Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terapi Lancung Sang Menteri

Oleh

image-gnews
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam peluncuran Katalog Wisata Kesehatan dan Skenario Perjalanan Wisata Kebugaran pada Selasa 19 November 2019/Kementerian Kesehatan
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam peluncuran Katalog Wisata Kesehatan dan Skenario Perjalanan Wisata Kebugaran pada Selasa 19 November 2019/Kementerian Kesehatan
Iklan

Meski sudah diangkat menjadi Menteri Kesehatan, Letnan Jenderal Purnawirawan Dr dr Terawan Agus Putranto tidak boleh lolos begitu saja dari sanksi pelanggaran etik yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Pendapat profesional para ahli medis seharusnya tidak dikesampingkan dengan pendekatan kekuasaan.

Jika sanksi untuk dokter Terawan tidak dilaksanakan, seluruh struktur dan mekanisme penegakan etika kedokteran di negeri ini bisa berantakan. Padahal aturan itu dibuat untuk melindungi kepentingan pasien dari praktik pelayanan kesehatan yang tidak teruji secara klinis. Ini preseden buruk yang berbahaya.

Masalahnya, kuasa untuk menyetop praktik lancung yang melanggar aturan ini justru ada di tangan Menteri Kesehatan. Terawan sendiri, dalam banyak kesempatan, berkeras terapinya terbukti secara medis dan serangan atas metode risetnya sama sekali tidak berdasar. Karena itu, sulit membayangkan Terawan mengambil kebijakan yang bakal merugikan dirinya sendiri.

Idealnya, Terawan bersikap kesatria dan mempersilakan jajaran Kementerian Kesehatan mengambil tindakan dalam kasus ini, tanpa intervensi. Berkeras menutup mata dan telinga atas kontroversi yang beredar luas soal kasusnya justru meneguhkan adanya konflik kepentingan dalam posisi Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Dia melanggar sumpah jabatannya sebagai menteri dan sumpah profesinya sebagai dokter jika membiarkan benturan kepentingan itu tanpa penyelesaian.

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, juga seharusnya turun tangan. Sebagai lembaga pendidikan yang bermartabat, sudah semestinya pimpinan kampus menindaklanjuti laporan tentang kejanggalan disertasi Terawan. Nama baik Universitas Hasanuddin dipertaruhkan jika gugatan atas riset Terawan tidak diperiksa dengan saksama.

Jika kelak semua tuduhan atas Terawan terbukti, para guru besar di Universitas Hasanuddin tak boleh ragu mencabut gelar doktoral Terawan. Itu penting karena selama ini disertasi tersebutlah yang selalu menjadi dasar klaim akademis Terawan.

Kejanggalan dalam disertasi Terawan memang bukan main-main. Acuan teoretisnya banyak yang tidak meyakinkan. Misalnya, dia mengklaim heparin pernah diuji coba untuk menjebol sumbatan dalam jalan darah manusia pada sebuah riset di Jerman. Nyatanya, itu cuma percobaan pada pembuluh darah anjing.

Selain itu, Terawan mengklaim heparinyang lazim dipakai untuk mencegah pembekuan darah pada terapi digital subtraction angiography, yakni metode kedokteran untuk mendiagnosis penyakit dapat membersihkan sumbatan di dalam pembuluh darah. Klaim tersebut juga tidak didukung kajian ilmiah apa pun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itulah, pada Februari 2018, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menilai Terawan melanggar kode etik kedokteran, di antaranya Pasal 6, yang berbunyi, "Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat." Atas pelanggaran itu, Majelis merekomendasikan izin praktik Terawan dicabut selama setahun.

Sayangnya, Menteri Kesehatan kala itu, Nila Moeloek, tidak menindaklanjuti keputusan Majelis Etik. Ia justru membentuk satuan tugas untuk mengkaji terapi cuci otak Terawan. Ketika satuan tugas Kementerian menyimpulkan hal yang sama dengan putusan Majelis Etik, Menteri Nila lagi-lagi tak bertindak. Ia malah melakukan hal yang tidak lazim, yakni mengizinkan Terawan melakukan uji klinik seraya terus memberikan pelayanan. Padahal uji klinik semestinya terbatas dan tidak komersial.

Tindakan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat waktu itu, Jenderal Mulyono, tak kalah janggal. Ia meminta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran berkoordinasi sebelum menjatuhkan sanksi kepada anggotanya. Peringatan semacam itu merupakan bentuk intervensi militer terhadap lembaga kedokteran.

Silang-sengkarut ini makin parah dengan keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Keputusan itu jelas tidak berlandaskan informasi yang memadai mengenai kompetensi dan integritas Terawan. Istana seharusnya tidak ragu menonaktifkan Menteri Kesehatan sampai ada tindak lanjut dalam kasus pelanggaran etik ini.

Ke depan, pemerintah perlu mempertegas prosedur pengujian metode medis baru, baik itu peralatan maupun obat-obatan. Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan mesti berani menegakkan aturan dan tidak tebang pilih. Publik berhak mendapat perlindungan yang maksimal dari negara, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 02-08 Desember 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.