Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Klaim Curang Dana BPJS

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Aktifitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. BPJS Kesehatan mengakui mulai ada peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mulai pindah kelas setelah iuran naik. Tempo/Tony Hartawan
Aktifitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. BPJS Kesehatan mengakui mulai ada peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mulai pindah kelas setelah iuran naik. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

PERNYATAAN Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahwa ada dokter yang berlaku curang dalam menagih biaya pengobatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan layak dicermati. Jika benar, praktik lancung yang turut menyebabkan tekornya keuangan BPJS Kesehatan itu harus dibongkar dan dihentikan.

Sejak beroperasi pada Januari 2014, BPJS Kesehatan terus dirundung kekurangan dana. Pada 2014, keuangan lembaga itu defisit Rp 1,54 triliun. Tahun ini, kas mereka terancam tekor hingga Rp 32 triliun. Tanpa pembenahan menyeluruh, BPJS Kesehatan bakal bangkrut total.

Besarnya biaya pengobatan penyakit berat, seperti kanker, jantung, dan gagal ginjal, kerap menjadi alasan. Tak sedikit pula peserta BPJS yang mendaftar ketika sakit, lalu berhenti membayar iuran setelah mendapat pelayanan kesehatan.

Belakangan terungkap juga bahwa defisit anggaran BPJS disebabkan oleh kecurangan sejumlah rumah sakit dalam mengajukan tagihan. Mereka mengklaim tagihan untuk kategori kelas perawatan atau tindakan medis yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Dalam catatan BPJS Watch, ada 586 ribu perempuan di Indonesia yang melahirkan dengan operasi caesar pada Januari-November 2018. Jumlah klaim BPJS untuk tindakan ini mencapai Rp 3,2 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa jumlah persalinan dengan caesar tersebut lebih dari dua kali lipat persalinan normal. Padahal, berdasarkan angka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah persalinan caesar lazimnya hanya 20 persen dari persalinan normal.

Ikatan Dokter Indonesia menyingkap sisi gelap lain penggunaan dana BPJS Kesehatan oleh rumah sakit, yakni praktik re-admission alias pendaftaran pasien secara berulang. Ketika seorang pasien datang ke rumah sakit, dokter melayaninya lalu meminta pasien itu pulang sebelum sembuh. Tak lama kemudian, pasien berobat lagi ke rumah sakit. Dengan cara itu, rumah sakit bisa mengklaim biaya ke BPJS lebih dari satu kali.

Untuk menambal defisit yang terus melebar, pemerintah tak cukup hanya mengambil jalan pintas dengan menaikkan iuran hingga 100 persen. Kenaikan iuran mulai awal 2020 itu tak akan mengatasi persoalan defisit bila pengelolaan dana BPJS tak dibenahi. Apalagi, setelah iuran dinaikkan, bisa jadi banyak peserta yang malas atau tak mampu membayar. Tanpa perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan, orang yang mampu membayar lebih mahal pun bisa beralih ke asuransi swasta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Banyak hal yang perlu dibenahi, baik di sisi manajemen BPJS Kesehatan maupun rumah sakit. Di sisi BPJS Kesehatan, perlu pembenahan sistem penagihan iuran, kejelasan manfaat yang diterima pasien, dan proses verifikasi klaim. Pengawasan atas pengelolaan iuran BPJS juga harus diperketat. Tak boleh ada celah sedikit pun yang memungkinkan pemborosan, apalagi penggelapan.

Kementerian Kesehatan harus memastikan berhentinya penyelewengan dana BPJS oleh rumah sakit. Untuk itu, Kementerian perlu melakukan audit administratif dan audit pelayanan medis. Pada saat yang sama, organisasi profesi kedokteran harus mengawasi dan menindak anggotanya yang berlaku lancung.

Tanpa pembenahan total serta pengawasan yang ketat, defisit keuangan BPJS Kesehatan akan sulit dipersempit. Ujungnya, cita-cita memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat pun bakal sulit terwujud.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 3 Desember 2019

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024