Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keringanan Lagi untuk Koruptor

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Annas Maamun, Gubernur Riau non aktif. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Annas Maamun, Gubernur Riau non aktif. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

Presiden Joko Widodo seharusnya menolak permohonan grasi Annas Maamun, terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Keputusan Jokowi tertanggal 25 Oktober 2019 yang mengabulkan pengurangan hukuman sebanyak satu tahun bagi bekas Gubernur Riau itu melemahkan upaya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi.

Annas divonis 6 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 24 Juni 2015. Ia terbukti menerima suap sebesar US$ 166.100 dan Rp 500 juta dari pengusaha yang mendapatkan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menambah hukuman Annas menjadi 7 tahun penjara. Lalu Annas mengajukan grasi.

Sepatutnya Presiden mempertimbangkan dengan sangat cermat pemberian grasi kepada koruptor karena selama ini tidak ada efek jera pada para pelaku korupsi. Alasan kemanusiaan yang menjadi dalih Presiden dalam mengabulkan permohonan grasi Annas juga menimbulkan pertanyaan. Semestinya Presiden tidak langsung percaya pada klaim bahwa Annas sakit. Perlu dilakukan pengecekan terlebih dulu karena pengakuan sakit seperti ini kerap dipakai oleh terpidana untuk mengurangi masa hukuman.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memberikan grasi kepada Syaukani Hasan Rais, terpidana empat perkara korupsi yang merugikan negara Rp 106 miliar pada 2010. Bupati Kutai Kartanegara yang tengah menjalani tahun pertama dari vonis 6 tahun penjaranya itu mengajukan grasi karena alasan sakit permanen. Permohonan grasi Syaukani dikabulkan dan dia pun bebas. Keputusan Presiden Yudhoyono itu dianggap sebagai pukulan telak terhadap gerakan pemberantasan korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengabulan grasi untuk koruptor seperti yang diperoleh Annas ini menambah panjang daftar keringanan yang didapat terpidana korupsi pada masa pemerintahan Jokowi. Sebelumnya ada pencabutan moratorium remisi, ada cuti menjelang bebas, dan bahkan ada bebas bersyarat. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan harus ada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan bersedia menjadi justice collaborator bagi narapidana korupsi yang ingin bebas bersyarat.

Pemberian grasi untuk koruptor itu kian menunjukkan bahwa Jokowi tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap gerakan antikorupsi. Jokowi selalu mengatakan akan memperkuat KPK, tapi kenyataannya ia malah mendukung pelemahan dengan menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga telah bersepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang di dalamnya memperlonggar aturan remisi bagi koruptor dan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi tidak berlaku.

Grasi memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 sebagai ikhtiar terakhir dari terpidana untuk mendapatkan pengurangan atau pengampunan hukuman. Namun Presiden semestinya tidak mengobral hak prerogatifnya itu, terutama untuk terpidana perkara kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi. Grasi bagi koruptor mencederai rasa keadilan masyarakat dan menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

23 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024