Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Resep Usang Jokowi

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

STRATEGI ekonomi-politik Presiden Joko Widodo kini benar-benar diuji. Tahun depan pemerintahan Jokowi harus menghadapi ancaman resesi dunia. Kebijakan ala Orde Baru, yang menekankan stabilitas politik dan deregulasi sektor ekonomi, belum tentu bisa menyelamatkan Indonesia jika ekonomi melemah, apalagi terjadi krisis.

Ancaman resesi global yang dipicu oleh perang dagang Amerika Serikat versus Cina itu kini memang di ambang mata. Pertumbuhan ekonomi Amerika terus menurun hingga 2 persen pada triwulan ketiga tahun ini. Pada periode yang sama, pertumbuhan Tiongkok pun merosot ke angka 6 persen, terendah dalam tiga dekade terakhir. Perlambatan ekonomi dua negara yang menguasai sepertiga ekonomi dunia ini jelas melebar ke mana-mana. Apalagi ekonomi kawasan Eropa juga masih melemah.

Ekonomi Indonesia jelas kena dampaknya. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun ini 5,07 persen, lalu turun menjadi 5,05 persen pada triwulan kedua, dan merosot ke angka 5,02 persen pada triwulan ketiga. Angka pengangguran pun mencapai 7,05 juta orang pada Agustus lalu, naik sekitar 50 ribu orang dibanding tahun lalu.

Perlambatan ekonomi terlihat jelas pada sektor penyumbang utama pertumbuhan, seperti perindustrian, pertanian, dan perdagangan. Adapun sektor yang sedang menanjak, yakni jasa transportasi, pergudangan, komunikasi, dan jasa keuangan, masih perlu digenjot lagi bila ingin menghadang pengaruh resesi dunia.

Seperti dipaparkan dalam laporan khusus edisi ini, ada peluang yang masih bisa digarap di sektor properti, komunikasi, pariwisata, dan industri garmen. Pembangunan infrastruktur selama ini semestinya bisa dimanfaatkan untuk menggenjot pariwisata dan properti. Bidang komunikasi bisa melaju lebih kencang setelah pembangunan jaringan serat optik sudah menjangkau semua provinsi.

Demi memburu target pertumbuhan 5,3 persen pada 2020, investasi langsung memang perlu dipermudah, tapi perubahan regulasi tak mungkin secepat kilat. Deregulasi bisa saja dilakukan sekali pukul lewat metode omnibus law-membikin satu undang-undang induk untuk mengubah aturan dalam sejumlah undang-undang yang lain. Tapi tetap saja butuh waktu untuk membahasnya karena menyangkut banyak isu. Kalaupun deregulasi bisa diterbitkan tahun depan, dampaknya baru akan terasa setahun kemudian.

Kebijakan yang paling realistis tentu saja menjaga daya beli masyarakat, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan ketiga 2019, misalnya, konsumsi rumah tangga menyumbang 56,5 persen produk domestik bruto. Upaya mempertahankan daya beli masyarakat bisa dilakukan lewat kombinasi kebijakan fiskal pemerintah dan moneter yang tepat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sayangnya, Presiden Jokowi tampak tak konsisten menjalankan strateginya dalam mengantisipasi krisis ekonomi dunia tahun depan. Dalam situasi kritis seperti sekarang, amatlah krusial memastikan semua kebijakan deregulasi sektor ekonomi berjalan seperti yang direncanakan. Artinya perlu ada menteri dan kepala badan yang kapabel untuk menuntaskan rencana Presiden.

Karena itu, gaya politik akomodasi dengan membagi-bagi jabatan strategis di pemerintahan kepada partai-partai politik seharusnya dihindari. Selain menghamburkan duit negara, kesalahan penempatan personel itu justru bisa menyabot rencana kerja presiden sendiri. Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang seharusnya jadi ujung tombak negosiasi perjanjian dagang dan usaha menarik investasi asing, bisa dipimpin mereka yang punya rekam jejak lebih meyakinkan.

Itulah problem laten sistem politik yang bertumpu pada oligarki dan kartel politik. Kepentingan elite politik bisa lebih mewarnai kebijakan pemerintah ketimbang kepentingan penyelamatan negara dari krisis ekonomi. Distorsi tersebut makin mudah terjadi karena pemerintah Jokowi malah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selama ini menjadi alat kontrol perilaku elite politik.

Walhasil, semua bentuk deregulasi bakal mubazir jika pungutan liar dan korupsi tetap merajalela. Ekonomi bisa saja berjalan, tapi biayanya bakal boros karena banyaknya pemburu rente.

Sudah selayaknya Presiden Jokowi memikirkan ulang kebijakan ekonomi ala Orde Baru yang kini dia adopsi. Pada zaman dulu, mengerem pemberantasan korupsi, membiarkan perusakan lingkungan, dan mengekang demokrasi demi menggenjot pertumbuhan ekonomi bisa jadi manjur. Tapi sekarang belum tentu. Jika ekonomi tetap memburuk dan pengangguran terus meningkat, kekecewaan publik bisa berlipat ganda.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.