Miopia di Industri Perunggasan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja memberi makan bebek di sebuah peternakan di daerah Jiaxiang, provinsi Shandong, Cina, 16 Juli 2019. Ketika demam babi terus menyebar, wakil perdana menteri China Hu Chunhua mendesak para peternak unggas untuk membantu mengisi celah protein untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. REUTERS/Jason Lee

    Seorang pekerja memberi makan bebek di sebuah peternakan di daerah Jiaxiang, provinsi Shandong, Cina, 16 Juli 2019. Ketika demam babi terus menyebar, wakil perdana menteri China Hu Chunhua mendesak para peternak unggas untuk membantu mengisi celah protein untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. REUTERS/Jason Lee

    Khudori
    Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan

    Pelaku di industri perunggasan, terutama peternak ayam mandiri, mengalami guncangan luar biasa dalam dua tahun terakhir. Di satu sisi, ongkos beternak terus naik, baik didorong oleh kenaikan harga pakan dan harga ayam usia sehari (DOC) maupun ongkos tenaga kerja. Di sisi lain, harga jual dalam bentuk daging ayam hidup amat tidak menentu. Bahkan, sejak Agustus 2018, harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh dan selalu berada di bawah biaya produksi.

    Menurut kalkulasi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat, kerugian peternak hingga saat ini mencapai Rp 3 triliun. Setahun lebih bukan waktu yang pendek bagi peternak rakyat untuk menanggung kerugian.

    Para pihak dan pemangku kepentingan di industri perunggasan tidak pernah lelah mencari solusi. Puluhan pertemuan, diskusi, dan diskusi grup terfokus (FGD) pun digelar. Namun sampai sekarang belum ada solusi mujarab. Tidak puas akan keadaan, peternak rakyat berulang kali menggelar parlemen jalanan untuk mendesakkan kepentingan mereka kepada pemerintah. Apa hasilnya? Sejauh ini solusinya bersifat reaktif, sementara, dan jangka pendek, seperti pemusnahan telur tertunas atau afkir dini induk ayam.

    Seperti mata rabun jauh, industri perunggasan kini mengidap "penyakit" miopia. Penyakit ini amat berbahaya karena dua hal. Pertama, solusi yang bersifat reaktif dan sementara tak ubahnya pemadam kebakaran. Api yang membakar bisa jadi padam, tapi akar masalah tidak disentuh dan berpotensi muncul lagi. Kedua, berfokus pada solusi jangka pendek telah menutup alternatif solusi jangka panjang. Industri ini terlalu lama tumbuh tanpa sentuhan pemerintah dan hampir banyak lini diserahkan ke mekanisme pasar. Karena itu, akar masalahnya perlu disentuh.

    Masalah di industri perunggasan bersifat struktural, merentang dari hulu ke hilir. Pertama, di hulu, hampir semua input produksi diimpor. Bukan hanya biang benih ayam (GGPS) dan benih ayam (GPS), tapi juga input pakan (bungkil jagung dan kedelai). Ketika harga GGPS/GPS dan bahan pakan naik atau nilai rupiah tertekan, harga-harga itu langsung ditransmisikan ke pasar domestik.

    Kedua, dominasi integrator. Industri perunggasan terkonsentrasi pada segelintir pelaku, baik dalam penguasaan aset, omzet, maupun pangsa pasar. Integrasi pasar vertikal dan horisontal amat tinggi. Pada 2015, 80 persen pangsa pasar unggas dan 63 persen pangsa pakan ternak Indonesia dikuasai hanya lima pemain (Partners, 2017). Pasar pun menjadi rentan. Hasilnya, di hulu, peternak rakyat terjepit karena mereka terpisah dari integrasi vertikal hulu-hilir. Padahal peternak rakyat amat bergantung pada integrator, baik DOC, pakan, maupun obat-obatan. Sedangkan di hilir, pedagang eceran dan konsumen akhir ayam dan telur selalu terombang-ambing oleh harga yang bergerak seperti roller coaster.

    Dalam jangka pendek, selain pemusnahan telur tertunas atau afkir dini induk ayam untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan, langkah yang amat mendesak adalah memastikan penyebab anomali harga. Seharusnya, saat harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh akan diikuti turunnya harga karkas di tingkat konsumen. Demikian pula sebaliknya. Namun dalam setahun terakhir itu tidak terjadi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Satuan Tugas Pangan perlu melacak siapa yang bermain, siapa pengendali pasar, pemegang remote harga, dan penikmat untung besar. Mengapa keduanya seperti diam? Jangan sampai kasus ayam ini mengikis kepercayaan publik kepada kedua lembaga.

    Dalam jangka menengah-panjang, perlu ada langkah yang berdimensi struktural. Pertama, menyediakan harga khusus jagung untuk pakan ternak. Pakan merupakan komponen utama di industri perunggasan, mengambil porsi 70 persen dari ongkos produksi. Tinggi-rendahnya harga jagung akan menentukan harga ayam dan telur. Pasokan jagung yang pasti dengan harga terjangkau merupakan pilar penting untuk mewujudkan industri perunggasan yang kompetitif. Kedua, audit menyeluruh terhadap 14 perusahaan GPS. Audit tidak hanya untuk menghitung populasi ayam GPS dan PS, tapi juga buat mengikis krisis kepercayaan di antara para pelaku dengan output data yang benar dan akurat.

    Ketiga, integrator wajib menyelesaikan integrasi hingga ke hilir. Integrator wajib membangun rumah pemotongan unggas plus cold storage dan industri pengolahan, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017. Integrator harus mengintegrasikan seluruh mata rantai nilai dari produksi primer, distribusi, pengolahan, pemrosesan, hingga penjualan di pasar dengan pendekatan from feed to meat. Langkah ini, selain memperbesar nilai tambah, menjadi solusi kelebihan pasokan. Agar ini berjalan, pemerintah bisa memberikan insentif menarik. Selama ini, implementasi aturan ini masih memble dan penegakan sanksinya juga lemah.

    Jika langkah ini konsisten ditempuh, pelan tapi pasti bakal terbentuk segmentasi pasar: integrator melayani pasar premium, yakni pasar hotel, restoran dan katering, pasar modern, serta ekspor melalui rantai dingin (cold chain). Secara bertahap, pasar tradisional harus diperuntukkan bagi peternak rakyat melalui rantai segar (fresh chain). Saat ini, 90 persen ayam (produksi peternak rakyat dan integrator) dijual dalam bentuk hidup di lapak yang sama: pasar basah. Pemisahan pasar akan mengeliminasi watak predatorik integrator.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.