Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sembunyi-sembunyi Anggaran Pertahanan

image-profil

image-gnews
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 November 2019. Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 November 2019. Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA
Iklan

Alvin Nicola
Peneliti Transparency International Indonesia

Masyarakat sudah sepatutnya curiga atas penolakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membuka rincian anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2020. Dalam rapat kerja perdana dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, dua pekan lalu, Prabowo berdalih bahwa informasi seputar postur pertahanan merupakan rahasia negara.

Sebagai penerima alokasi anggaran terbesar di antara kementerian/lembaga lainnya, yakni sebesar Rp 127,357 triliun, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, sangat wajar apabila Prabowo dimintai kejelasan tentang peruntukan anggaran tersebut. Apalagi dominannya belanja pegawai dalam komposisi anggaran justru bertolak belakang dengan semangat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagaimana arah kebijakan presiden.

Informasi yang terbuka dan rinci merupakan prasyarat penting dalam membangun tata kelola sektor pertahanan yang efisien dan efektif. Di tengah situasi elite-elite politik telah terkonsolidasi, kembali menguatnya ikatan bisnis-militer dan pendekatan kekuatan militer yang eksesif dalam mengontrol ruang-ruang sipil, keberadaan dokumen anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi satu-satunya alat bagi publik untuk mengawasi kebijakan pertahanan dari hulu hingga ke hilir.

Klaim kerahasiaan anggaran dalam sektor pertahanan tidak lagi bisa diterima pada masa kini. Pengecualian informasi mungkin saja dapat dibenarkan dalam tingkatan tertentu jika dalam kondisi perang. Faktanya, doktrin kerahasiaan anggaran atas nama "keamanan nasional" lebih sering digunakan sebagai pelindung untuk melanggengkan praktik korupsi dan suap.

Retorika yang sama sudah banyak digunakan di beberapa negara totaliter, seperti Cina dan Korea Utara, yang anggaran negara yang telah disetujui parlemen pun bahkan tidak dapat diakses oleh publik. Di Indonesia, slogan-slogan populisme, seperti "kepentingan umum", "produk dalam negeri", dan "bela negara", berkali-kali digunakan demi menjustifikasi belanja anggaran yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Dalam rentang 10 tahun terakhir saja, cukup banyak kasus korupsi di sektor pertahanan yang terungkap, seperti pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia (2012), korupsi pembayaran pesawat F-16 dan helikopter Apache (2010-2014), dugaan suap dalam penambahan anggaran Badan Keamanan Laut untuk pengadaan satelit monitoring dan drone (2016), hingga kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta-Westland-101.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Klaim "keamanan nasional" ini juga bermasalah secara hukum. Anggaran di sektor pertahanan, baik pemasukan maupun belanja, bukan informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Maka, Kementerian Pertahanan wajib membuka rincian anggaran tersebut setiap tahun.

Kondisi sekarang menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan belum memahami Prinsip-prinsip Tshwane tentang Keamanan Nasional dan Hak Atas Informasi 2013. Prinsip yang dirancang oleh 22 organisasi masyarakat sipil dan pusat-pusat akademik internasional ini telah memberikan pedoman konkret tentang sejauh mana kerahasiaan informasi dapat dibenarkan, termasuk anggaran sektor pertahanan. Ketika informasi harus dibatasi, prinsip ini mendorong pemerintah meregulasi aturan pengecualian tersebut dalam undang-undang dan harus membuktikan urgensi kepentingan keamanan nasional.

Upaya mendorong keterbukaan anggaran ini menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola sektor pertahanan. Indonesia masih berada dalam kategori risiko "Band D", atau berarti berisiko korupsi tinggi, dalam Indeks Risiko Korupsi di Tata Kelola Sektor Pertahanan (2013 dan 2015) oleh Transparency International. Indeks itu menegaskan bahwa pekerjaan rumah terbesar Indonesia terdapat dalam aspek keterbukaan penganggaran, selain perlunya pembenahan menyeluruh di aspek politik, personel, operasional, serta pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain, jaring pengaman antikorupsi harus dikembangkan di setiap area tersebut, termasuk penguatan fungsi kontrol parlemen.

Kementerian Pertahanan seharusnya hanya menerapkan alasan keamanan nasional ketika benar-benar dibutuhkan dengan menyertakan indikator yang proporsional, alih-alih digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban publik. DPR bersama Kementerian Pertahanan perlu mengatur definisi terukur tentang "keamanan nasional" dan mengintegrasikannya dalam pedoman klasifikasi informasi untuk mencegah penggunaan pengecualian yang berlebihan.

Apa pun alasannya, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo seharusnya tidak perlu khawatir membuka anggarannya. Banyak negara, seperti Amerika Serikat, Kosta Rika, dan Selandia Baru, telah membuktikan komitmen untuk menginformasikan anggaran pertahanan dapat terlaksana secara paralel dengan penegakan akuntabilitas. Secara alamiah, jika keterbukaan anggaran beranjak baik, mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal akan terus berjalan.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024