Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pangkal Suap Meikarta

Oleh

image-gnews
KPK menahan eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto  terkait kasus suap proyek Meikarta.
KPK menahan eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto terkait kasus suap proyek Meikarta.
Iklan

PENAHANAN mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Bartholomeus Toto, menjadi peluru baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut suap pembangunan hunian terintegrasi Meikarta kepada sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama ini, meski sejumlah petinggi Lippo dan Bekasi sudah masuk penjara, sumber uang suap itu masih misterius.

Kepala Divisi Akuisisi dan Perizinan Tanah Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto menuduh Toto yang mencairkan uang Rp 10,5 miliar untuk Bupati Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Tak terima dengan tuduhan itu, Toto melaporkan Edi ke Kepolisian Resor Kota Besar Bandung pada 10 September lalu. Maka langkah KPK benar dengan menahan Toto ketimbang kedua pejabat kunci Lippo itu saling menjatuhkan di luar meja penyidikan, yang bisa mengganggu barang bukti.

Sebaliknya, Toto, yang mengundurkan diri dari Lippo karena skandal ini, harus terbuka kepada penyidik dan bersama membongkar suap tersebut hingga ke dalangnya. Jika merasa tak mengeluarkan uang untuk besel tersebut, Toto mesti membuktikan ia bersih dan menunjukkan jalan kepada penyidik tentang pejabat yang punya kewenangan mencairkan uang sebesar itu. Sebab, tak mungkin para pegawai Lippo bergerak sendiri menyuap bupati tanpa diketahui para atasannya.

Suap Lippo kepada Bupati Neneng adalah korupsi tipikal dalam pembangunan properti. Dengan sumber uang dari investor Cina, Lippo sedang memasarkan hunian terintegrasiapartemen, blok, dan mal yang menyatu dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandungdi Cikarang dengan iklan dan promosi yang jorjoran. Mereka membutuhkan izin tata ruang dan izin mendirikan bangunan dari Bupati Neneng agar pembangunan properti senilai Rp 280 triliun di atas lahan 500 hektare itu segera digenjot.

Toto juga bisa membuka lebih jauh praktik suap pengurusan izin pembangunan properti yang selama ini terjadi. Dari pengakuan para saksi terungkap bahwa suap kali itu bukan yang pertama, melainkan rangkaian suap yang berlangsung lama dalam proyek lain. Karena itu, korupsi yang terstruktur, masif, dan terus-menerus ini harus diselesaikan secara tuntas hingga ke pucuk pimpinan Lippo agar praktik serupa tak terulang.

Pengusutan yang setengah-setengah hanya akan mengamplifikasi alasan pemerintah menghapus syarat analisis mengenai dampak lingkungan dalam izin pembangunan karena berbelit, mahal, dan menjadi alat pejabat daerah memeras pengusaha, sehingga menghambat investasi. KPK mesti menunjukkan bahwa korupsi perizinan bukan terletak pada kewajiban pemenuhan syarat pembangunan yang harus selaras dengan lingkungan, melainkan praktik culas para pejabat daerah karena tak ada sistem canggih untuk mencegah mereka berbuat lancung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sifat korup pejabat yang mendagangkan kewenangan memberikan izin seperti Bupati Neneng mesti dipagari dengan sistem yang canggih. Misalnya memakai digitalisasi izin sehingga pejabat dan pengusaha tidak harus bertemu ketika mereka meminta izin pembangunan. Sistem yang terbuka dan bisa diaudit publik akan mempersempit praktik lancung jual-beli kewenangan antara investor dan pejabat negara.

KPK mesti membantu merumuskan sistem perizinan yang mumpuni, sebagai lembaga yang memiliki peran pencegahan korupsi, karena menjadi pintu masuk perusakan pelbagai sektor. Kasus Lippo bisa menjadi pembelajaran untuk mengetahui cara mencegah korupsi perizinan sehingga penjarahan lingkungan terhindarkan akibat keserakahan pejabat negara.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 02-08 Desember 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.