Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peta Jalan Making Indonesia 4.0

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Argentina untuk Indonesia Gustavo Arturo Torres di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, November 2019. Presiden menerima 14 Duta Besar LBBP untuk Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Argentina untuk Indonesia Gustavo Arturo Torres di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, November 2019. Presiden menerima 14 Duta Besar LBBP untuk Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

Adhi Nugroho
Ekonom di Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia

Penerapan teknologi digital pada industri nasional tengah menjadi sorotan. Peta jalan Making Indonesia 4.0, yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, belum mampu mendongkrak kinerja manufaktur nasional. Cita-cita menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030 tampaknya bakal sulit diwujudkan.

Ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, belum semua pelaku industri siap menggunakan teknologi modern. Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) masih bercokol di angka 2,14 dari maksimal 4. Artinya, tingkat kesiapan kita masih sedang-sedang saja.

INDI 4.0 berasal dari self-assessment 323 korporasi manufaktur terbesar di dalam negeri. Sekilas tampak biasa, padahal menyedihkan. Sebab, analoginya begini. Kalau industri kelas kakap saja belum siap, apa kabar industri kelas teri?

Mari kita ambil satu contoh. Majalaya, misalnya. Sentra produksi kain tenun di Jawa Barat itu masih mengandalkan produksinya dari putaran roda kayu alat tenun bukan mesin. Hingga kini, belum ada tanda-tanda modernisasi, apalagi digitalisasi, teknologi. Jauh panggang dari api bila berbicara soal mesin robotik.

Padahal seperlima ekspor Jawa Barat berasal dari produk tekstil, paling tinggi di antara komoditas ekspor lainnya. Imbasnya, daya saing produk manufaktur kita semakin jauh tertinggal. Pertumbuhan ekonomi pun stagnan di kisaran 5 persen.

Kedua, akses Internet belum mumpuni. Ookla, sebuah situs uji kecepatan Internet, melansir rata-rata kecepatan akses Internet di Indonesia hanya mencapai 15,5 Mbps. Capaian ini kalah telak dibanding rata-rata dunia (54,3 Mbps), Malaysia (63,5 Mbps), atau Singapura (190,9 Mbps).

Timpangnya kualitas Internet antara wilayah barat dan timur Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Tanpa akses Internet yang merata, digitalisasi industri di daerah mustahil tercipta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat situasi ini, pemerintah seharusnya berfokus pada investasi di bidang teknologi. Aliran modal dari pelaku industri terkemuka dunia mutlak diperlukan guna menutup kesenjangan dan mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. Cara itu ditempuh Singapura hingga menjadi negara dengan teknologi paling maju di Asia Tenggara.

Hanya, yang terjadi malah sebaliknya. Hengkangnya Nissan dan Pepsi baru-baru ini menambah panjang catatan keengganan perusahaan multinasional berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya, Ford, Panasonic, Toshiba, dan General Motors sudah lebih dulu angkat kaki.

Untuk menarik kembali minat investor asing, Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuannya menjadi 5 persen pada Oktober 2019. Ini keempat kalinya BI menurunkan suku bunga dalam empat bulan terakhir. Dalam jangka pendek, langkah ini terbukti berhasil. Setelah pengumuman kebijakan suku bunga oleh BI, indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung menguat 1 persen dan aliran modal asing masuk Rp 467,38 miliar.

Dengan suku bunga yang rendah, penyaluran kredit perbankan kepada sektor industri diprediksi bakal meningkat. Pelaku industri bisa memanfaatkan kredit perbankan untuk keperluan modal kerja, investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam jangka panjang, pemerintah tak bisa lagi menunda pembangunan infrastruktur digital. Karena itu, industri kita tengah menanti keberhasilan Palapa Ring. Megaproyek senilai hampir Rp 10 triliun itu digadang-gadang menjadi tulang punggung serat optik nasional. Andai benar proyek ini beroperasi tahun depan, puluhan ribu industri kecil di desa siap menikmati akses Internet cepat.

Meski demikian, situasi itu masih perlu didukung oleh berbagai insentif lanjutan. Potongan pajak, kemudahan perizinan, pengecualian bea pajak impor, dan aksesibilitas ekspor adalah empat di antaranya.

Selain itu, harmonisasi aturan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga mesti dibenahi. Dengan begitu, Making Indonesia 4.0 yang sudah susah-payah dibuat benar-benar berfungsi sebagai peta jalan, bukan sekadar jalan di peta.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.