Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amburadul Kartu Pintar

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kartu Indonesia Pintar Mendorong Anak Berprestasi
Kartu Indonesia Pintar Mendorong Anak Berprestasi
Iklan

Lamban dan kacaunya distribusi kartu pintar untuk siswa miskin di Indonesia seharusnya tidak perlu terjadi jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cepat tanggap. Meski sudah berjalan lima tahun, pelaksanaan program unggulan Presiden Joko Widodo itu masih compang-camping. Akibatnya, jutaan murid sekolah kehilangan kesempatan belajar.

Sampai Desember tahun ini, Program Indonesia Pintar-nama resmi program pembagian kartu pintar-baru mencairkan 72,54 persen dari alokasi total anggaran sebesar Rp 8,46 triliun. Artinya, ada dana Rp 2,3 triliun yang mengendap di bank, yang seharusnya dibagikan kepada siswa-siswa berpotensi tapi tak punya uang untuk melanjutkan sekolah.

Tak mengherankan jika angka putus sekolah di Indonesia tak menunjukkan perkembangan menggembirakan, meski program ini sudah lama diluncurkan. Survei Sosial-Ekonomi Nasional empat tahun lalu mencatat ada 5,3 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah. Setahun kemudian, angkanya memang turun menjadi 4,6 juta anak, tapi jumlahnya masih amat signifikan. Fakta bahwa ada siswa tak bersekolah sebanyak itu di Indonesia sungguh memprihatinkan.

Padahal, jika dilaksanakan dengan baik, pembagian kartu pintar ini bisa mengatasi masalah anak putus sekolah tersebut. Apalagi, menurut data lembaga perlindungan anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, faktor ekonomi adalah alasan utama siswa putus sekolah. Anak-anak dari 20 persen keluarga termiskin hampir lima kali lebih mungkin untuk tidak masuk SD dan SMP, dibanding 20 persen dari keluarga terkaya.

Melalui program kartu pintar, siswa SD, SMP, dan SMA, dan yang sederajat bisa mendapat bantuan dana berkisar Rp 450 ribu sampai Rp 1 juta per tahun. Dengan uang itu, mereka bisa membeli buku, seragam, sepatu, dan peralatan sekolah.

Tapi lagi-lagi program yang bagus di atas kertas ini berantakan dalam pelaksanaannya. Buruknya pendataan siswa miskin di Kementerian Pendidikan-maupun Kementerian Agama yang mengatur pesantren dan madrasah-membuat siswa atau orang tua yang tidak aktif mendaftarkan diri tak bakal menerima kartu pintar. Ketidaktahuan publik ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah sendiri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kesalahan elementer semacam itu mengindikasikan tak adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang baik. Di lain pihak, implementasi program kartu pintar juga terganjal oleh buruknya koordinasi antar-departemen soal pendataan peserta dan sosialisasi terhadap para penerimanya. Amburadulnya program ini menandakan ketidakseriusan para pembantu presiden menjalankan perintah atasannya.

Harapan kini ada di pundak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Nadiem Makarim. Sebagai pendiri dan eks pemimpin Gojek-sebuah perusahaan digital yang amat sukses-dia tentu memahami potensi solusi dari sektor teknologi untuk memecahkan masalah besar ini. Perbaikan mekanisme implementasi dari program ini akan sangat penting untuk mencegah masalah serupa terulang tahun depan.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 10 Desember 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.