Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salam bagi Semua Umat

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin berjalan menuju tempat peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. Menara MUI akan dibangun 20 lantai untuk mengakomodasi kegiatan MUI. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin berjalan menuju tempat peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. Menara MUI akan dibangun 20 lantai untuk mengakomodasi kegiatan MUI. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

Seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang melarang pemakaian salam lintas agama amatlah berlebihan. Imbauan kepada umat dan para pejabat yang beragama Islam ini malah dapat menyuburkan sikap intoleran di kalangan masyarakat.

Tidak ada peraturan resmi mengenai pengucapan salam dalam pidato pejabat. Presiden Sukarno biasa memakai salam "merdeka!" dan "asalamualaikum". Presiden Soeharto tidak mempunyai salam khusus, tapi sering menggunakan kata-kata "sebangsa dan setanah air" dalam pidatonya. Pada era reformasi kemudian muncul "salam sejahtera bagi kita semua", yang sering diucapkan para pejabat.

Di era Presiden Megawati, salam "om swastiastu" kerap dipakai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu menambahkan "shalom", "namo buddhaya", dan "salam kebajikan". Presiden Joko Widodo pun sering mengucapkan semua salam tersebut.

Tujuan ucapan salam itu untuk menghormati berbagai agama yang tumbuh dan berkembang di negeri ini. Hal ini jauh dari urusan keyakinan keagamaan mereka, seperti yang diasumsikan oleh MUI Jawa Timur sehingga pejabat yang mengucapkan salam semacam itu dianggap akan merusak keimanannya.

Larangan mengucapkan salam lintas agama ini telah dikritik oleh para pemikir Islam kontemporer, seperti Nurcholish Madjid dan Masdar F. Mas’udi, sebagai bentuk fikih klasik yang umumnya menampilkan wajah Islam yang garang dan kasar terhadap umat beragama lain. Mereka justru mendorong pengucapan salam lintas agama sebagai bentuk toleransi dan inklusivitas Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan cuma umat Islam.

Seruan MUI Jawa Timur justru bisa memperburuk situasi kerukunan beragama di Indonesia yang kini mulai terusik oleh berkembangnya sikap intoleran. Freedom House pun menilai demokrasi yang pernah mencapai puncaknya pada awal reformasi mulai merosot lagi sejak 2006. Salah satu faktornya adalah kebebasan beragama yang memburuk. Indikasinya, antara lain, banyaknya kasus kekerasan dan intimidasi terhadap penganut Syiah dan Ahmadiyah serta aturan pendirian rumah ibadah yang kurang adil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa hari lalu, Setara Institute pun memaparkan bahwa selama 12 tahun terakhir telah terjadi 2.400 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pelakunya berasal dari hampir semua pihak, dari polisi, tentara, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hingga kepala desa. Korban terbesarnya adalah kaum Ahmadiyah, penganut aliran kepercayaan, umat Kristiani, dan Syiah.

Para ulama MUI sepatutnya menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang plural. Ada banyak agama, suku, sekte, dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang hingga membentuk Indonesia yang kita kenal sekarang. Kebinekaan ini hanya dapat dipertahankan dengan memelihara sikap saling percaya dan toleransi. Memberikan ucapan selamat lintas agama adalah cara mudah dan sederhana untuk merawat kerukunan beragama.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 15 November 2019

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.