Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelajaran dari Ketidakpuasan Rakyat Tiga Negara

image-profil

image-gnews
Demonstran anti-pemerintah berlindung di balik payung usai polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka saat bentrokan di luar Hong Kong Polytechnic University (PolyU), 17 November 2019. PolyU adalah kubu gerakan kampus terakhir setelah seminggu meningkatnya kekerasan ketika demonstran menduduki universitas. REUTERS/Adnan Abidi
Demonstran anti-pemerintah berlindung di balik payung usai polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka saat bentrokan di luar Hong Kong Polytechnic University (PolyU), 17 November 2019. PolyU adalah kubu gerakan kampus terakhir setelah seminggu meningkatnya kekerasan ketika demonstran menduduki universitas. REUTERS/Adnan Abidi
Iklan

Tri Winarno
Pengamat kebijakan ekonomi

Sebenarnya kita perlu belajar dari tiga kota. Ketiganya merupakan kota yang sangat makmur, tapi baru-baru ini diguncang oleh berbagai protes yang mencengangkan. Paris diguncang gelombang demonstrasi sejak November 2018 segera setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menaikkan harga bahan bakar. Hong Kong dilanda protes sejak Maret 2019 setelah Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengajukan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan orang Hong Kong dikirim ke Cina daratan. Kerusuhan pecah di Santiago setelah Presiden Cile Sebastian Pinera menaikkan harga tiket transportasi dalam kota.

Ketiga protes tersebut terlihat berbeda penyebabnya, tapi memiliki benang merah, yakni kerusuhan tersebut sangat berkaitan dengan rasa ketidakadilan dan meluasnya persepsi publik tentang rendahnya mobilitas sosial.

Berdasarkan ukuran tradisional, yaitu produk domestik bruto per kapita, ketiga kota tersebut merupakan lambang kesuksesan ekonomi modern, bukan kota kaum pariah. Pendapatan per kapita Hong Kong sekitar US$ 40 ribu, Paris lebih dari US$ 60 ribu, dan Santiago sekitar US$ 18 ribu. Menurut Global Competitiveness Report 2019 yang diterbitkan oleh World Economic Forum, Hong Kong menempati urutan ketiga, Prancis ke-15, dan Cile ke-33, atau yang terbaik di Amerika Latin, dengan perbedaan yang sangat signifikan.

Walaupun ketiga negara tersebut relatif kaya dan kompetitif menurut standar ekonomi konvensional, penduduknya merasa tidak puas akan kehidupan mereka. Menurut World Happiness Report 2019, penduduk Hong Kong, Prancis, dan Cile merasa kualitas kehidupan mereka semakin turun.

Setiap tahun dilakukan jajak pendapat oleh Gallup terhadap penduduk seluruh dunia dengan pertanyaan "Apakah Anda puas atau tidak puas terhadap kemerdekaan untuk memilih apa yang Anda lakukan untuk kehidupan Anda?". Hasilnya, Hong Kong, yang menempati urutan ke-9 dalam PDB per kapita, tingkat kepuasan hidupnya hanya berada di urutan ke-66. Kondisi yang sama juga berlaku bagi Prancis (urutan ke-25 dalam PDB per kapita, tapi tingkat kepuasannya di urutan ke-69) dan Cile (PDB per kapita ke-48 dan kepuasan hidupnya di urutan ke-98).

Di ketiga negara tersebut, penduduk usia muda di perkotaan terlahir dalam kondisi putus asa untuk mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Di Hong Kong, harga perumahan relatif terhadap rata-rata pendapatannya merupakan yang tertinggi dibanding tempat lain. Cile adalah negara dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di OECD, kelompok negara-negara berpendapatan tinggi. Di Prancis, anak-anak yang terlahir dari keluarga elite menikmati kehidupan yang sangat makmur, tapi keluarga rakyat biasa terengah-engah memeras keringat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena tingginya harga perumahan, kebanyakan penduduk terdesak ke pinggiran dan sangat bergantung pada kendaraan pribadi atau transportasi publik untuk menuju tempat kerja. Akibatnya, kebanyakan penduduk sangat sensitif terhadap perubahan biaya transportasi, sebagaimana ditunjukkan oleh ledakan protes di Paris dan Santiago baru-baru ini.

Tampaknya ketiga pemerintah itu diburamkan oleh berbagai protes dan kurang memahami solusinya. Mereka kehilangan sensitivitas publik dan gagal mengantisipasi dampak kebijakan yang kurang memihak rakyat.

Memang, ukuran ekonomi kesejahteraan tradisional, seperti PDB per kapita, sama sekali tidak cukup untuk mengukur sentimen publik. Penilaian dan pemeringkatan Global Competitive Index yang dilakukan oleh World Economic Forum, Index of Economic Freedom oleh Heritage Foundation, dan Economic Freedom of the World oleh Simon Fraser University juga tidak mampu mengukur variabel-variabel seperti rasa keadilan publik. Maka, sangat perlu untuk mengetahui pendapat publik secara langsung tentang kepuasan hidup mereka, seperti survei kesejahteraan tahunan Gallup.

Pemikiran utama tentang pembangunan berkelanjutan yang tecermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015, sebenarnya telah bergerak pada target pencapaian kesejahteraan masyarakat yang mencakup keadilan sosial, kepercayaan publik, dan pelestarian lingkungan serta tidak hanya pertumbuhan PDB dan pendapatan per kapita. Misalnya, SDG telah mengakomodasi perbaikan ketimpangan pendapatan dan hal lain untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Maka, sangat penting untuk memperhatikan dengan baik sumber ketidakbahagiaan sosial dan ketidakpercayaan publik. Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan dan kelestarian lingkungan akan menjadi biang kekacauan, bukan sumber kesejahteraan masyarakat. Setiap pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik, memperbaiki distribusi pendapatan, dan melakukan tambahan investasi publik untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Bahkan kebijakan yang tampaknya masuk akal, seperti mengurangi subsidi bahan bakar atau menaikkan harga tiket transportasi, seperti di Paris dan Santiago, guna menekan biaya, akan menyebabkan gejolak besar jika dilakukan di bawah kondisi kepercayaan sosial yang rendah, ketimpangan yang tinggi, dan rasa ketidakadilan yang menyeruak. Hasilnya bukan menekan biaya, malah akan memperbesar, terutama biaya sosial, politik, dan keamanan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.