Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformulasi Kebijakan Ekonomi Pertanian

image-profil

image-gnews
Direktur Bisnis UMKM dan Jaringan BNI Tambok P Setyawati (kedua kiri), GM Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo (kiri), Bupati Kabupaten Garut Rudy Gunawan (kedua kanan) menebar pupuk dalam acara Gerakan Menyongsong Pertanian 4.0 di Garut pada Rabu, 9 Oktober 2019.
Direktur Bisnis UMKM dan Jaringan BNI Tambok P Setyawati (kedua kiri), GM Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo (kiri), Bupati Kabupaten Garut Rudy Gunawan (kedua kanan) menebar pupuk dalam acara Gerakan Menyongsong Pertanian 4.0 di Garut pada Rabu, 9 Oktober 2019.
Iklan

Ronny P. Sasmita
Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia

Berdasarkan perkembangan data Badan Pusat Statistik dari waktu ke waktu, sektor pertanian masih menjadi sektor pembentuk struktur produk domestik regional bruto (PDRB) nasional nomor dua terbesar, berkisar 13 persen, setelah industri pengolahan, yang memberi kontribusi sekitar 19 persen. Bahkan, di daerah, kontribusi sektor pertanian rata-rata berada di atas 20 persen. Artinya, sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan yang semestinya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Dengan kondisi itu, otomatis sektor pertanian juga menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan fakta yang sama, semestinya Indonesia bisa menjadi lumbung penghasil komoditas pertanian unggulan selain minyak sawit mentah (CPO), seperti kopi, teh, bawang, dan komoditas hortikultura lainnya, dengan target pasar domestik dan ekspor.

Persoalannya, sektor pertanian tumbuh semakin lambat. Data triwulan II 2019 dibanding triwulan II 2018 dan dibanding triwulan I 2019 menunjukkan sektor pertanian hanya tumbuh lebih-kurang sama dengan pertumbuhan nasional, jauh di bawah pertumbuhan sektor lain. Angka tersebut sejalan dengan data ekspor, yang bahkan turun pada triwulan II 2019. Sebagaimana fakta ekspor, mayoritas yang diekspor (non-minyak dan gas) adalah komoditas pertanian. Tapi data membuktikan bahwa komoditas utama adalah CPO, dominan dari total ekspor nasional, yang notabene mayoritas dihasilkan korporasi besar, bukan petani. Sedangkan sisanya adalah kopi, teh, dan lain-lain.

Dengan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dan ekspor komoditas pertanian non-CPO, agak susah disimpulkan bahwa kehidupan pelaku-pelaku pertanian, terutama petani, mengalami perbaikan signifikan. Selain itu, para petani harus berhadapan dengan ketidakpastian harga, baik beras, jagung, maupun komoditas hortikultura lainnya, seperti bawang dan sayuran-sayuran. Petani menjadi korban pertama dari rezim inflasi rendah karena akan serta-merta menyebabkan harga jual petani menjadi sangat rendah. Belum lagi komoditas serupa yang diimpor, yang sangat merusak harga. Data tersebut tidak hanya menggambarkan keadaan harga di level nasional, tapi juga di daerah-daerah. Data BPS terbaru membuktikan bahwa tingkat impor naik, sementara ekspor minus, atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya.

Masalah lainnya adalah kurang mendukungnya infrastruktur dasar untuk petani, yang berimbas pada rendahnya kualitas komoditas yang dihasilkan. Salah satu contoh signifikan adalah petani bawang di Solok. Kawasan yang dikatakan oleh menteri pertanian sebagai sentra bawang untuk Sumatera tersebut justru tak memiliki cold storage. Akibatnya, daya tahan bawang yang dihasilkan sangat rendah dan tidak bisa menyiasati fluktuasi harga. Hal ini terjadi karena lemahnya keberpihakan kepada petani hortikultura, terutama dari otoritas, baik pusat maupun daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalah lain yang dihadapi petani sawit adalah kualitas panen yang berada di bawah kualifikasi pabrik, sehingga harganya berada di bawah harga yang ditetapkan untuk korporasi atau perkebunan besar. Hal tersebut terjadi karena minimnya sentuhan otoritas terkait terhadap petani sawit. Belum terdengar sampai hari ini ada kebijakan atau program yang khusus diperuntukkan bagi petani sawit agar hasil panen mereka berkualitas baik, minimal mendekati kualitas hasil panen perkebunan besar.

Masalah penting lainnya adalah pengeringan sumber daya manusia dan lemahnya sentuhan otoritas dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian. Hal ini berakibat pada mengecilnya peluang-peluang inovasi, yang pada akhirnya ikut memperkecil kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Anak-anak petani tak banyak menjadikan sektor pertanian sebagai sektor masa depan tempat mereka akan menggantungkan hidup. Sampai hari ini pun tak ada program atau kebijakan yang akan mengurangi pengeringan SDM tersebut.

Ke depan, karena kontribusi sektor pertanian yang masih sangat besar untuk membuat gerak perekonomian nasional semakin baik, sektor ini sebaiknya mendapat perhatian lebih. Fokusnya adalah (1) peningkatan kualitas SDM pertanian; (2) penyiapan insentif-insentif khusus untuk petani penghasil komoditas, terutama komoditas unggulan dan ekspor, dari masa pratanam hingga pascapanen; (3) melengkapi infrastruktur dasar dan komersial; (4) menyiapkan regulasi pendukung yang mempermudah gerak usaha pelaku pertanian.

Selain itu, pemerintah harus (5) mendorong dan mempermudah terbentuknya kelembagaan petani, dari kelompok tani hingga koperasi tani; (6) mendorong dan memberikan kemudahan permodalan kepada petani; serta (7) mendorong akselerasi inovasi dan transfer teknologi sektor pertanian dengan memfasilitasi terjadinya sinergi dengan berbagai pihak, seperti kampus, start-up, lembaga penelitian, dan otoritas terkait.

Perpaduan kebijakan pengembangan SDM dan bauran inovasi teknologi pertanian diyakini akan meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian di satu sisi dan memperbesar peluang pasar di sisi yang lain. Semua langkah strategis tersebut akan berlabuh pada kesejahteraan petani dan memperbesar peran pertanian dalam menggenjot perekonomian nasional.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.