Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penguatan Pelembagaan Partai Politik

image-profil

image-gnews
Pedagang atribut kampanye partai politik menunjukkan salah satu barang dagangannya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2018. Menjelang tahun politik 2019, penjualan atribut parpol mengalami peningkatan dan dijual dari harga Rp 11 ribu sampai Rp 71 ribu per potong. Tempo/Fakhri Hermansyah
Pedagang atribut kampanye partai politik menunjukkan salah satu barang dagangannya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2018. Menjelang tahun politik 2019, penjualan atribut parpol mengalami peningkatan dan dijual dari harga Rp 11 ribu sampai Rp 71 ribu per potong. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

Galang Geraldy
Kepala Program Studi S-1 Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Perhelatan pemilihan kepala daerah serentak telah memasuki edisi keempat sebelum nantinya bermuara pada pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024. Ada banyak catatan mengenai pelaksanaannya.

Isu yang mengemuka adalah biaya tinggi dari kontestasi demokrasi langsung ini, yang berimplikasi pada terbentuknya sistem korupsi di daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, misalnya, menyatakan bahwa untuk menjadi bupati harus bermodalkan Rp 30 miliar. Biaya itu tentu digunakan untuk kampanye, saksi, dan terutama "membeli" partai politik. Padahal gaji kepala daerah selama periode kepemimpinannya (lima tahun) hanya Rp 12 miliar.

Selain itu, pemilihan umum yang seharusnya menjadi panggung kontestasi ide, narasi, dan sirkulasi elite secara demokratis justru menjadi pelanggengan politik dinasti dan oligarki. Belum lagi soal relasi politik dan birokrasi daerah yang sering kali membentuk pola-pola patronasi.

Maka, saya kira masih sangat relevan untuk membedah pelembagaan partai politik. Partai politik pada era demokrasi menjadi salah satu pilar fundamental, dan persoalan kelembagaan partai menjadi ukuran penting dalam menentukan kontur demokrasi yang tengah berjalan.

Meskipun masyarakat mengkritik kinerja partai politik yang hanya berkutat pada praktik-praktik politik pragmatis, partailah yang masih menjadi satu-satunya organisasi yang memiliki sumber daya dan diberi mandat oleh undang-undang untuk memproduksi pemimpin-pemimpin politik.

Bahkan partailah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti yang pernah dikatakan oleh Schattschneider (1942). Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya. Bahkan Schattschneider mengatakan, "Demokrasi modern tidak terpikirkan, kecuali dalam hal partai-partai."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Derajat pelembagaan partai politik itu sendiri, menurut Yves Meny dan Andrew Knapp (1998), bergantung pada tiga parameter, yaitu usia, depersonalisasi organisasi, dan diferensiasi organisasi.

Pertama, faktor pengalaman (usia). Meski masih diperdebatkan karena bersifat relatif, usia perjalanan sebuah partai politik menjadi ukuran awal dalam membangun dasar-dasar pelembagaan partai yang baik. Partai yang menempuh dinamika sistem kepartaian dan pemilu akan menguatkan nilai-nilai dan prinsip politiknya, yang kemudian menjadi budaya politik partai. Hal ini akan mempermudah publik menelaah ide-ide politiknya, meskipun sirkulasi elite partai senantiasa terjadi.

Kedua, kuatnya faktor ketokohan (elitis), yang kemudian membentuk sebuah oligarki dalam menentukan kebijakan politik partai, akan membuat roda organisasi partai berjalan stagnan. Gejala "personalisasi" terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam pergantian kepemimpinan. Menurut Monica dan Jean Charlot (1985), "Sampai suatu pihak (atau perhimpunan apa pun) telah mengatasi krisis dalam menemukan pengganti bagi pendirinya, sampai ia menyusun aturan suksesi yang sah di mata anggotanya, ‘pelembagaannya’ akan tetap berbahaya."

Dalam konstestasi politik lokal (pilkada), sudah sewajarnya proses-proses politik dikelola dan dieksekusi oleh partai politik yang berada di level daerah karena faktor keintiman dengan konteks politik setempat. Artinya, ia tidak perlu bergantung pada ketokohan yang menentukan calon kepala daerah, apalagi jika pola instruksional itu bertentangan dengan preferensi politik yang berkembang di daerah. Hal ini jelas akan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang berlanggam pada nilai-nilai kebebasan, keterbukaan, dan partisipasi. Sebaliknya, derajat pelembagaan partai akan semakin baik ketika sistem organisasi berjalan secara independen dari pola-pola hegemoni elitis.

Ketiga, sering kali partai politik hanya memvisualkan ide dan narasi politik ke dalam alat peraga kampanye yang konvensional, seperti baliho, spanduk, dan bendera. Visualisasi ide yang sangat kuat, yang kemudian menciptakan political branding, adalah membangun wacana politik melalui ruang-ruang publik yang terbuka, simetris, dan dialogis. Hal itu memang memerlukan proses politik yang tak instan. Namun, jika ini berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, publik akan menilai secara utuh dan obyektif.

Di luar itu, saya ingin menambahkan satu hal yang fundamental, yaitu pelembagaan partai melalui sistem transparansi dan akuntabilitas yang bisa dipantau dan dievaluasi oleh publik atau lembaga independen. Transparansi ini ada dalam dua hal. Pertama, rumusan kebijakan (visi-misi) politik partai dan rencana kerja partai yang kemudian dibedah secara terbuka melalui ruang publik. Kedua, transparansi dalam hal keuangan partai. Karena partai politik sejatinya adalah organisasi publik, tidak ada salahnya membangun keterbukaan kebijakan dan anggaran melalui informasi media massa dan situs web, sehingga publik akan dengan mudah menilai dan menganalisis derajat akuntabilitas sebuah partai.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024