Peta Jalan Making Indonesia 4.0

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Argentina untuk Indonesia Gustavo Arturo Torres di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, November 2019. Presiden menerima 14 Duta Besar LBBP untuk Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Argentina untuk Indonesia Gustavo Arturo Torres di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, November 2019. Presiden menerima 14 Duta Besar LBBP untuk Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A

    Adhi Nugroho
    Ekonom di Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia

    Penerapan teknologi digital pada industri nasional tengah menjadi sorotan. Peta jalan Making Indonesia 4.0, yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, belum mampu mendongkrak kinerja manufaktur nasional. Cita-cita menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030 tampaknya bakal sulit diwujudkan.

    Ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, belum semua pelaku industri siap menggunakan teknologi modern. Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) masih bercokol di angka 2,14 dari maksimal 4. Artinya, tingkat kesiapan kita masih sedang-sedang saja.

    INDI 4.0 berasal dari self-assessment 323 korporasi manufaktur terbesar di dalam negeri. Sekilas tampak biasa, padahal menyedihkan. Sebab, analoginya begini. Kalau industri kelas kakap saja belum siap, apa kabar industri kelas teri?

    Mari kita ambil satu contoh. Majalaya, misalnya. Sentra produksi kain tenun di Jawa Barat itu masih mengandalkan produksinya dari putaran roda kayu alat tenun bukan mesin. Hingga kini, belum ada tanda-tanda modernisasi, apalagi digitalisasi, teknologi. Jauh panggang dari api bila berbicara soal mesin robotik.

    Padahal seperlima ekspor Jawa Barat berasal dari produk tekstil, paling tinggi di antara komoditas ekspor lainnya. Imbasnya, daya saing produk manufaktur kita semakin jauh tertinggal. Pertumbuhan ekonomi pun stagnan di kisaran 5 persen.

    Kedua, akses Internet belum mumpuni. Ookla, sebuah situs uji kecepatan Internet, melansir rata-rata kecepatan akses Internet di Indonesia hanya mencapai 15,5 Mbps. Capaian ini kalah telak dibanding rata-rata dunia (54,3 Mbps), Malaysia (63,5 Mbps), atau Singapura (190,9 Mbps).

    Timpangnya kualitas Internet antara wilayah barat dan timur Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Tanpa akses Internet yang merata, digitalisasi industri di daerah mustahil tercipta.

    Melihat situasi ini, pemerintah seharusnya berfokus pada investasi di bidang teknologi. Aliran modal dari pelaku industri terkemuka dunia mutlak diperlukan guna menutup kesenjangan dan mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. Cara itu ditempuh Singapura hingga menjadi negara dengan teknologi paling maju di Asia Tenggara.

    Hanya, yang terjadi malah sebaliknya. Hengkangnya Nissan dan Pepsi baru-baru ini menambah panjang catatan keengganan perusahaan multinasional berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya, Ford, Panasonic, Toshiba, dan General Motors sudah lebih dulu angkat kaki.

    Untuk menarik kembali minat investor asing, Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuannya menjadi 5 persen pada Oktober 2019. Ini keempat kalinya BI menurunkan suku bunga dalam empat bulan terakhir. Dalam jangka pendek, langkah ini terbukti berhasil. Setelah pengumuman kebijakan suku bunga oleh BI, indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung menguat 1 persen dan aliran modal asing masuk Rp 467,38 miliar.

    Dengan suku bunga yang rendah, penyaluran kredit perbankan kepada sektor industri diprediksi bakal meningkat. Pelaku industri bisa memanfaatkan kredit perbankan untuk keperluan modal kerja, investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Dalam jangka panjang, pemerintah tak bisa lagi menunda pembangunan infrastruktur digital. Karena itu, industri kita tengah menanti keberhasilan Palapa Ring. Megaproyek senilai hampir Rp 10 triliun itu digadang-gadang menjadi tulang punggung serat optik nasional. Andai benar proyek ini beroperasi tahun depan, puluhan ribu industri kecil di desa siap menikmati akses Internet cepat.

    Meski demikian, situasi itu masih perlu didukung oleh berbagai insentif lanjutan. Potongan pajak, kemudahan perizinan, pengecualian bea pajak impor, dan aksesibilitas ekspor adalah empat di antaranya.

    Selain itu, harmonisasi aturan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga mesti dibenahi. Dengan begitu, Making Indonesia 4.0 yang sudah susah-payah dibuat benar-benar berfungsi sebagai peta jalan, bukan sekadar jalan di peta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.