Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Resesi Dunia

image-profil

image-gnews
Menteri Keuangan AS Jacob Lew, Gubernur Bank Rakyat China Zhou Xiaochuan Ratu Maxima dari Belanda, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menteri Keuangan India Arun Jaitley, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Presiden Financial Action Task Force on Money Juan Manuel Vega-Serranosit tiba untuk diskusi panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington, AS 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan
Menteri Keuangan AS Jacob Lew, Gubernur Bank Rakyat China Zhou Xiaochuan Ratu Maxima dari Belanda, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menteri Keuangan India Arun Jaitley, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Presiden Financial Action Task Force on Money Juan Manuel Vega-Serranosit tiba untuk diskusi panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington, AS 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan
Iklan

Tri Winarno
Pengamat Kebijakan Ekonomi

Suasana keprihatinan mendominasi pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington, DC, Amerika Serikat, baru-baru ini. Penyebabnya bukan ketakutan akan resesi global. Walaupun proyeksi terbaru IMF, yang tertuang dalam World Economic Outlook, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi global mengalami pelemahan paling parah sejak 2009, ekonomi masih tumbuh 3 persen, jauh di atas level ketika terjadi resesi pada 2009. Pada 2020, IMF masih memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,4 persen, dekat dengan 3,6 persen-estimasi pertumbuhan ekonomi global jangka panjangnya.

Banyak pakar meragukan proyeksi IMF tersebut karena semua model didesain sedemikian rupa sehingga cenderung menuju rata-rata proyeksi jangka panjangnya. Namun, untuk proyeksi 2019, para pakar masih sependapat karena IMF telah mengumpulkan cukup data hingga tiga triwulan sehingga angkanya lebih mendekati kenyataan. Angka itu juga telah memasukkan skenario mutakhir, seperti perang dagang antara Amerika dan Cina, terganggunya produksi mobil Jerman, dan ketakutan akan adanya no-deal Brexit.

Berita buruknya, kondisi ekonomi akan semakin buruk pada suatu waktu, mungkin pada 2020 atau 2021, jika tidak dilakukan suatu langkah yang memadai. Berita baiknya, sebagian besar pembuat kebijakan publik mengakui masih ada instrumen kebijakan yang tersedia untuk mengatasi pelemahan tersebut. Hanya ideologi politik yang kedaluwarsa dan dogma ekonomi yang menghalangi implementasinya.

Selama 40 tahun setelah terpilihnya Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris pada 1979, aliran monetaris mendominasi jagat kebijakan ekonomi publik. Namun, setelah melihat kebijakan moneter longgar selama lebih dari satu dasawarsa, kini para ekonom mulai melirik kembali gagasan Keynesian tentang kebijakan fiskal untuk mengatasi pelemahan permintaan agregat dan menstabilkan siklus ekonomi.

Diktum terkenal dari Bapak Monetaris Milton Friedman, yakni "inflasi adalah selalu dan di mana-mana sebuah fenomena moneter", telah lama disanggah oleh berbagai hasil studi empiris. Namun tantangan paling radikal dari pendapat tersebut adalah tidak ada hubungan signifikan antara ekspansi moneter dan inflasi. Walaupun masih tabu secara intelektual, bank sentral dunia nyatanya telah mencetak uang dengan kuantitas yang tak terbayangkan sebelumnya tapi tanpa konsekuensi inflasi, bahkan laju inflasi semakin kecil.

Diktum monetaris menyatakan bahwa kebijakan fiskal tidak akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi karena peningkatan belanja pemerintah akan mereduksi investasi swasta dan meningkatkan pinjaman publik, yang berarti peningkatan pajak yang ditanggung oleh masyarakat. Akhirnya, berkembang berbagai teori yang mengklaim bahwa kebijakan fiskal pada dasarnya tidak efektif karena pinjaman pemerintah akan meningkatkan tingkat bunga, ekspektasi inflasi, atau peningkatan pajak yang akan datang. Namun klaim ini sekarang terbukti salah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Coba perhatikan perkembangan pada 10-15 tahun terakhir. Utang publik dan pinjaman telah meningkat luar biasa di seluruh negara maju. Namun investor tidak panik sehingga inflasi tidak meningkat signifikan dan tidak ada peningkatan premi risiko. Malah, swasta meminjami pemerintah dengan bunga yang sangat rendah. Beberapa negara bahkan menerima pinjaman dengan tingkat bunga negatif.

Namun Eropa masih berpegang pada kebijakan moneter. Tidak mengherankan jika Eropa pada tahun ini menjadi yang paling terpukul oleh pelemahan ekonomi global karena kukuhnya kebijakan anti-ekspansi fiskal, terutama Jerman.

Cerita besar di balik pertemuan tahunan IMF pada tahun ini adalah memudarnya bias anti-Keynesian di antara perumus kebijakan di bank sentral. Hal ini ditunjukkan oleh pesan utama dan pertama kali dari penceramah pembuka Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva. Ia menyerukan tentang kebijakan fiskal yang lebih banyak mengambil peran utama. Hampir semua diskusi dalam pertemuan ini membahas pergeseran dan bauran kebijakan, terutama pentingnya ekspansi kebijakan fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Bahkan di Eropa telah terjadi konsensus pergeseran kebijakan ekonomi, dari moneter ke fiskal. Anggota Komisi Eropa, yang menegakkan aturan kebijakan fiskal negara anggotanya berdasarkan aturan yang ditulis pada masa kejayaan monetaris pada abad ke-20, secara terbuka menyatakan sudah saatnya menganut asas kebijakan anggaran yang kurang ketat. Pimpinan departemen Uni Eropa yang menilai anggaran belanja negara anggotanya juga sudah menganjurkan kebijakan bauran ekonomi (more balanced policy mix) yang melibatkan ekspansi kebijakan fiskal.

Saat ini hal yang diperlukan adalah bauran kebijakan ekonomi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu untuk menghindari resesi. Perumusan bauran tersebut dapat mengacu pada teori bauran model Mundell-Fleming dengan memperhatikan besaran kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan nilai tukar yang paling optimal. Bauran tersebut akan semakin mangkus jika disertai dengan bauran kebijakan struktural.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024