Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Barang Publik dan Jalan Berbayar

image-profil

image-gnews
Jembatan Simpang  Susun Semanggi  bagian timur dalam  proses penyambungan di  jalan Gatot Subroto,  Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.  Proyek jalan layang ini  direncanakan selesai pada Agustus 2017 dan  diharapkan  bisa  mengurai kemacetan di kawasan jalan protokol ini. Tempo/Rully Kesuma
Jembatan Simpang Susun Semanggi bagian timur dalam proses penyambungan di jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. Proyek jalan layang ini direncanakan selesai pada Agustus 2017 dan diharapkan bisa mengurai kemacetan di kawasan jalan protokol ini. Tempo/Rully Kesuma
Iklan

Ronny P. Sasmita
Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia

Pemerintah DKI Jakarta, melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), berniat merealisasi kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat kemacetan di jalan-jalan utama Jakarta. Tujuan lainnya adalah agar pengguna jalan raya bisa beralih menggunakan moda transportasi publik, seperti moda raya terpadu (MRT), Transjakarta, ataupun kereta. Penerapan ERP akan dilakukan pada jalan-jalan di sekeliling Jakarta, terutama yang berbatasan dengan kota lain, seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan begitu, kendaraan pribadi dari luar Jakarta yang melintasi jalan ini akan dikenai biaya.

Sebenarnya rencana ERP bukanlah hal baru di pelataran pengambil kebijakan DKI Jakarta. Ketika Ibu Kota dipimpin oleh Sutiyoso, pada sekitar 2006, rencana serupa juga dimunculkan. Dia ingin memberlakukan sistem ERP terhadap para pemilik mobil pribadi yang melintas di jalur Blok M-Kota. Pertimbangannya kala itu adalah kebijakan "3-in-1" sudah tidak efektif mengurangi kemacetan. Namun rencana tersebut batal karena harus menunggu tujuh koridor Transjakarta beroperasi efektif lebih dulu.

Rencana ERP berlanjut ke gubernur berikutnya, Fauzi Bowo. Fauzi bahkan mendapat tawaran teknologi dari negara lain, termasuk Q-Free dari Norwegia. Sistem ini kabarnya mampu menurunkan waktu tempuh sebesar 30 persen dan polusi 20 persen di Stockholm. Tak pelak, Foke-panggilan populer Fauzi-mengangkat lagi rencana pemberlakuan ERP di Jakarta, paling cepat pada 2010. Tapi target itu pun tak tercapai.

Tak mau putus asa, DKI lalu menargetkan kembali ERP diterapkan pada pertengahan 2012. Namun lagi-lagi rencana ini gagal, meskipun Wakil Presiden Boediono sempat turun tangan dan menugasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hasilnya masih jauh dari harapan pemerintah.

Foke kemudian menyerahkan masalah tersebut ke penerusnya, yaitu Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Keduanya tetap tak berhasil mewujudkan ide ini dan terpentok di masalah yang sama.

Lepas dari masalah-masalah tersebut, ada beberapa hal fundamental yang perlu dipertimbangkan oleh DKI. Pertama, jalan-jalan tersebut adalah barang publik, yang dibangun dengan pajak rakyat alias bukan menggunakan uang investor. Jadi, agak kurang etis jika solusi kemacetan justru menggunakan konsep yang justru kurang kompatibel dengan kodrat jalan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Artinya, jalan publik berbayar bisa menjadi kebijakan diskriminatif, yang hanya memberikan prioritas kepada pengguna jalan raya yang mampu dan mau membayar. Dengan kata lain, nilai barang publik pada jalan tersebut tergerus oleh nilai komersial, yang penerima untungnya adalah pemerintah sebagai pemungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan operator MRT, Transjakarta, serta kereta sebagai pelaku bisnis transportasi.

Kedua, dengan relasi demikian, kebijakan publik tersebut adalah juga kebijakan bisnis, yang dominan dengan niat "berbisnis atau mencari untung" di atas jalan publik ketimbang niat "pelayanan publik" untuk mengurangi kemacetan. Dalam kacamata lain, kebijakan tersebut justru menjadi tindakan penyalahgunaan otoritas oleh pemerintah daerah DKI, ketika barang publik yang dibangun dan dipelihara dengan uang pajak justru dikomersialkan atas nama pengurangan kemacetan.

Ketiga, butuh penyesuaian yang sangat jelas dan eksplisit agar yang terkena dampak bukan masyarakat umum, terutama kelas menengah ke bawah. Pembatasan penggunaan jalan umum di Jakarta, atau dari dan ke Jakarta, tidak melulu akan mengenai pemilik kendaraan, tapi juga pengguna kendaraan pribadi untuk mendapatkan penghasilan, terutama di era disrupsi transportasi saat ini.

Bahkan kebijakan tersebut bisa kontraproduktif terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan yang ingin mengurangi biaya logistik. Kendaraan ekspedisi atau kendaraan pembawa barang dari dan menuju Jakarta akan dikenai biaya tambahan, yang justru akan menambah biaya distribusi mereka. Begitu pula dengan bisnis transportasi online, yang biasanya kemudian akan membebankan biaya tambahan kepada penumpangnya.

Keempat, dengan taraf hidup yang jauh lebih rendah dibanding masyarakat Hong Kong, Stockholm, Singapura, ataupun Inggris, efek yang timbul tentu akan jauh lebih menyakitkan bagi masyarakat Jakarta. Artinya, jangan meniru kebijakan "membayarnya" saja dari negara-negara tersebut, tapi juga tiru lebih dulu kebijakan-kebijakan di tiga negara tersebut yang telah membuat rakyatnya jauh lebih sejahtera dibanding Jakarta sehingga mampu membayar segala jenis layanan yang didapat.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024