Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mudarat SKB Anti-Radikalisme

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Bagi aparatur sipil negara atau PNS, kehati-hatian menggunakan media sosial harus diperhatikan.
Bagi aparatur sipil negara atau PNS, kehati-hatian menggunakan media sosial harus diperhatikan.
Iklan

PENERBITAN surat keputusan bersama (SKB) lima menteri dan enam kepala lembaga negara tentang penanganan radikalisme di kalangan aparat sipil negara (ASN) amat berlebihan. Pemerintah menjadikan radikalisme sebagai momok, padahal belum membuat definisi dan parameter yang jelas. Tidak semua perbuatan yang dilarang dalam SKB tersebut masuk kategori radikal.

SKB itu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi cap terhadap pegawai negeri yang, antara lain, hanya memberikan "like" pada suatu unggahan yang dianggap radikal di media sosial. Dalam hal menyebarkan kabar yang menyesatkan, seorang ASN mungkin melanggar etik ataupun pidana, tapi belum tentu radikal. Stigmatisasi ini bisa menimbulkan saling curiga di masyarakat seperti pada era Orde Baru, ketika orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah sampai dilabeli "komunis".

Dengan parameter radikalisme yang masih samar, SKB tersebut juga rentan disalahgunakan. Kritik ASN terhadap pemerintah bisa dianggap sebagai bentuk radikalisme. Karena itu, selain melegalkan prasangka, SKB tersebut berpotensi membatasi kebebasan berpendapat pegawai negeri.

Untuk menangani perilaku lancung ASN, pemerintah sebenarnya memiliki inspektorat, Komisi Aparatur Negara, dan Ombudsman. Adanya satuan tugas anti-radikalisme yang dibentuk berdasarkan SKB itu justru memotong fungsi lembaga-lembaga tersebut. Karena itu, ketimbang membentuk satuan tugas khusus, pemerintah sebaiknya memberdayakan lembaga yang ada.

Penanganan radikalisme di kalangan ASN memang penting. Tapi membuat instrumen yang berlebihan, seperti SKB, tidaklah perlu. Pemerintah semestinya menggunakan pendekatan yang cenderung preventif dan edukatif. ASN harus mendapat pemahaman bahwa mereka adalah pelayan publik yang profesional, yang semata-mata mengabdi kepada negara. Cara ini lebih baik dibanding hal yang bersifat hukuman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemberantasan radikalisme yang serampangan justru akan mengaburkan akar masalahnya. Kebijakan semacam itu ibarat mengusir tikus ke bawah karpet. Tikus terus ada dan beranak-pinak. Pemerintah seharusnya mengembangkan budaya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam iklim demokrasi yang sehat, masyarakat tak akan gampang terhasut rayuan radikalisme.

Alih-alih mengatasi radikalisme, pemerintah malah memupuk ketakutan yang berlebihan di masyarakat. Selain perihal SKB ini, Presiden Joko Widodo dan sejumlah menterinya berulang-ulang pula menyampaikan jargon anti-radikalisme. Ini berbahaya, karena ketakutan akan hantu Islam radikal bisa membuat sebagian orang memaklumi tindakan sewenang-wenang pemerintah. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, diamini sebagian masyarakat karena mereka percaya bahwa lembaga antikorupsi itu telah dikuasai kelompok Islam garis keras yang sering disebut "Taliban". Padahal revisi tersebut memangkas kewenangan dan independensi KPK.

Karena itu, publik harus tetap awas. Jangan sampai ketakutan yang berlebihan terhadap radikalisme membuat kita enggan memprotes ketika demokrasi dan segenap produk reformasi dilucuti satu per satu. Terbitnya SKB anti-radikalisme jelas merupakan kemunduran. Pemberlakuannya membawa kita seperti kembali ke era Orde Baru.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

16 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024