kondisi ini memungkinkan jika ada produk hukum yang dapat mengesahkannya serta akan lebih kuat dan memberikan efek jera kepada nelayan ilegal yang ada di perairan kita.

Ketiga, memacu proses industrialisasi perikanan dari hulu dan hilir, baik perikanan tangkap dan budi daya, maupun pengolahan dan konservasi. Beberapa kebijakan, seperti pelarangan penangkapan benih lobster, setidaknya menghentikan usaha pembesaran nelayan. Berdasarkan pengalaman saya di Teluk Bumbang, nelayan penangkap benih lobster menjadi kehilangan pekerjaan dan menganggur. Akibatnya, nelayan budi daya pembesaran di perairan Teluk Ekas juga terhenti karena terhentinya pasokan benih. Kondisi ini menunjukkan bahwa perikanan lobster merupakan suatu jaringan industri yang memberikan banyak manfaat kepada nelayan. Untuk itu, perlu dibangun sistem industrialisasi yang memberikan ruang kepada nelayan penangkap benih, nelayan penampung, serta pembesar dan penjual lobster dewasa untuk mengambil manfaat dalam rantai usaha dan tidak dimonopoli oleh satu pihak.

Dengan intervensi ilmu pengetahuan, kita sebenarnya dapat mengembangkan industri perbenihan, perbesaran, dan perdagangan secara bersamaan. Terbangunnya industri ini akan menghadirkan lapangan kerja bagi masyarakat dan sarjana perikanan. Kegagalan merancang skema industri perikanan dalam melahirkan lapangan kerja baru menjadi autokritik sektor perikanan sehingga perlu melakukan omnibus law.

Omnibus law menjadi momentum untuk membangun perikanan kelautan sebagai sebuah industri masa depan. Agar euforia pembangunan perikanan ke depan tidak terjebak pada proses eksploitasi berlebih dan proteksi buta tanpa efek ekonomi, omnibus law harus dimulai dari rekonstruksi ruang, sumber daya manusia, dan teknis operasional. Tahap yang harus ditempuh adalah rekonstruksi aktivitas produksi, seperti perizinan,sistem usaha, sistem industri pengolahan, dan sistem pemasaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rekonstruksi ruang bertujuan memastikan konflik tidak terjadi dalam alokasi dan pemanfaatan ruang. Saat ini kita dihadapkan pada kondisi yang penuh ketidakpastian ruang laut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-Undang Kelautan mengamanatkan ruang dalam bentuk zonasi kawasan laut yang terdiri atas kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, dan kawasan antar-wilayah. Undang-Undang Perikanan mengamanatkan ruang yang dikenal sebagai wilayah pengelolaan perikanan. Adapun Undang-Undang Lingkungan Hidup mengamanatkan ekoregion.

Perbedaan istilah ini kemudian melahirkan peta yang berbeda sehingga sering terjadi tumpang-tindih ruang. Lebih parah lagi, kebijakan turunannya menguatkan masing-masing kebijakan sehingga sulit disinkronkan. Saran saya, untuk mencegah terjadinya distorsi lebih jauh, harus disiapkan satu master map laut yang menyatukan semua bentuk perwilayahan tadi.

Omnibus law kedua baru pada sistem produksi dan industri yang bersifat teknis dan operasional. Berdasarkan paparan dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan saat workshop perikanan berkelanjutan di Bali, 11-12 Desember lalu, omnibus law yang sudah disiapkan mencakup: 1) percepatan perizinan, 2) mekanisme pengapalan untuk peningkatan kualitas tangkapan dengan pendaratan tetap di dalam negeri, dan 3) budi daya lobster, budi daya koral, kapal angkut, kapal penangkap ikan luar negeri, pemanfaatan zona ekonomi eksklusif, revitalisasi kawasan budi daya, dan tata niaga garam.

Tahap berikutnya adalah merancang mekanisme koordinasi dengan daerah terkait dengan aset dan lahan serta indikator kinerja daerah dan pusat. Omnibus law perikanan sesungguhnya bertujuan mendorong suatu tata kelola perikanan kelautan yang lebih baik, bukan semata euforia transformasi kepemimpinan.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024