Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Air Susu Ibu sebagai Hak Asasi

image-profil

image-gnews
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly saat memberikan speech di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 September 2019 (Andita Rahma)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly saat memberikan speech di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 September 2019 (Andita Rahma)
Iklan

Irma Hidayana
Peneliti Dampak Industri Makanan Bayi dan Anak terhadap Kesehatan

Menyusui masih belum dipandang sebagai hak asasi manusia (HAM) seutuhnya. Padahal menyusui (bagi ibu) dan menyusu (bagi anak) adalah hak dasar yang melekat pada diri keduanya, yang perlu dilindungi oleh negara.

Perlindungan itu sangat fundamental karena menyusu dan menyusui merupakan fondasi kesehatan yang menopang keberlangsungan kehidupan anak dan ibu. Hilangnya kesempatan bagi ibu untuk menyusui anaknya meningkatkan risiko terkena kanker payudara dan rahim serta lebih rentan terkena osteoporosis. Demikian hasil berbagai penelitian klinis secara global yang diterbitkan di jurnal bergengsi The Lancet pada 2016.

Begitu pula bagi anak. Beragam penelitian ilmiah secara konsisten menunjukkan absennya kesempatan mendapat air susu ibu (ASI) secara eksklusif sejak satu jam hingga enam bulan pertama dalam kehidupannya merupakan akar penyebab seorang anak gampang terkena diare, flu, pilek, asma, dan rentan terhadap infeksi penyakit lain. Tidak terpenuhinya ASI juga menjadi faktor pemicu risiko stunting.

Kondisi ini bahkan mengancam jiwa anak. Secara global, angka morbiditas anak di bawah usia lima tahun akibat tidak disusui cukup tinggi, yaitu lebih dari 800 ribu tiap tahun. Data dari UNICEF menyebutkan, setiap tahun, 5.000 nyawa anak Indonesia bisa diselamatkan dari berbagai penyakit yang bisa dicegah melalui praktik menyusui yang optimal.

Hak menyusui dan menyusu ini sebenarnya telah tersurat dalam tiga kategori pengertian HAM, yaitu hak perempuan, hak anak, dan hak kesehatan. Ketiganya secara umum telah termaktub dalam Deklarasi Universal tentang HAM (1948), Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1967), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (1981), Konvensi Internasional tentang Hak Anak (1989), serta Kode Internasional tentang Pemasaran Produk Pengganti ASI (1981).

Dasar kebijakan global tersebut memberikan jaminan terhadap proses menyusui. Dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, misalnya, terdapat pernyataan tentang hak untuk hidup sehat dan hak mendapat perlindungan khusus kepada setiap perempuan sebelum dan setelah melahirkan. Di dalamnya juga tertera perlunya upaya khusus untuk menekan angka sakit dan kematian anak serta mewujudkan tumbuh kembang anak yang sehat.

Meskipun menyusui tidak disebutkan secara eksplisit, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan membahas peran unik perempuan dalam kerangka maternitas ketika masa kehamilan dan menyusui merupakan hak perempuan yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi. Hal ini di dalamnya termasuk pemenuhan hak cuti hamil, dukungan dan perlindungan kepada pengasuhan, serta pola asupan anak yang memadai, sehingga menciptakan situasi yang nyaman dan kondusif bagi ibu, terutama bagi mereka yang bekerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam Konvensi Hak Anak, anak berhak mendapat jaminan standar kesehatan tertinggi. Dengan demikian, pemberian ASI selama enam bulan pertama, yang dilanjutkan beserta asupan makanan pendamping bergizi dan aman dari risiko kesehatan, menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah.

Namun hak anak untuk menyusu sangat bergantung pada ibu. Adapun keputusan ibu untuk menyusui bayinya sangat bergantung pada banyak faktor, termasuk informasi yang cukup tentang pentingnya menyusui dan bahaya susu formula, dukungan keluarga serta lingkungan sekitarnya, hingga kebijakan.

Konvensi Hak Anak melihat bahwa orang tua dan anak bukanlah entitas yang independen, melainkan interdependen. Artinya, anak sebagai titik tolak dari semua keputusan yang melibatkan kepentingan anak. Seorang ibu bukan memiliki kewajiban untuk menyusui, melainkan mandat kepada pemerintah untuk memberikan informasi, edukasi, dukungan, fasilitas, serta perlindungan kepada ibu dan orang tua untuk mengambil keputusan dan tindakan demi kepentingan terbaik anak-anaknya.

Sering kali para ibu memiliki hambatan untuk menyusui, bahkan bingung untuk memutuskannya. Ini adalah akibat lalainya perlindungan negara terhadap proses menyusui. Penelitian di banyak negara menunjukkan bahwa hambatan dan kebingungan ibu serta masyarakat untuk membuat keputusan menyusui banyak disebabkan intervensi produsen segala produk susu formula melalui iklan dan promosi yang tidak bertanggung jawab.

Hal inilah sebenarnya yang diatur dalam Kode Internasional tentang Pemasaran Produk Pengganti ASI (1981). Dokumen itu sangat jelas menyebutkan negara anggota PBB harus menghentikan pemasaran segala bentuk susu formula dan makanan yang diperuntukkan bagi anak di bawah 36 bulan demi melindungi kesehatan, tumbuh kembang, dan keselamatan jiwanya.

Sayangnya, mandat Kode dan rekomendasi Badan serta payung kebijakan HAM global ini belum dipenuhi oleh pemerintah. Padahal dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan jiwa akibat produk pengganti ASI sudah nyata. Perlindungan terhadap keberhasilan menyusui seharusnya dijamin dan diberikan sepenuhnya oleh pemerintah, termasuk dengan menghentikan pemasaran segala produk susu formula yang tidak bertanggung jawab demi melindungi hak menyusui.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.