Ronny P. Sasmita
Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia
Berdasarkan perkembangan data Badan Pusat Statistik dari waktu ke waktu, sektor pertanian masih menjadi sektor pembentuk struktur produk domestik regional bruto (PDRB) nasional nomor dua terbesar, berkisar 13 persen, setelah industri pengolahan, yang memberi kontribusi sekitar 19 persen. Bahkan, di daerah, kontribusi sektor pertanian rata-rata berada di atas 20 persen. Artinya, sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan yang semestinya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten.
Dengan kondisi itu, otomatis sektor pertanian juga menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan fakta yang sama, semestinya Indonesia bisa menjadi lumbung penghasil komoditas pertanian unggulan selain minyak sawit mentah (CPO), seperti kopi, teh, bawang, dan komoditas hortikultura lainnya, dengan target pasar domestik dan ekspor.
Persoalannya, sektor pertanian tumbuh semakin lambat. Data triwulan II 2019 dibanding triwulan II 2018 dan dibanding triwulan I 2019 menunjukkan sektor pertanian hanya tumbuh lebih-kurang sama dengan pertumbuhan nasional, jauh di bawah pertumbuhan sektor lain. Angka tersebut sejalan dengan data ekspor, yang bahkan turun pada triwulan II 2019. Sebagaimana fakta ekspor, mayoritas yang diekspor (non-minyak dan gas) adalah komoditas pertanian. Tapi data membuktikan bahwa komoditas utama adalah CPO, dominan dari total ekspor nasional, yang notabene mayoritas dihasilkan korporasi besar, bukan petani. Sedangkan sisanya adalah kopi, teh, dan lain-lain.
Dengan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dan ekspor komoditas pertanian non-CPO, agak susah disimpulkan bahwa kehidupan pelaku-pelaku pertanian, terutama petani, mengalami perbaikan signifikan. Selain itu, para petani harus berhadapan dengan ketidakpastian harga, baik beras, jagung, maupun komoditas hortikultura lainnya, seperti bawang dan sayuran-sayuran. Petani menjadi korban pertama dari rezim inflasi rendah karena akan serta-merta menyebabkan harga jual petani menjadi sangat rendah. Belum lagi komoditas serupa yang diimpor, yang sangat merusak harga. Data tersebut tidak hanya menggambarkan keadaan harga di level nasional, tapi juga di daerah-daerah. Data BPS terbaru membuktikan bahwa tingkat impor naik, sementara ekspor minus, atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya.
Masalah lainnya adalah kurang mendukungnya infrastruktur dasar untuk petani, yang berimbas pada rendahnya kualitas komoditas yang dihasilkan. Salah satu contoh signifikan adalah petani bawang di Solok. Kawasan yang dikatakan oleh menteri pertanian sebagai sentra bawang untuk Sumatera tersebut justru tak memiliki cold storage. Akibatnya, daya tahan bawang yang dihasilkan sangat rendah dan tidak bisa menyiasati fluktuasi harga. Hal ini terjadi karena lemahnya keberpihakan kepada petani hortikultura, terutama dari otoritas, baik pusat maupun daerah.
Masalah lain yang dihadapi petani sawit adalah kualitas panen yang berada di bawah kualifikasi pabrik, sehingga harganya berada di bawah harga yang ditetapkan untuk korporasi atau perkebunan besar. Hal tersebut terjadi karena minimnya sentuhan otoritas terkait terhadap petani sawit. Belum terdengar sampai hari ini ada kebijakan atau program yang khusus diperuntukkan bagi petani sawit agar hasil panen mereka berkualitas baik, minimal mendekati kualitas hasil panen perkebunan besar.
Masalah penting lainnya adalah pengeringan sumber daya manusia dan lemahnya sentuhan otoritas dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian. Hal ini berakibat pada mengecilnya peluang-peluang inovasi, yang pada akhirnya ikut memperkecil kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Anak-anak petani tak banyak menjadikan sektor pertanian sebagai sektor masa depan tempat mereka akan menggantungkan hidup. Sampai hari ini pun tak ada program atau kebijakan yang akan mengurangi pengeringan SDM tersebut.
Ke depan, karena kontribusi sektor pertanian yang masih sangat besar untuk membuat gerak perekonomian nasional semakin baik, sektor ini sebaiknya mendapat perhatian lebih. Fokusnya adalah (1) peningkatan kualitas SDM pertanian; (2) penyiapan insentif-insentif khusus untuk petani penghasil komoditas, terutama komoditas unggulan dan ekspor, dari masa pratanam hingga pascapanen; (3) melengkapi infrastruktur dasar dan komersial; (4) menyiapkan regulasi pendukung yang mempermudah gerak usaha pelaku pertanian.
Selain itu, pemerintah harus (5) mendorong dan mempermudah terbentuknya kelembagaan petani, dari kelompok tani hingga koperasi tani; (6) mendorong dan memberikan kemudahan permodalan kepada petani; serta (7) mendorong akselerasi inovasi dan transfer teknologi sektor pertanian dengan memfasilitasi terjadinya sinergi dengan berbagai pihak, seperti kampus, start-up, lembaga penelitian, dan otoritas terkait.
Perpaduan kebijakan pengembangan SDM dan bauran inovasi teknologi pertanian diyakini akan meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian di satu sisi dan memperbesar peluang pasar di sisi yang lain. Semua langkah strategis tersebut akan berlabuh pada kesejahteraan petani dan memperbesar peran pertanian dalam menggenjot perekonomian nasional.
