Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Resep Usang Jokowi

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

STRATEGI ekonomi-politik Presiden Joko Widodo kini benar-benar diuji. Tahun depan pemerintahan Jokowi harus menghadapi ancaman resesi dunia. Kebijakan ala Orde Baru, yang menekankan stabilitas politik dan deregulasi sektor ekonomi, belum tentu bisa menyelamatkan Indonesia jika ekonomi melemah, apalagi terjadi krisis.

Ancaman resesi global yang dipicu oleh perang dagang Amerika Serikat versus Cina itu kini memang di ambang mata. Pertumbuhan ekonomi Amerika terus menurun hingga 2 persen pada triwulan ketiga tahun ini. Pada periode yang sama, pertumbuhan Tiongkok pun merosot ke angka 6 persen, terendah dalam tiga dekade terakhir. Perlambatan ekonomi dua negara yang menguasai sepertiga ekonomi dunia ini jelas melebar ke mana-mana. Apalagi ekonomi kawasan Eropa juga masih melemah.

Ekonomi Indonesia jelas kena dampaknya. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun ini 5,07 persen, lalu turun menjadi 5,05 persen pada triwulan kedua, dan merosot ke angka 5,02 persen pada triwulan ketiga. Angka pengangguran pun mencapai 7,05 juta orang pada Agustus lalu, naik sekitar 50 ribu orang dibanding tahun lalu.

Perlambatan ekonomi terlihat jelas pada sektor penyumbang utama pertumbuhan, seperti perindustrian, pertanian, dan perdagangan. Adapun sektor yang sedang menanjak, yakni jasa transportasi, pergudangan, komunikasi, dan jasa keuangan, masih perlu digenjot lagi bila ingin menghadang pengaruh resesi dunia.

Seperti dipaparkan dalam laporan khusus edisi ini, ada peluang yang masih bisa digarap di sektor properti, komunikasi, pariwisata, dan industri garmen. Pembangunan infrastruktur selama ini semestinya bisa dimanfaatkan untuk menggenjot pariwisata dan properti. Bidang komunikasi bisa melaju lebih kencang setelah pembangunan jaringan serat optik sudah menjangkau semua provinsi.

Demi memburu target pertumbuhan 5,3 persen pada 2020, investasi langsung memang perlu dipermudah, tapi perubahan regulasi tak mungkin secepat kilat. Deregulasi bisa saja dilakukan sekali pukul lewat metode omnibus law-membikin satu undang-undang induk untuk mengubah aturan dalam sejumlah undang-undang yang lain. Tapi tetap saja butuh waktu untuk membahasnya karena menyangkut banyak isu. Kalaupun deregulasi bisa diterbitkan tahun depan, dampaknya baru akan terasa setahun kemudian.

Kebijakan yang paling realistis tentu saja menjaga daya beli masyarakat, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan ketiga 2019, misalnya, konsumsi rumah tangga menyumbang 56,5 persen produk domestik bruto. Upaya mempertahankan daya beli masyarakat bisa dilakukan lewat kombinasi kebijakan fiskal pemerintah dan moneter yang tepat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sayangnya, Presiden Jokowi tampak tak konsisten menjalankan strateginya dalam mengantisipasi krisis ekonomi dunia tahun depan. Dalam situasi kritis seperti sekarang, amatlah krusial memastikan semua kebijakan deregulasi sektor ekonomi berjalan seperti yang direncanakan. Artinya perlu ada menteri dan kepala badan yang kapabel untuk menuntaskan rencana Presiden.

Karena itu, gaya politik akomodasi dengan membagi-bagi jabatan strategis di pemerintahan kepada partai-partai politik seharusnya dihindari. Selain menghamburkan duit negara, kesalahan penempatan personel itu justru bisa menyabot rencana kerja presiden sendiri. Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang seharusnya jadi ujung tombak negosiasi perjanjian dagang dan usaha menarik investasi asing, bisa dipimpin mereka yang punya rekam jejak lebih meyakinkan.

Itulah problem laten sistem politik yang bertumpu pada oligarki dan kartel politik. Kepentingan elite politik bisa lebih mewarnai kebijakan pemerintah ketimbang kepentingan penyelamatan negara dari krisis ekonomi. Distorsi tersebut makin mudah terjadi karena pemerintah Jokowi malah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selama ini menjadi alat kontrol perilaku elite politik.

Walhasil, semua bentuk deregulasi bakal mubazir jika pungutan liar dan korupsi tetap merajalela. Ekonomi bisa saja berjalan, tapi biayanya bakal boros karena banyaknya pemburu rente.

Sudah selayaknya Presiden Jokowi memikirkan ulang kebijakan ekonomi ala Orde Baru yang kini dia adopsi. Pada zaman dulu, mengerem pemberantasan korupsi, membiarkan perusakan lingkungan, dan mengekang demokrasi demi menggenjot pertumbuhan ekonomi bisa jadi manjur. Tapi sekarang belum tentu. Jika ekonomi tetap memburuk dan pengangguran terus meningkat, kekecewaan publik bisa berlipat ganda.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024