Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sesat Pikir Pencegahan Korupsi

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW

Hari-hari ini pembicaraan mengenai pemberantasan korupsi lebih banyak didominasi wacana pencegahan korupsi. Tak sedikit yang menyuarakan harapan itu, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif, pengamat, hingga akademikus, termasuk presiden. Namun apa yang dimaksud pencegahan korupsi itu sendiri masih kurang jelas. Apalagi jika hal itu hanya untuk mempertentangkannya dengan penegakan hukum atas korupsi. Padahal, secara teoretis, kedua hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertentangkan.

Secara umum, pemberantasan korupsi selalu bertumpu pada empat strategi utama, yakni pendidikan antikorupsi, penindakan, pengawasan, dan pencegahan. Pendidikan antikorupsi mengupayakan agenda sistematis dalam membangun kesadaran sosial atas bahaya korupsi bagi masyarakat dan secara perlahan-lahan membangun budaya yang tidak menenggang perilaku koruptif dan perbuatan korupsi.

Penindakan korupsi terkonsentrasi pada upaya dan tindakan hukum atas perbuatan korupsi yang sedang dan telah terjadi serta menyeret pelakunya ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi, baik sanksi finansial maupun sanksi badan (penjara). Ini termasuk operasi tangkap tangan (OTT) ataupun penetapan seseorang sebagai tersangka. Karena lebih terukur dan secara pemberitaan paling menarik, wacana publik lebih banyak disetir oleh pemberantasan korupsi dalam makna penindakan.

Pengawasan-sesuatu yang jarang disinggung dalam wacana pemberantasan korupsi di Indonesia-adalah upaya membangun sistem deteksi dini atas potensi maupun peluang korupsi. Ini dilakukan dengan berbagai strategi, seperti menerapkan whistle-blowing system (WBS), operasi senyap untuk melihat celah penyimpangan dalam implementasi kebijakan publik, dan memaksimalkan peran pengawas dalam organisasi pemerintah.

Adapun pencegahan adalah strategi untuk menilai, mengevaluasi, dan memperbaiki secara terus-menerus celah dari sistem, prosedur, dan regulasi dalam birokrasi yang membuka peluang bagi korupsi.

Keempat strategi itu tidak bisa dipertentangkan satu sama lain dan mengandaikan kendali utuh pada tingkat kekuasaan tertinggi sehingga dapat memberikan dampak jangka pendek bagi masyarakat. Pada kasus Indonesia, yang peran dan tugas pemberantasan korupsinya tersebar di berbagai unit dan lembaga, penting untuk meletakkan strategi yang disepakati bersama dan memberi kesempatan bagi setiap lembaga untuk melakukan pekerjaannya secara efektif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Celakanya, keempat strategi besar itu belum berjalan paralel, bahkan terkesan sangat pincang. Sementara itu, DPR dan pemerintah lebih banyak menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang dianggap gemar melakukan penindakan korupsi dan melupakan agenda pencegahan korupsi. Puncaknya adalah ketika Presiden dan DPR menyepakati revisi Undang-Undang KPK yang berujung pada "matinya" fungsi penindakan di KPK.

Pernyataan bahwa KPK lebih memprioritaskan penindakan korupsi daripada strategi pemberantasan korupsi sebenarnya sangat menyesatkan. Kerja-kerja pencegahan dan penindakan korupsi tersebar di berbagai lembaga. KPK tidak mungkin melakukan keempat hal itu sekaligus seorang diri, meskipun diberi kewenangan untuk melakukannya secara bersamaan.

Mengapa demikian? KPK adalah badan antikorupsi yang hanya mampu mengikat setiap individu dari sisi penegakan hukumnya, yang secara inheren memiliki unsur memaksa. Misalnya, dalam operasi tangkap tangan, baik penerima suap maupun pemberi suap tak dapat menolak ketika ditangkap KPK. Inilah unsur memaksa dalam kerja penegakan hukum.

Sementara itu, dalam konteks pendidikan antikorupsi serta pencegahan dan pengawasan korupsi, karakteristiknya sangat berbeda. Pendidikan antikorupsi merupakan agenda yang dapat dijalankan semua pihak, termasuk organisasi nonpemerintah atau badan swasta sekalipun. KPK bisa mengidentifikasi dan memberikan berbagai stimulus, termasuk perangkat pendidikan antikorupsi yang dibutuhkan mereka yang ingin terlibat dalam pendidikan antikorupsi. Namun, tanpa kontribusi apa pun dari KPK, agenda pendidikan antikorupsi bisa dijalankan oleh pihak lain, termasuk oleh organisasi nonpemerintah.

Persoalannya, mengukur capaian dari pendidikan antikorupsi membutuhkan cara yang tepat, dan hasilnya baru dapat dilihat dalam jangka menengah dan panjang. Survei nasional bisa dilakukan secara berkala dan konsisten untuk melihat perkembangan pemikiran dan sikap publik terhadap korupsi.

Adapun upaya pengawasan dan pencegahan korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh respons negara atas berbagai rekomendasi reformasi kelembagaan. Hal ini karena sifat dari rekomendasi dan resep anti-korupsi KPK kepada badan publik lain tidak bersifat memaksa dan mengikat. Ketika berbagai badan publik yang "sakit" tidak dipaksa melakukan perubahan oleh atasannya, pemberantasan korupsi tidak akan efektif. Di sini peran kepemimpinan presiden menjadi sangat sentral. Maka, presiden perlu memiliki gambaran yang lebih konkret bagaimana mengelola dan mengefektifkan strategi pemberantasan korupsi yang menjadi bagian dari wewenang melekatnya tanpa harus menyalahkan KPK. Kegagalan pemberantasan korupsi oleh KPK sejatinya mencerminkan kegagalan pemberantasan korupsi oleh negara.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024