Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Resesi Dunia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan AS Jacob Lew, Gubernur Bank Rakyat China Zhou Xiaochuan Ratu Maxima dari Belanda, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menteri Keuangan India Arun Jaitley, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Presiden Financial Action Task Force on Money Juan Manuel Vega-Serranosit tiba untuk diskusi panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington, AS 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan

    Menteri Keuangan AS Jacob Lew, Gubernur Bank Rakyat China Zhou Xiaochuan Ratu Maxima dari Belanda, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menteri Keuangan India Arun Jaitley, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Presiden Financial Action Task Force on Money Juan Manuel Vega-Serranosit tiba untuk diskusi panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington, AS 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan

    Tri Winarno
    Pengamat Kebijakan Ekonomi

    Suasana keprihatinan mendominasi pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington, DC, Amerika Serikat, baru-baru ini. Penyebabnya bukan ketakutan akan resesi global. Walaupun proyeksi terbaru IMF, yang tertuang dalam World Economic Outlook, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi global mengalami pelemahan paling parah sejak 2009, ekonomi masih tumbuh 3 persen, jauh di atas level ketika terjadi resesi pada 2009. Pada 2020, IMF masih memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,4 persen, dekat dengan 3,6 persen-estimasi pertumbuhan ekonomi global jangka panjangnya.

    Banyak pakar meragukan proyeksi IMF tersebut karena semua model didesain sedemikian rupa sehingga cenderung menuju rata-rata proyeksi jangka panjangnya. Namun, untuk proyeksi 2019, para pakar masih sependapat karena IMF telah mengumpulkan cukup data hingga tiga triwulan sehingga angkanya lebih mendekati kenyataan. Angka itu juga telah memasukkan skenario mutakhir, seperti perang dagang antara Amerika dan Cina, terganggunya produksi mobil Jerman, dan ketakutan akan adanya no-deal Brexit.

    Berita buruknya, kondisi ekonomi akan semakin buruk pada suatu waktu, mungkin pada 2020 atau 2021, jika tidak dilakukan suatu langkah yang memadai. Berita baiknya, sebagian besar pembuat kebijakan publik mengakui masih ada instrumen kebijakan yang tersedia untuk mengatasi pelemahan tersebut. Hanya ideologi politik yang kedaluwarsa dan dogma ekonomi yang menghalangi implementasinya.

    Selama 40 tahun setelah terpilihnya Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris pada 1979, aliran monetaris mendominasi jagat kebijakan ekonomi publik. Namun, setelah melihat kebijakan moneter longgar selama lebih dari satu dasawarsa, kini para ekonom mulai melirik kembali gagasan Keynesian tentang kebijakan fiskal untuk mengatasi pelemahan permintaan agregat dan menstabilkan siklus ekonomi.

    Diktum terkenal dari Bapak Monetaris Milton Friedman, yakni "inflasi adalah selalu dan di mana-mana sebuah fenomena moneter", telah lama disanggah oleh berbagai hasil studi empiris. Namun tantangan paling radikal dari pendapat tersebut adalah tidak ada hubungan signifikan antara ekspansi moneter dan inflasi. Walaupun masih tabu secara intelektual, bank sentral dunia nyatanya telah mencetak uang dengan kuantitas yang tak terbayangkan sebelumnya tapi tanpa konsekuensi inflasi, bahkan laju inflasi semakin kecil.

    Diktum monetaris menyatakan bahwa kebijakan fiskal tidak akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi karena peningkatan belanja pemerintah akan mereduksi investasi swasta dan meningkatkan pinjaman publik, yang berarti peningkatan pajak yang ditanggung oleh masyarakat. Akhirnya, berkembang berbagai teori yang mengklaim bahwa kebijakan fiskal pada dasarnya tidak efektif karena pinjaman pemerintah akan meningkatkan tingkat bunga, ekspektasi inflasi, atau peningkatan pajak yang akan datang. Namun klaim ini sekarang terbukti salah.

    Coba perhatikan perkembangan pada 10-15 tahun terakhir. Utang publik dan pinjaman telah meningkat luar biasa di seluruh negara maju. Namun investor tidak panik sehingga inflasi tidak meningkat signifikan dan tidak ada peningkatan premi risiko. Malah, swasta meminjami pemerintah dengan bunga yang sangat rendah. Beberapa negara bahkan menerima pinjaman dengan tingkat bunga negatif.

    Namun Eropa masih berpegang pada kebijakan moneter. Tidak mengherankan jika Eropa pada tahun ini menjadi yang paling terpukul oleh pelemahan ekonomi global karena kukuhnya kebijakan anti-ekspansi fiskal, terutama Jerman.

    Cerita besar di balik pertemuan tahunan IMF pada tahun ini adalah memudarnya bias anti-Keynesian di antara perumus kebijakan di bank sentral. Hal ini ditunjukkan oleh pesan utama dan pertama kali dari penceramah pembuka Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva. Ia menyerukan tentang kebijakan fiskal yang lebih banyak mengambil peran utama. Hampir semua diskusi dalam pertemuan ini membahas pergeseran dan bauran kebijakan, terutama pentingnya ekspansi kebijakan fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    Bahkan di Eropa telah terjadi konsensus pergeseran kebijakan ekonomi, dari moneter ke fiskal. Anggota Komisi Eropa, yang menegakkan aturan kebijakan fiskal negara anggotanya berdasarkan aturan yang ditulis pada masa kejayaan monetaris pada abad ke-20, secara terbuka menyatakan sudah saatnya menganut asas kebijakan anggaran yang kurang ketat. Pimpinan departemen Uni Eropa yang menilai anggaran belanja negara anggotanya juga sudah menganjurkan kebijakan bauran ekonomi (more balanced policy mix) yang melibatkan ekspansi kebijakan fiskal.

    Saat ini hal yang diperlukan adalah bauran kebijakan ekonomi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu untuk menghindari resesi. Perumusan bauran tersebut dapat mengacu pada teori bauran model Mundell-Fleming dengan memperhatikan besaran kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan nilai tukar yang paling optimal. Bauran tersebut akan semakin mangkus jika disertai dengan bauran kebijakan struktural.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.