Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seleksi Calon Pegawai dan Reformasi Birokrasi

image-profil

image-gnews
Tak hanya formasi umum dan formasi khusus cyber security, rekrutmen CPNS 2019 juga dibuka untuk formasi khusus yang terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude) dan diaspora, nilai kumulatif yang harus dilampaui adalah 271 dengan nilai TIU minimal 85. (dok KemenpanRB)
Tak hanya formasi umum dan formasi khusus cyber security, rekrutmen CPNS 2019 juga dibuka untuk formasi khusus yang terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude) dan diaspora, nilai kumulatif yang harus dilampaui adalah 271 dengan nilai TIU minimal 85. (dok KemenpanRB)
Iklan

Marlis Kwan
Alumnus University of New South Wales, Australia

Gantungkan cita-citamu setinggi aparatur sipil negara (ASN). Saya rasa inilah kutipan yang cocok untuk bulan November ini. Jutaan angkatan kerja Indonesia pasti akan memburu situs Badan Kepegawaian Negara hingga situs itu lelet diakses karena terlalu banyak yang mendatanginya.

Efektivitas pemerintahan adalah cerminan dari profesionalitas pegawainya. Sayangnya, meski prosesi rekrutmen ASN amat sulit, dengan tingkat persaingan tinggi, hasil yang diperoleh masih belum mendukung pelayanan publik yang baik.

Penelitian Ombudsman pada 2016, misalnya, menemukan 15 instansi pemerintahan yang pelayanannya masih berapor kuning dan empat instansi berapor merah. Hal ini jelas belum memuaskan.

Dilihat dari kualitas dan kinerja ASN, Indonesia juga masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Posisi Indonesia berada di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sebagai tetangga terdekat, Singapura saat ini menjadi negara dengan kualitas dan kinerja ASN terbaik kedua di dunia.

Singapura mendasarkan kebijakan pengelolaan ASN dengan tujuan dan filosofi yang jelas. Dalam manajemen pemerintahannya, Singapura menganut enam prinsip, yaitu (1) kompetisi terbuka dan meritokrasi dalam seleksi dan penempatan, (2) keterbukaan dan obyektivitas dalam penilaian, (3) penghargaan dan pengakuan berdasarkan kinerja, (4) tidak memihak dan tidak dapat disuap, (5) membayar dengan "gaji bersih" yang fleksibel, dan (6) transparansi dalam pemberian imbalan (Dimasanti, 2014).

Sejak pertengahan dekade 1990-an, gaji pejabat tinggi di Singapura dua pertiga dari gaji tertinggi di enam sektor swasta, yakni akuntansi, perbankan, konstruksi, hukum, perusahaan manufaktur, dan perusahaan multinasional. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam menentukan gaji. Saat kondisi ekonomi sedang memburuk pada 2008, Singapura memangkas gaji pegawai negeri, termasuk gaji perdana menteri pada 2009.

Pada 2008, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menerima gaji Sin$ 3,7 juta atau sekitar Rp 25 miliar per tahun. Namun, akibat krisis finansial global, pada 2009, gaji Lee diturunkan menjadi Sin$ 3,04 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ASN Singapura juga akan mendapatkan gaji spesial, yang dikenal sebagai bonus "pertumbuhan". Jumlahnya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan kinerja setiap individu. Pegawai yang berprestasi akan menerima bonus sebesar 1-1,6 kali gaji, sedangkan yang kinerjanya buruk tidak akan menerima bonus (Dimasanti, 2014).

Dalam penelitiannya mengenai profesionalisme ASN di Provinsi Kutai Timur, Mugni Baharuddin (2017) menemukan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme ASN, perlu sekali menyoroti prestasi kerja dan langkah yang persisten bagi semua komponen dalam sistem ASN untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.

Kepala instansi mesti lebih responsif atas setiap prestasi anak buahnya. ASN yang bekerja dengan baik tentu juga menginginkan kualitas hidup yang baik. Amat disayangkan bila kita mendapati abdi negara yang berdedikasi tinggi tapi mesti mencicil rumah hingga puluhan tahun.

Memang tidak semua kelemahan itu dapat ditumpukan pada kinerja dan profesionalitas ASN. Ada faktor lain, seperti kemelut di tingkat elite. Tidak dapat dimungkiri, arogansi kekuasaan sering kali membuat birokrasi menjadi susah profesional karena adanya intervensi politik.

Maka, perlu sinergi antara penyaringan calon pegawai yang berkualitas, manajemen yang bersih, dan kemauan politik yang baik dalam memantapkan standar pelayanan publik. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah menegaskan rumusan masalahnya bahwa reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang-tindih, antara fungsi-fungsi pemerintahan, yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah serta melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, seperti (i) mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; (ii) menjadikan negara memiliki birokrasi yang paling baik; (iii) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; (iv) meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; (v) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; serta (vi) menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.