Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Teledor Mengurus Desa

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

Presiden Joko Widodo semestinya menyadari bahwa terungkapnya desa fiktif atau siluman amatlah memalukan. Pejabat Kementerian Dalam Negeri boleh saja berupaya menghaluskan praktik kotor itu dengan istilah desa cacat administratif. Yang jelas, penyelewengan sudah terjadi dan pemerintah pusat kebobolan.

Temuan tim Kemendagri jelas membuktikan bahwa sinyalemen yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bukanlah isapan jempol. Temuan itu memang bukan desa yang benar-benar fiktif atau kosong melompong tanpa penduduk. Tapi terungkapnya sejumlah desa yang dibentuk tidak sesuai dengan prosedur dan sebagian telanjur menerima dana desa jelas amat memprihatinkan.

Pembentukan desa yang serampangan itu terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tim Kemendagri menemukan sebanyak 56 desa cacat hukum karena dibentuk lewat perubahan peraturan pemerintah daerah yang melanggar prosedur pada 2011. Setelah melakukan verifikasi, tim ini menyimpulkan bahwa 34 desa telah memenuhi syarat. Adapun 18 desa masih perlu pembenahan dan empat desa perlu dievaluasi.

Keempat desa yang bermasalah itu adalah Arombu, Lerehoma, Wiau, dan Napooha. Total alokasi dana untuk keempat desa itu selama tiga tahun terakhir mencapai Rp 9,3 miliar, tapi dana yang sudah telanjur dikucurkan sebesar Rp 4,4 miliar.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tidak boleh cuci tangan atas kekacauan tersebut. Direktorat ini seharusnya memverifikasi semua pembentukan desa baru. Nyatanya, keempat desa yang telanjur mendapat kucuran duit tersebut telah masuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintah.

Data desa dalam permendagri itu merupakan dokumen sah yang selama ini menjadi dasar banyak urusan pemerintahan, termasuk perencanaan dan alokasi anggaran negara. Itu sebabnya, kekeliruan dalam memverifikasi pembentukan desa baru bukanlah kesalahan sepele.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sungguh aneh pula Kemendagri seolah-olah berusaha memutihkan sebagian besar bentukan desa baru di Kabupaten Konawe. Soalnya, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, banyak desa di sana berpenduduk kurang dari seratus jiwa, jauh di bawah syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, syarat minimal jumlah penduduk bagi desa baru adalah 2.000 jiwa.

Demi mengakali syarat itu, Kabupaten Konawe diduga memanipulasi pembentukan desa baru itu sehingga seolah-seolah sudah dilakukan sebelum terbit UU Desa. Kepolisian semestinya mengusut tuntas hal ini dan menyeret pejabat yang terlibat ke pengadilan. Kasus Konawe tidak hanya menyangkut manipulasi administrasi pemerintahan, tapi juga ada indikasi korupsi dana desa.

Presiden Jokowi seharusnya memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera memperluas pengusutan masalah serupa di provinsi lain. Jangan-jangan di wilayah lain banyak pula desa yang dibentuk secara serampangan. Menteri Dalam Negeri semestinya pula mencopot pejabat yang teledor memverifikasi pembentukan desa baru di Sulawesi Tenggara itu.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 20 November 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024