Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Praktik Lancung Dokter Kita

Oleh

image-gnews
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat tiba untuk pertemuan di Kantor PB Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 September 2019. Kunjungan ini turut dihadiri mitra kerja Kemenkes dari berbagai institusi dan lembaga. TEMPO/Muhammad Hidayat
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat tiba untuk pertemuan di Kantor PB Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 September 2019. Kunjungan ini turut dihadiri mitra kerja Kemenkes dari berbagai institusi dan lembaga. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto harus segera menertibkan segala praktik kongkalikong perusahaan farmasi, dokter, dan rumah sakit dalam hal meresepkan obat untuk pasien. Tidak hanya merugikan masyarakat karena harga obat menjadi lebih mahal, praktik lancung itu menyebabkan pasien kerap membeli obat yang sebenarnya tidak diperlukan.

Tiga tahun lalu, menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, kolusi itu menyebabkan hampir 40 persen anggaran negara untuk kesehatan tersedot ke belanja obat yang mahal. Kini, investigasi majalah Tempo mengungkap bagaimana praktik ini masih terjadi di PT Kalbe Farma Tbk.

Divisi penjualan obat di perusahaan itu kerap mengguyur para dokter dengan komisi, bonus, dan pelbagai fasilitas yang tidak wajar agar mereka meresepkan obat yang diproduksi Kalbe. Segepok dokumen internal Kalbe menunjukkan pembayaran rutin Rp 5-50 juta langsung ke rekening dokter di berbagai rumah sakit di Jakarta pada 2011-2019. Beberapa medical representative di perusahaan itu juga mengaku masih melakukan praktik serupa sampai sekarang.

Ini untuk ketiga kalinya majalah Tempo membongkar permainan kotor perusahaan farmasi dengan dokter dan rumah sakit. Pada 2001, Tempo menerbitkan laporan komisi dari Kalbe Farma, PT Sanbe Farma, serta PT Pratapa Nirmala untuk para dokter dan pada 2015 dari Interbat Pharmaceutical. Setahun kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi merilis ke publik ada perusahaan farmasi di Palembang yang memberikan gratifikasi Rp 600 miliar kepada para dokter agar meresepkan obat produksinya.

Artinya, praktik pemberian komisi tak wajar seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sebagian dokter bahkan memandangnya sebagai hal yang wajar. Padahal Menteri Kesehatan sudah menerbitkan Peraturan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan untuk mencegah gratifikasi perusahaan obat kepada dokter. Peraturan itu melarang dokter berhubungan langsung dengan perusahaan farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi juga sudah mengatur larangan gratifikasi kepada tenaga kesehatan. Ada pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat menjerat pelaku gratifikasi. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun memperkuatnya dalam kode etik IDI yang tak membolehkan anggotanya menerima pemberian perusahaan farmasi. Sebaliknya, Ikatan Apoteker Indonesia melarang anggotanya memberikan apa pun kepada dokter.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lemahnya pengawasan atas peraturan itu membuat kongkalikong perusahaan obat dengan dokter dan rumah sakit masih terjadi. Faktor kerasnya persaingan di antara perusahaan farmasi berebut pasar penjualan obat ikut memberikan andil. Kuasa dokter menentukan resep juga membuatnya berada dalam posisi diuntungkan dalam relasinya dengan tenaga pemasaran dari pabrik farmasi yang kerap dikejar target penjualan.

Yang jelas, ujung-ujungnya, masyarakatlah yang dirugikan. Dengan iming-iming insentif tak wajar dari pabrik obat, dokter dan rumah sakit bisa tergoda mengabaikan aspek perlindungan pasien. Tindakan semacam itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Inilah pekerjaan rumah besar yang mesti diselesaikan Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Ini juga pembuktian bagi dirinya yang berjanji memerangi mafia obat. Di sisi lain, dukungan industri farmasi tentu tetap dibutuhkan untuk kepentingan kemajuan dunia kesehatan dan profesi kedokteran, bukan justru keuntungan perorangan dokter atau rumah sakit tertentu.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 11-17 November 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.