Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Omnibus Law dan Masalah Hukum Administrasi Umum

image-profil

image-gnews
Omnibus Law dan Masalah Hukum Administrasi Umum
Omnibus Law dan Masalah Hukum Administrasi Umum
Iklan

Enrico Simanjuntak
Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Indonesia

Pemerintah akan segera mengajukan dua rancangan omnibus law terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan perpajakan. Satu di antara 12 kluster cakupan omnibus law itu adalah bidang administrasi pemerintahan. Kluster ini akan berkaitan langsung dengan kluster lain, yaitu bidang penyederhanaan perizinan dan persyaratan investasi. Dengan kata lain, substansi yang saat ini diatur melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi semacam undang-undang payung (umbrella act) akan disesuaikan mengikuti pragmatisme omnibus law.

Idealnya, perubahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak semata-mata didasari valuasi ekonomi sub-sektor tertentu yang sifatnya pragmatis-parsial, melainkan analisis diagnostik yang mendalam dan komprehensif untuk membenahi kualitas administrasi pemerintahan secara total dan menyeluruh. Seyogianya bidang administrasi pemerintahan menjadi omnibus law tersendiri, bukan subordinasi bidang lain. Dalam konteks ini, tepatlah usul Fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan rancangan Undang-Undang Hukum Administrasi Umum dengan pendekatan omnibus law dalam Program Legislasi Nasional 2020.

Hukum administrasi umum biasa disebut general procedure administrative act (GAPA) (Jean-Bernard Auby, 2014). Ini menyangkut jantung dari aturan dasar bagaimana pemerintah bekerja mengurus kepentingan publik. Hukum administrasi penting untuk mengatur setiap tindak-tanduk aparat pemerintah agar sesuai dengan prinsip negara hukum dengan penekanan pada prosedur administrasi, yakni bagaimana dasar dan cara aparat pemerintah bekerja. Di Jerman dikenal istilah hukum administrasi adalah konkretisasi hukum konstitusi.

Pemerintah Federal Jerman, melalui GTZ, lembaga kerja sama teknis milik pemerintah, dulu sangat intens membantu penyusunan draf awal rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kendati dilakukan sejak 2004, pembahasan akhirnya seperti antiklimaks yang tidak pada waktunya. Proses finalisasi rumusannya cenderung terburu-buru dengan disahkan pada 17 Oktober 2014, beberapa saat sebelum masa kerja anggota DPR 2009-2014 berakhir.

Setelah itu tersisa persoalan: meskipun undang-undang itu memiliki visi besar sebagai undang-undang payung, di sana-sini isinya terlampau minimalis dan terbatas, tidak sesuai dengan ambisinya. Ambil contoh isu perizinan (dispensasi dan/atau konsesi) yang hanya diatur batas waktu penerbitannya, yakni paling lama 10 hari, jika tidak ditentukan lain oleh peraturan berbeda. Apakah perizinan menganut rezim terintegrasi atau terfragmentasi tidak diatur sama sekali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pentingnya orientasi pilihan seperti itu kemudian justru "dikudeta" secara parsial oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Ini pada akhirnya merendahkan berbagai peraturan setingkat undang-undang di atasnya.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai lex generalis, memang seharusnya lebih dulu dibuat atau,-jika tidak demikian,-kehadirannya harus mampu memaksa berbagai undang-undang sektoral (lex specialis) atau produk legislasi lain yang berkaitan dengannya untuk tetap seirama dan senapas dengan maksud dan tujuannya, yakni sebagai landasan dasar setiap keputusan/tindakan administrasi pemerintahan.

Usul pembuatan omnibus law di bidang hukum administrasi (umum) atau terkait dengan bidang ini, selain sebagai kesempatan merapikan berbagai peraturan yang tumpang-tindih dan mengandung konflik, dapat digunakan sebagai momentum revitalisasi kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum yang sekarang, yakni Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tantangan terbesar kebijakan omnibus law kemudian adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengharmoniskan kompleksitas berbagai undang-undang sektoral yang kurang selaras (misalnya Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Ombudsman, dsb) atau tidak koheren dengan undang-undang induk.

Ini belum termasuk bagaimana memposisikan relevansi aneka produk hukum lain terkait atau tidak dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Contohnya, dalam skala tertentu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum material bagi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait tapi terpisah. Kategori legislasi dan regulasi seperti ini tersebar luas dan membentuk irisan dan/atau himpunan legal matriks dalam spektrum multi-universe.

Pendek kata, pemetaan belantara legislasi dan regulasi seperti itu tentu tidak akan mudah dilakukan dan secara singkat dapat dilaksanakan. Apalagi berbagai pemangku kepentingan terkait harus dilibatkan, seperti akademikus, praktisi, dan masyarakat sipil. Kisah sukses harmonisasi secara bertahap dan berkelanjutan adalah Algemene wet bestuursrecht atau Undang-Undang Hukum Administrasi Umum di Belanda pada 1998 dan 2009. Ini merupakan inspirasi dalam menyiasati kebutuhan konsistensi dengan kelenturan suatu undang-undang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024