Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ke Mana Perginya Nasionalisme?

image-profil

image-gnews
Sejumlah anak mengenakan pakaian adat dari Indonesia bagian timur saat mengikuti pawai kebangsaan dan budaya dalam rangka Peringatan Sumpah Pemuda ke-91 di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2019. Pawai yang melibatkan pelajar, santri, TNI-Polri, warga dan sejumlah organisasi masyarakat itu guna meningkatkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di kalangan generasi muda. ANTARA/Aji Styawan
Sejumlah anak mengenakan pakaian adat dari Indonesia bagian timur saat mengikuti pawai kebangsaan dan budaya dalam rangka Peringatan Sumpah Pemuda ke-91 di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2019. Pawai yang melibatkan pelajar, santri, TNI-Polri, warga dan sejumlah organisasi masyarakat itu guna meningkatkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di kalangan generasi muda. ANTARA/Aji Styawan
Iklan

Ichlasul Amal
Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM

Banyak analis berpendapat bahwa nasionalisme kini adalah "something in the past". Benarkah nasionalisme tidak relevan lagi dalam perkembangan politik saat ini?

Yang jelas, nasionalisme sangat berfungsi bagi negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II. Demikianlah yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Indonesia, misalnya, merdeka atas Belanda melalui revolusi kemerdekaan pada 1945. Rakyat Malaya banyak meniru revolusi Indonesia dan merdeka pada 1959. Rakyat Burma di bawah pimpinan Aung San merdeka atas Inggris pada 1949.

Secara historis, nasionalisme terbentuk setelah Perjanjian Westphalia, yang mengakhiri perang di Eropa dan membentuk negara-bangsa, yang berarti kedaulatan negara dengan batas-batas bangsa. Di Eropa mulai terbentuk batas negara dan bangsa atas dasar bahasa dan agama, seperti Prancis, Spanyol, Inggris, dan Jerman. Tapi, tentu saja, banyak tumpang-tindih antara bahasa dan agama serta batas negara yang satu dengan yang lain.

Namun nasionalisme Indonesia dari awal bukan atas dasar wilayah. Seperti kata Sukarno, "bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama". Ini hampir sama dengan pernyataan Benedict Anderson tentang nasionalisme Indonesia sebagai imajinasi kelompok masyarakat.

Dalam perkembangannya, nasionalisme tidak lagi berkaitan dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara, melainkan dengan aspek sosial-ekonomi dan sosial-politik. Setelah Perang Dunia II, gerakan nasionalisme di sejumlah negara lebih berhubungan dengan demokrasi sehingga nilai-nilai otoritarianisme tidak dikehendaki sebagai sistem pemerintahan. Pilihan ini membuat negara menjadi liberal di bawah pengaruh Amerika Serikat.

Pada zaman Orde Baru, orang jarang membicarakan nasionalisme, walaupun Presiden Soeharto selalu menekankan Pancasila sebagai dasar pembangunan. Bahkan, dalam proses amendemen UUD 1945, yang saya terlibat di dalamnya, beberapa kelompok ekonom mengusulkan supaya Pasal 33, yang menjamin kedaulatan negara atas bumi, air, dan seisinya, dihilangkan karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Memang benar bahwa banyak hasil tambang yang besar, seperti minyak, gas, nikel, aluminium, emas, dan tembaga, telah dikuasai perusahaan asing, paling tidak melalui joint venture. Namun nasionalisme sangatlah kompleks dan tidak mungkin Pasal 33 diubah meski berbeda dengan kenyataan.

Pada waktu Sukarno menyusun konsep nasionalisme dalam Pancasila, mungkin yang dia maksudkan adalah patriotisme, dalam arti anti-dominasi ekonomi luar negeri. Nasionalisme dianggap bertentangan dengan liberalisme sehingga Sukarno berkali-kali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap demokrasi pada 1950-an yang dianggap sebagai demokrasi liberal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada awalnya nasionalisme berpotensi melawan liberalisme. Tapi, pada era globalisasi sekarang ini, demokrasi liberal mengemuka. "Dalam periode ini, demokrasi liberal menjadi bentuk default pemerintahan di banyak negara di dunia, setidaknya dalam aspirasi jika bukan dalam praktiknya," demikian Francis Fukuyama menulis dalam pembukaan buku Identity. Semua negara memajukan ekonominya dengan membuka investasi asing, termasuk Indonesia.

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi Indonesia luar biasa. Jalan tol di mana-mana. Namun, harus diingat, pada periode pemerintahan Jokowi yang kedua, utang luar negeri kita mendekati Rp 5.000 triliun. Meskipun, menurut Bank Indonesia, kita masih aman dengan jumlah itu. Tapi, kalau utang semakin besar dan kita dinyatakan sebagai negara gagal karena tidak mampu lagi mengembalikan utang, apakah kita harus mengobral semua bahan tambang?

Meski demikian, liberalisme tak selamanya bertahan, seperti kesimpulan John J. Mearsheimer dalam buku terbarunya, Bound to Fail: The Rise and Fall of Liberal International Order: ’tatanan liberal’ hampir pasti jatuh di era ketika nasionalisme, dengan penekanan pada kedaulatan dan penentuan diri sendiri, bertahan sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa".

Persoalannya, negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, telah mengambil banyak keuntungan dari liberalisme. Namun sekarang mereka menjalankan kebijaksanaan nasionalis populis yang hanya menguntungkan rakyatnya.

Sebagai ideologi, nasionalisme sudah berubah. Banyak negara Barat yang tadinya penganut liberalisme kini cenderung menutup diri dan mengarah ke kanan. Mereka dikenal sebagai kelompok "populis". Di bidang ekonomi, mereka lebih mementingkan buruhnya dan mengurangi impor dari negara-negara berkembang. Mereka menjadi proteksionis. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia melambat atau turun.

Perbincangan ideologi dunia, seperti liberalisme, komunisme, dan nasionalisme, kini tidak relevan lagi. Yang berkembang, kata Fukuyama, adalah politik identitas.

Apakah pilihan kita? Bagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat akan merumuskan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)? Pengalaman saya tiga kali sebagai tim perumus GBHN pada masa Orde Baru, GBHN akhirnya hanya menghasilkan kalimat-kalimat jargon yang tidak ada artinya. Apakah ini akan berulang?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.