Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proteksionisme India, Ada Apa?

Oleh

image-gnews
Narendra Modi
Narendra Modi
Iklan

Pada tahun 2014, ketika Narendra Modi terpilih pertama kalinya, ia diharapkan dapat mengubah kondisi ekonomi India yang telah lama memiliki performa rendah. Pemimpin kelahiran Gujarat ini berjanji untuk mengulang kesuksesan kota asalnya di tempat-tempat lain di seluruh India menggelontorkan banyak pekerjaan dan kesempatan untuk semua rakyat India.

Namun demikian, setelah lima tahun lamanya, dan setelah pemilu yang memecah belah, India menurut sebuah survei dari National Statistical Office (NSO) atau Kantor Statistik Nasional menghadapi peningkatan kemiskinan, terutama di daerah pinggiran dan juga penurunan tingkat konsumsi yang baru kali ini terjadi atau pertama kalinya dalam empat dekade.

Survei pada tahun 2017-2018 menangkap luasnya masalah tersebut, bersumber dari dua inisiatif kebijakan yang dijalankan dengan buruk pajak barang dan jasa yang ceroboh, serta demonetisasi telah menghancurkan banyak kota kecil di India.

Melihat buruknya performa ekonomi India, Perdana Menteri dan kawan-kawan partai BJP-nya (Bharatiya Janata Party) mengganti strategi pada pemilu terakhir di sana. Kampanye pada tahun 2019 dipenuhi dengan ide-ide Hindutva (kehinduan) dan anti-minoritas. Mereka juga membesar-besarkan anggapan tentang ancaman dari Pakistan dan terorisme, meluncurkan serangan udara lintas batas ke Balakot pada bulan Februari, ketika sedang berlangsung masa kampanye. Setelah pemilu, pada bulan Agustus, New Delhi memerintahkan pengurungan yang brutal kepada provinsi bermayoritas Muslim di Jammu dan Kashmir sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Tiongkok di Xinjiang kepada suku Uighur dan tentunya apa yang dilakukan orang-orang Israel di Tepi Barat dan Gaza.

Sementara itu, ekonomi mereka masih berada dalam masalah.

Industri manufaktur berdarah-darah. Slogan “Make in India” (dibuat di India) mulai terlupakan, meski ada kesempatan luas (di mana sebagian besar sudah dicaplok oleh Vietnam dan negara ASEAN lainnya) yang ditimbulkan oleh perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Keputusan untuk menarik diri dari perjanjian dagang RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) menggarisbawahi ketidakmampuan India dalam berkompetisi secara global, hal ini memperkuat anggapan bahwa India hanya menengok ke dalam negeri.

Sektor manufaktur otomotif yang sempat meledak (di mana diperkirakan jumlahnya adalah 40% dari total penghasilan manufaktur, dan 7% dari keseluruhan PDB) saat ini sedang mengalami penurunan hingga 23% dari tahun ke tahun. Penjualan motor juga anjlok sebesar 16% di antara April dan September tahun ini.

Namun demikian, Modi masih memegang teguh targetnya, ia mengklaim bahwa ekonomi India akan menyentuh angka 5 triliun Dollar Amerika pada tahun 2024 nyaris dua kali lipat pada level saat ini sejumlah 2,7 trilliun Dollar Amerika. Namun demikian, untuk sampai pada angka tersebut, India harus memiliki pertumbuhan PDB setidaknya 9% tiap tahunnya (atau 13-14% PDB nominal) sesuatu yang mustahil apabila melihat lembaga penilai kredit global yang memotong prakiraan perkembangan ekonomi India kepada 5,6% pada tahun 2019.

Mungkin saja asap beracun yang merundung India Utara terutama ibu kotanya, menjadi alasan pemerintah India sekarang menjadi rabun jauh.

Namun, kabar buruk tidak berhenti di situ saja.

Sektor finansial nampaknya akan mendekati kehancuran.

Berbagai skandal, kelalaian dan penutupan termasuk Punjab & Maharashtra Cooperative Bank dan bank bayangan, Dewan Housing Finance Corp mengguncang industri dengan kencang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memang, dengan banyaknya bank bayangan yang tidak diregulasi dengan baik (contoh: penyedia jasa finansial non-bank) sekarang menjadi ancaman besar seperti situasi di Tiongkok. Terlebih lagi, melihat kondisi keuangan negara yang mengerikan, kemungkinan untuk melakukan bailout nyaris tidak mungkin.

Terlebih lagi, melihat kondisi keuangan negara yang mengerikan, kemungkinan untuk melakukan bailout nyaris tidak mungkin.

Tentunya India beruntung memiliki para CEO global yang berpengalaman dan merupakan orang-orang yang brilian, mulai dari Satya Nadella di Microsoft, Ajaypal Singh Banga di MasterCard, hingga Sundar Pichai di Google. Tentunya mereka siap membantu ketika ada krisis kredit dan/atau fiskal mayor bukan?

Namun demikian, dominasi Hindutva yang ada di India nampaknya sangat anti dengan ide-ide dari luar lihatlah penolakan terhadap mantan gubernur Bank Pusat India, Raghuram Rajan dan Peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen.

Tetapi, tidak semua orang menderita di India.

Beberapa pebisnis tetap berjalan dengan baik. Reliance Jio (operator telekomunikasi) yang dimiliki oleh orang terkaya di India, Mukesh Ambani (yang juga orang Gujarat) terus menerus menghancurkan pesaingnya dengan paket data dan telepon gratis. Hal tersebut mengakibatkan partner Inggris dari rival mereka, Vodafone Idea, memotong valuasinya dari 45% ke nol.

Keluarga Adani (yang juga dari Gujarat) mengalami peningkatan keuntungan secara dramatis sebesar 611% pada tahun ini di Adani Enterprises milik mereka kendaraan korporat mereka dalam bidang pertambangan dan infrastruktur. Pada saat ini mereka sedang memperluas bisnisnya ke bidang infrastruktur bandar udara dengan mengamankan 23% saham kepemilikan di Mumbai International Airport Ltd. Juga berbagai macam kontrak modernisasi di seluruh India.

Hal lain yang membuat suram adalah lonjakan harga bawang bombai bahan makanan yang paling penting di seluruh khazanah masakan India. Perubahan iklim membuat pola cuaca menjadi tidak dapat diprediksi, dan hujan lebat mengakibatkan ambruknya panen lokal, memaksa pemerintah untuk melepas saham dan melarang impor menekan harga dan membuat marah para petani di Maharashtra, di mana kebetulan partai BJP mengalami penurunan suara yang signifikan pada pemilu daerah bulan lalu.

Namun demikian, goncangan harga bawang bombai bukanlah sesuatu yang baru. Yang mengkhawatirkan adalah kegagalan partai BJP dalam mengatasi isu pasokan dan permintaan barang, isu yang sederhana namun sangat penting. Pertanyaan tentang ketidakmampuan dan inkompentensi mereka dalam menjalankan pemerintahan tentu tidak terhindarkan.

India sangat penting untuk kita yang tinggal di Asia Tenggara. Kita membutuhkan dan menginginkan agar India makmur dan berkembang. Namun nampaknya, kita juga tidak bisa yakin jikalau kepemimpinan Narendra Modi lewat partai BJP memiliki pegangan yang kuat untuk mengendalikan raksasa Asia ini.

Karim Raslan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.