Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Langkah Mundur

image-profil

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Kabinet Jokowi jilid 2 bernama Kabinet Indonesia Maju. Namun yang terjadi sebaliknya, bangsa ini seperti melangkah mundur. Meski langkah mundur itu baru wacana, perbincangannya menyita energi bangsa, membuat orang bertanya-tanya.

Diawali ide mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk kelima kalinya. Ada partai yang nafsu banget ingin memasukkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke konstitusi. Ini disebut sebagai amendemen terbatas Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanpa mengutak-atik pasal lain.

GBHN dianggap perlu seperti pada era Orde Baru. Ada haluan negara yang menggambarkan tahap-tahap pembangunan, sehingga jelas perjalanan bangsa ini. Kapan landasannya dibuat, kapan pesawatnya di landasan, dan kapan tinggal landas. Haluan negara dibuat untuk lima tahun sesuai dengan masa jabatan presiden yang akan menjalankannya. Lima tahun berikutnya kembali diperbarui. Karena haluan ini harus menyambung dengan haluan sebelumnya, presiden yang menjalankan haluan tak perlu diperbarui. Begitulah Soeharto memimpin bangsa ini berulang kali.

Membuat haluan itulah yang mau ditiru MPR periode 2019-2024. Jika sudah masuk konstitusi, tentu MPR periode setelahnya kembali membuat GBHN. Maka, demi "pembangunan berkesinambungan", Jokowi bisa menjadi presiden tiga periode, bahkan lebih. Ini bukan wacana di angan-angan, tapi sudah disuarakan. Adalah Suhendra Hadikuntono, seorang pengamat intelijen, yang menyebutkan bahwa MPR dapat mengamendemen Pasal 7 UUD 1945 supaya Presiden Joko Widodo bisa menjabat tiga periode. Suhendra menyebutkan, tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, mereka khawatir berbagai proyek strategis nasional tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. "Jadi, kita usulkan MPR mempertimbangkan untuk mengamendemen UUD 1945 agar Presiden Jokowi bisa menjabat tiga periode," kata Suhendra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika ini terjadi, amendemen konstitusi bisa tidak terbatas. Tentu tak bisa disebut sebagai gagasan liar, sepanjang agendanya ada dan disuarakan dalam sidang, semuanya sah saja. Namun apakah rakyat tega melihat wakil-wakilnya melangkah mundur di jalan demokrasi ini? Tuduhan itu juga tak mudah, siapa yang bisa mengatasnamakan rakyat?

Sayang sekali, dalam hal amendemen konstitusi, Jokowi memilih diam. Seharusnya dia bicara seperti saat menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan lewat DPRD. Bukankah Jokowi dengan gamblang menyebutkan bahwa dalam pemerintahannya hanya ada visi dan misi presiden? Tak ada visi dan misi dari orang lain, termasuk para menterinya. Kenapa pula MPR harus membuatkan visi dan misi dalam bentuk haluan negara? Bagaimana kalau haluan itu tak sesuai dengan visi dan misi presiden? Ke mana kapal itu akan berlayar? Presiden saat ini tak lagi menjalankan mandat MPR, tapi menjalankan mandat rakyat yang memilihnya secara langsung.

Kalau keran amendemen dibuka, banyak rembesan akan muncul. Satu kelompok tak bisa mengklaim gagasannya yang benar, sementara gagasan lain liar. Kalau amendemen untuk langkah maju ke depan, tentu tak masalah. Misalnya, menguatkan kembali sistem pencalonan presiden yang dilakukan partai peserta pemilu, bukan memakai ambang batas hasil pemilu sebelumnya, yang suaranya sudah usang. Atau pemilihan presiden dilangsungkan setelah pemilu legislatif sehingga jelas komposisi dukungannya.

Sulitnya, apakah ini langkah maju atau mundur, bergantung pada cara pandangnya. Yang sudah pasti, jika presiden tak dibatasi masa jabatannya dan pemilihannya oleh MPR, itu secara nyata sudah langkah mundur. Apa kita mau ke sana?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.