Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapor Merah Hak Asasi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmaf Taufan Damanik memberikan speech mengenai Pemilu 2019 di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Andita Rahma
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmaf Taufan Damanik memberikan speech mengenai Pemilu 2019 di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Andita Rahma
Iklan

Ponten buruk disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga itu mencatat masih banyak peraturan pemerintah daerah yang diskriminatif sepanjang 2018. Temuan tersebut menunjukkan semakin rendahnya komitmen terhadap penghormatan hak asasi.

Sepanjang 2018, Komnas HAM menerima 6.071 berkas laporan. Dari jumlah itu, pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan, yakni 682 kasus. Komisi juga menyebutkan tak sampai sepersepuluh jumlah pemerintah daerah yang memakai prinsip HAM dalam kebijakannya. Salah satu contoh buruknya kebijakan pemerintah daerah ditunjukkan oleh Bupati Bantul Suharsono pada akhir Juli lalu, yang meneken surat pencabutan izin mendirikan bangunan rumah ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu.

Sempitnya pola pikir Wali Kota Depok Mohammad Idris pada awal Agustus lalu, yang mengusulkan perubahan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Pemberdayaan Keluarga dan Anak, juga menjadi contoh lain. Idris beralasan perubahan nama kementerian diperlukan agar laki-laki sebagai suami dan penanggung jawab juga diberdayakan untuk melindungi keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang kepala daerah tak paham ihwal alasan keberpihakan kepada perempuan dan anak, yang selama ini dianggap sebagai kelompok paling rentan.

Ada juga pelarangan anak usia 17 tahun ke bawah dan perempuan di Aceh Utara untuk keluar rumah pada malam hari dan pada jam belajar tanpa didampingi orang tua. Hal tersebut ada dalam deklarasi bersama oleh 28 organisasi masyarakat, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, dan sejumlah ulama serta tokoh masyarakat pada awal Juli lalu.

Pada level lebih tinggi, komitmen Presiden Joko Widodo pada isu ini juga rendah. Tak mungkin berharap pemerintah daerah menggunakan standar HAM dalam kebijakan pembangunannya jika pemerintah pusat abai terhadap sejumlah kasus HAM yang menahun.

Selama lima tahun pada periode pertama pemerintahan Jokowi, tercatat sejumlah pelanggaran HAM masih terjadi. Di antaranya pelarangan unjuk rasa, pemberlakuan hukuman mati, kekerasan oleh aparat negara, konflik antara warga dan aparat keamanan di Papua, hingga kebebasan beragama yang dibatasi. Belum lagi kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang gagal dituntaskan Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu di antaranya kasus Trisakti, Semanggi I dan II, peristiwa 1965, kasus Talangsari, dan kasus Munir. Padahal Jokowi pula yang menjanjikan penyelesaian kasus HAM berat itu dalam kampanye pemilihan presidennya.

Harapan pun makin pupus karena menteri yang diangkat Jokowi, khususnya di jabatan strategis pada periode kedua kepemimpinannya, adalah sosok bermasalah. Prabowo Subianto, yang diduga sebagai dalang penculikan aktivis prodemokrasi, malah ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan.

Peraturan-peraturan daerah yang tidak menghormati hak asasi semestinya dicabut. Pemerintah haruslah melindungi hak asasi seluruh warga negaranya, bukan malah merampasnya.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 22 November 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.