Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tabiat Buruk Partai Beringin

Oleh

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlogo pohon beringin itu di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019 malam. Munas Partai Golkar 2019 ini memutuskan Airlangga Hartarto kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlogo pohon beringin itu di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019 malam. Munas Partai Golkar 2019 ini memutuskan Airlangga Hartarto kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

Partai Golkar ternyata belum sembuh dari kebiasaan lamanya: merapat pada kekuasaan bagaimanapun caranya. Tabiat buruk warisan Orde Baru ini membuat Golkar tak akan pernah menjadi sebuah partai politik modern yang sepenuhnya demokratis.

Ketidakmampuan Golkar meninggalkan pola-pola patronase dengan elite kekuasaan jelas berdampak pada rendahnya mutu demokrasi di Indonesia. Sebagai partai dengan perolehan kursi parlemen terbesar nomor dua pada pemilihan umum lalu, sikap oportunistis beringin membuat sistem politik kita tak kunjung beranjak dari level pemula-atau meminjam istilah Presiden Abdurrahman Wahid: "politik taman kanak-kanak".

Jauh sebelum Musyawarah Nasional Partai Golkar digelar pada 3-5 Desember lalu, sejumlah politikus Golkar sudah gencar melobi lingkaran dekat Presiden Joko Widodo untuk memperoleh restu politik bagi dua kandidat ketua umum: Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto. Keduanya tampak tak percaya diri maju ke gelanggang pemilihan tanpa mengantongi persetujuan Istana.

Walhasil, tak terlalu mengejutkan ketika beredar kabar sejumlah utusan Istana ikut campur dalam pelaksanaan Munas Golkar. Melalui sejumlah orang dekatnya, Presiden Jokowi menegaskan dukungannya kepada inkumben Airlangga Hartarto dan berusaha mencegah Bambang Soesatyo berkompetisi. Intervensi semacam itu hanya bisa terjadi atas undangan elite Partai Golkar sendiri.

Di sisi lain, upaya Istana menyokong kandidat yang paling menguntungkan tak sepenuhnya keliru. Jokowi tentu berkepentingan mendapatkan garansi dukungan sepanjang masa pemerintahannya. Hanya cara Istana memainkan kartunya yang perlu dikritik karena terlampau terbuka.

Namun, lagi-lagi, semua itu dimungkinkan oleh elite Golkar sendiri. Lobi politik dua calon ketua umum membuka jalan bagi intervensi pemerintah. Motivasinya apa lagi kalau bukan transaksional. Golkar ingin mempertahankan posisinya di pemerintahan agar tetap punya akses pada sumber daya finansial. Patronase semacam itulah yang selama bertahun-tahun menghidupi partai beringin dan kini ditiru hampir semua partai politik lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Itulah salah satu faktor yang membuat kartel politik merajalela di negeri ini. Ketika partai dibangun tanpa ideologi yang kokoh dan keberpihakan yang jelas, ia dengan mudah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Oligarki pun gampang memanfaatkan partai untuk kepentingannya sendiri.

Partai politik modern dibangun dengan gagasan dan cita-cita besar untuk memajukan negeri. Jajaran elite dan pendukungnya punya pemahaman yang jernih mengenai bangunan nilai yang seharusnya menjadi patokan dalam proses menuju cita-cita itu. Tanpa visi dan nilai, partai politik menjadi kendaraan politik belaka. Ia bisa diperdagangkan dengan harga tertentu.

Selama bertahun-tahun di era Orde Baru, Golkar menikmati posisi dominan di pemerintahan. Beringin bisa seenaknya mengintervensi partai politik lain yang tak sejalan dengan rezim Soeharto. Semua ketua umum partai harus tunduk pada keinginan pemerintah. Sistem itu membuat oposisi mustahil ada di parlemen.

Kini, 20 tahun setelah reformasi, kita kembali menyaksikan gejala serupa. Kepentingan segelintir elite bisa amat berpengaruh dalam pengelolaan negara. Partai menyediakan diri untuk diintervensi penguasa, pemimpin partai harus mendapat restu Istana, dan kekuatan oposisi di Senayan makin kecil. Golkar tampaknya memang tak pernah benar-benar berubah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024