Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menekan Defisit Neraca Minyak

image-profil

image-gnews
Petugas tengah melakukan pengisian bahan bakar jenis Premium di SPBU kawasan Matraman, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menunda kenaikan harga Premium menjadi Rp 7.000 per liter karena ketidaksiapan PT Pertamina. Tempo/Tony Hartawan
Petugas tengah melakukan pengisian bahan bakar jenis Premium di SPBU kawasan Matraman, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menunda kenaikan harga Premium menjadi Rp 7.000 per liter karena ketidaksiapan PT Pertamina. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

Ibrahim Hasyim
Mantan Komisioner Badan Pengatur Hilir Migas

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah bertekad untuk memperbaiki neraca perdagangan minyak dan gas Indonesia yang terus tekor. Sektor energi harus melakukan upaya-upaya mendasar agar penyakitnya dapat disembuhkan. Beberapa upaya yang sudah dilakukan selama ini belum ampuh mengatasinya. Diperlukan upaya efektif lain yang bisa mengubahnya secara struktural di sisi hulu dan hilir.

Di sisi hulu, caranya tentu dengan meningkatkan produksi minyak di dalam negeri. Kita sudah lama mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan enam kilang bahan bakar minyak dengan total kapasitas sekitar 1 juta barel per hari. Dengan tingkat produksi minyak sekitar 800 ribu barel per hari saat ini dan berpotensi bisa menurun lagi, tidak ada lagi jalan selain impor. Sekalipun upaya meningkatkan produksi pada sumur tua masih bisa terus dilakukan, itu jauh dari cukup. Maka, upaya mencari cadangan minyak raksasa harus terus dilakukan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, kebutuhan minyak bumi dalam bauran energi nasional akan meningkat menjadi 980 juta barel pada 2050 atau 2,685 juta barel per hari. Jumlah ini ditetapkan sudah dengan memperhitungkan target produksi gas bumi, energi baru terbarukan (EBT), dan batu bara tercapai. Jika ada kegagalan pada salah satunya, minyak bumi akan menjadi keranjang penyeimbang karena infrastruktur mata rantai pasoknya yang paling lengkap. Artinya, kalau cadangan semakin tipis, 97 persen kebutuhan harus diimpor. Tanpa ada temuan cadangan besar, setidaknya seperti lapangan Banyu Urip yang menyumbang produksi melampaui 200 ribu barel per hari, kondisi sediaan energi nasional akan kepayahan.

Upaya untuk mencari cadangan besar sudah lama dicanangkan, tapi produsen besar minyak dunia belum tertarik datang karena skema usaha yang ditawarkan belum menggelitik. Saya tidak hendak mempertentangkan polemik antara kubu penganut skema cost recovery dan gross split. Saya melihatnya dari sudut pandang bahwa pemerintah akan cenderung membuat kebijakan yang lebih mengedepankan penerimaan negara dan layanan masyarakat, sedangkan investor akan melihat dari kacamata bisnis.

Nyatanya, dengan skema usaha yang berlaku saat ini, produsen besar belum tertarik masuk. Skema gross split ternyata belum menarik produsen minyak besar. Persepsi perusahaan migas global terhadap iklim investasi di Indonesia masih buruk, seperti tecermin dari hasil survei lembaga riset Fraiser Institute Global Petroleum Survey, yang menempatkan Indonesia ke dalam kelompok 10 negara urutan terbawah yang diminati investor selama dua tahun terakhir.

Studi Bain & Company terhadap berbagai perusahaan minyak nasional di dunia menyimpulkan bahwa bentuk skema bisnis itu ditentukan oleh hubungan antara biaya dan kompleksitas lapangan. Pada lapangan yang kompleksitas dan biayanya rendah, umumnya di onshore, diberlakukan skema service contract. Setiap rantai kegiatan pada proses eksplorasi produksi dapat dikontrakkan kepada kontraktor jasa internasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, pada lapangan dengan biaya dan kompleksitas lapangan tinggi di offshore, berlaku skema cost recovery. Bila biaya dan kompleksitas lapangan berada di antara keduanya, dirumuskan bentuk skema lain. Jadi, tidak kaku pada satu skema. Keluwesan diperlukan dan cara ini bisa menjadi model baru yang bisa ditawarkan untuk menarik investor besar.

Di sisi hilir, impor BBM harus dilakukan karena kapasitas produksi kilang dalam negeri tidak mencukupi. Volume impor semakin lama semakin meningkat, khususnya bensin. Impor minyak solar mengecil dan diperkirakan dengan pemberlakuan solar B30, Pertamina tidak perlu mengimpor minyak solar lagi. Bagaimana dengan bensin? Yang dipasarkan Pertamina saja ada sekitar 18 juta barel bensin per bulan, yang hampir 60 persennya diimpor. Dari yang diimpor itu, 60 persen adalah bensin Premium 88 ON dan 40 persen bensin 90 ON ke atas.

Saya lebih menyoroti impor Premium karena barang ini harus dengan susah payah dicampur dulu karena tidak ada produksi bensin oktan rendah di kilang negara lain. Indonesia pun sudah jauh-jauh hari berupaya untuk mengurangi konsumsi Premium karena nilai oktannya sudah tidak sesuai lagi dengan teknologi otomotif.

Namun pemerintah memperluas pasar BBM Premium menjadi BBM penugasan di Jawa, Madura, dan Bali sekaligus menambah kuota Premium pada 2018. Konsumsi BBM pada 2018 mendadak naik 13,5 persen, mencapai 80,5 juta kiloliter. Padahal, selama 2010-2017, konsumsi BBM nasional tidak tumbuh, rata-rata bertengger di sekitar 70 juta kiloliter.

Kebijakan baru ini menyebabkan BBM Premium mengalir deras ke 571 stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina di Jawa, Madura, dan Bali. Kebijakan ini jelas cukup berdampak pada defisit neraca migas karena volume impornya saja mencapai sekitar 6 juta kiloliter per bulan. Hal yang disayangkan, karena adanya disparitas harga yang besar, sebagian bensin impor lari ke kegiatan ilegal campur-mencampur dengan BBM oktan tinggi. Kebijakan BBM Premium ini secara keseluruhan perlu ditinjau ulang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024