Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Omnibus Law dan Jerat Korupsi Institusional

image-profil

image-gnews
Omnibus Law dan Jerat Korupsi Institusional
Omnibus Law dan Jerat Korupsi Institusional
Iklan

Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University

Pembangunan ekonomi yang didasari pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia tak hanya mengalami persoalan kelancaran izin usaha, tapi juga masalah kelestarian usaha maupun keadilan dalam pemanfaatannya. Dalam perizinan terdapat persoalan informasi kondisi lapangan, tumpang-tindih penggunaan ruang, dan masih tingginya biaya transaksi apabila izin ingin didapatkan.

Upaya untuk mewujudkan kelestarian usaha masih terbentur lemahnya penerapan prinsip-prinsip keterimaan sosial maupun lingkungan hidup. Berbagai bentuk studi lingkungan sebagai persyaratan perizinan pada umumnya sekadar sebagai syarat administratif dan lemah dalam pelaksanaannya. Adapun untuk mewujudkan keadilan, masih terbentur lemahnya pelayanan bagi kepastian hak dan akses bagi masyarakat lokal dan adat, yang pada umumnya masih memerlukan pendampingan-pendampingan untuk dapat merespons standar kebijakan yang lebih tinggi dari kapasitas mereka. Misalnya, pengakuan hutan adat yang harus ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang memposisikan pemanfaatan sumber daya alam ke dalam proses politik.

Untuk mewujudkan dua tujuan terakhir, yaitu kelestarian dan keadilan usaha, juga masih terbentur konflik hak atas tanah maupun kawasan hutan yang hingga saat ini baru dapat dipetakan luas dan lokasinya melalui kebijakan satu peta, tapi belum diketahui bagaimana menyelesaikannya. Selain itu, dalam konteks keadilan ekonomi bagi publik, ekspansi usaha-usaha ekstraktif sumber daya alam masih mempunyai masalah kekurangan bayar pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (KPK, 2017-2018).

Dengan kenyataan seperti itu, inisiatif Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menetapkan beberapa undang-undang baru melalui penghapusan pasal-pasal yang dianggap krusial dalam 70 undang-undang yang sudah ada, atau dikenal dengan omnibus law, tentu memberi harapan. Upaya untuk memperlancar izin usaha itu bahkan akan diperkuat melalui penghapusan strata organisasi pemerintahan tingkat lebih bawah, yaitu eselon III dan IV.

Kompleksitas masalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mungkin sudah dapat dikategorikan sebagai "korupsi institusional". Walaupun setiap orang di suatu lembaga negara bekerja sesuai dengan prosedur dan asas legalitas, lembaganya tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan publik yang diembannya (Thompson, 2013). Korupsi institusional tidak memerlukan pertukaran quid pro quo-bantuan atau keuntungan yang diberikan sebagai imbalan atas sesuatu-karena pelakunya tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung dengan siapa pun yang dirugikan. Korupsi itu lebih mengarah pada hilangnya tanggung jawab institusional secara moral terhadap masyarakat karena dapat dilakukan secara legal. Hal itu dapat terjadi akibat klientelisme, konflik kepentingan, maupun kekakuan birokrasi yang menjerat kerja lembaga itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perombakan kebijakan dan peraturan perundangan oleh lembaga-lembaga yang sedang terjerat itu mengandung beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian sejak awal. Pertama, pengaturan dan pengurusan yang ditetapkan dalam undang-undang biasanya lebih memberikan peran kepada kelompok kepentingan ketimbang berguna untuk memecahkan persoalan di lapangan. Isi rancangan undang-undang pertanahan yang lalu, yang telah ditunda pengesahannya, menunjukkan kenyataan demikian. Hal itu berlawanan dengan maksud adanya omnibus law untuk menghapus genggaman kepentingan di dalam perizinan.

Kedua, kelembagaan negara sudah terbiasa menunggu usulan lokasi izin dari pemohon dan, sebaliknya, tidak secara proaktif menawarkan lokasi izin yang sudah clear and clean atau melakukan pembatasan luas dan lokasi izin demi tujuan keadilan alokasi manfaat sumber daya alam. Kebiasaan demikian ini berisiko melahirkan konflik pemanfaatan sumber daya alam setelah izin diberikan seperti yang terjadi selama ini.

Ketiga, logika bahwa apabila prosedur izin disederhanakan, perizinan akan lancar terbukti belum tentu terjadi. Tanpa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pemberian izin melalui instrumen daring atau dalam bentuk perizinan satu pintu, terutama di daerah, tidak dapat menurunkan biaya transaksi atau mempercepat waktu mengurus izin. Hasil wawancara saya pada Oktober-November lalu dengan beberapa informan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menunjukkan hal itu. Adanya jerat korupsi institusional tampak berbalik memperkuat klientelisme, ketika pihak penerima dan pemberi izin harus memelihara hubungan mereka asalkan masih dianggap "wajar".

Dengan kompleksitas masalah perizinan seperti itu, politik hukum maupun debirokratisasi perizinan yang sedang dilaksanakan hendaknya memperhatikan dengan saksama terjadinya korupsi institusional.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.