Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahaya Konflik Agraria

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengikuti unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019 di Taman Aspirasi Monas, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam aksinya mereka menolak RUU Pertanahan, menghentikan praktek-praktek pemindahan paksa, penggusuran dan perampasan tanah rakyat yang dilakukan pemerintah dan korporasi serta mendesak Presiden segera menjalankan reforma agraria secara nasional dan sistematis. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengikuti unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019 di Taman Aspirasi Monas, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam aksinya mereka menolak RUU Pertanahan, menghentikan praktek-praktek pemindahan paksa, penggusuran dan perampasan tanah rakyat yang dilakukan pemerintah dan korporasi serta mendesak Presiden segera menjalankan reforma agraria secara nasional dan sistematis. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Iklan

REFORMA agraria yang digagas Presiden Joko Widodo semestinya dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik lahan di masyarakat. Konflik agraria akan tetap subur jika kebijakan pemerintah tentang pertanahan tak mengurai akar masalah yang ada.

Pemerintah seharusnya memulai reforma agraria dengan menyelesaikan konflik lahan, yang melibatkan masyarakat dengan negara dan korporasi. Pemerintah terlebih dulu harus mencabut izin tanah yang disengketakan untuk kemudian dikuasai. Setelah itu, lahan didistribusikan kembali ke masyarakat yang kehilangan tanah. Dalam praktiknya, penyelesaian seperti ini berlarut-larut karena pemerintah enggan memberikan tanah yang disengketakan kepada masyarakat jika perusahaan yang diduga mencaplok lahan warga tak memberikan izin. Perusahaan enggan memberikan tanah kepada masyarakat secara cuma-cuma.

Penyelesaian konflik harus menjadi prioritas utama program reforma agraria. Organisasi non-pemerintah, Konsorsium Pembaruan Agraria, mencatat terjadi 1.771 kasus konflik agraria di era pemerintahan Jokowi pada 2015-2018. Jumlah tersebut melampaui kasus serupa di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebanyak 1.520 kasus. Konsorsium mencatat konflik di era Jokowi yang menewaskan 41 orang, termasuk pegiat hak asasi manusia.

Kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat dalam pemberian izin, baik kepada badan usaha milik negara, proyek pemerintah, maupun perusahaan swasta, menjadi penyebab utama konflik agraria. Sering kali pemerintah menerbitkan hak guna usaha atau izin tambang, padahal di atas lahan tersebut terdapat perkampungan serta masyarakat yang menggarap lahan.

Jokowi gencar memberikan sertifikat jutaan hektare lahan. Meski sertifikasi tanah tetap dibutuhkan untuk menghindari sengketa lahan, program itu semestinya tidak menjadi agenda utama reforma agraria. Pembagian sertifikat selama ini dilakukan terhadap tanah yang jelas pemiliknya. Bila tujuan sertifikasi adalah menyelesaikan konflik agraria, sertifikat semestinya diberikan kepada masyarakat yang tanahnya berada dalam pusaran konflik.

Kebijakan agraria Indonesia selama ini masih didominasi kerangka berpikir developmentalistik, yang memandang sumber agraria dan alam sebagai aset pembangunan. Pembangunan ini lebih cenderung mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, meski harus menggusur manusia dan merusak alam. Alih-alih mendapat kesejahteraan, masyarakat yang mengganggu jalannya pembangunan digusur. Sedangkan pembangunan industri atau infrastruktur menyisakan kerusakan alam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasusnya sering kali lebih kompleks dari itu. Dalam banyak kasus proyek pariwisata dan berbagai macam jenis proyek hijau, misalnya, terjadi kombinasi cara pandang developmentalistik dan konservasionistik. Sumber agraria sebagai aset boleh dijadikan komoditas. Dengan kedok konservasi dan pelestarian lingkungan, hak dasar masyarakat adat atau masyarakat setempat boleh digusur dan diabaikan. Pemerintah perlu mengubah cara pandangnya dalam menjalankan reforma agraria dengan sungguh-sungguh menjaga keseimbangan hubungan antarmanusia serta antara manusia dan alam.

Pemerintah harus waspada karena angka konflik agraria masih tinggi. Ada 410 konflik agraria pada tahun lalu, yang sebagian besar terjadi di sektor perkebunan. Konflik-konflik tersebut akan menjadi bom waktu jika tidak diurus dengan tepat.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 12 November 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024