Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lubang-lubang Anggaran DKI

Oleh

image-gnews
Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal menyeruaknya sejumlah anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal menyeruaknya sejumlah anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Iklan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan layak berterima kasih kepada mereka yang telah membongkar kejanggalan rancangan anggaran di provinsinya. Pengawasan tajam dalam penyusunan bujet di Ibu Kota ini sekaligus menunjukkan manfaat terbesar demokrasi: mekanisme kontrol akan berjalan hanya jika ada oposisi yang kuat.

Sangat menyedihkan bahwa anggaran DKI masih disusun dengan banyak persoalan-termasuk adanya anggaran pembelian lem Aica-Aibon yang menghebohkan. Padahal, secara prosedur, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini dilakukan dalam 46 tahap: dari persiapan hingga penetapan penyempurnaan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur. Di tengahnya ada musyawarah perencanaan pembangunan dan konsultasi publik, sebelum hasilnya dimasukkan ke rencana kerja.

Sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2015, DKI menggunakan sistem penganggaran elektronik. Sistem ini dibuat oleh seorang konsultan dari Surabaya bernama Gagat Sidi Wahono, yang konon juga mengerjakan tahap awal sistem serupa di kota itu. Pembuatan sistem ini sempat membuat ribut Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ketika itu menggunakan hak angket untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah Surabaya. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyebut sistem ini sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

Pemerintah DKI mempublikasikan rancangan anggaran yang bernama Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) melalui website provinsi. Pada tahap ini, publik bisa melihat rancangan program hasil musyawarah yang dibuat berjenjang dari level rukun warga meski belum merupakan bujet final. Sementara rancangan dibahas pemerintah dan Dewan, publik bisa menyisir program-program yang tidak wajar. Hasil pembahasan Dewan dan pemerintah akan diunggah kembali ke situs provinsi-publik pun bisa membandingkannya dengan draf awal.

Publikasi di situs Internet provinsi itu berjalan hingga 2018-tahun awal pemerintahan Anies-tapi berubah pada tahun berikutnya. Di sini, publikasi dilakukan setelah pembahasan pemerintah dengan Dewan. Pada tahun ini, draf bahkan sama sekali tidak dipublikasikan. Anies beralasan publikasi akan memancing gaduh, sementara program-program yang ada masih akan berubah.

Anies juga mengklaim sedang menyusun sistem baru, yang jauh lebih transparan, yang baru akan dipakai untuk menyusun anggaran 2021. Konon, pada sistem baru nanti akan ada alarm yang menyala jika ada anggaran tak wajar.

Keputusan Anies ini ternyata keliru. "Kegaduhan" itu sebenarnya bukan datang dari kesalahan sistem penganggaran elektronik, melainkan konsekuensi dari penyusunan bujet yang serampangan. Hal itu terkonfirmasi dari mundurnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sri Mahendra Satria Wirawan, yang merasa gagal menyusun anggaran dengan baik. Gubernur dalam sebuah rapat-yang rekaman videonya kemudian dipublikasikan melalui media sosial-juga menemukan kejanggalan-kejanggalan pada rancangan anggaran yang disusun bawahannya. Anies semestinya justru memerintahkan aparatnya menyisir dari awal, agar ketika diumumkan telah menjadi rancangan anggaran yang baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anies sepatutnya tidak menyalahkan sistem yang digunakan pemerintahannya. Bagaimanapun, dialah penanggung jawab tertinggi dalam pembuatan bujet di Provinsi DKI. Tugasnya adalah memastikan rancangan anggaran berisi program-program yang diperlukan masyarakat dengan nilai semestinya dan tidak ada titipan kepentingan di dalamnya. Untuk tujuan itu, ia justru perlu melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Anies juga perlu mencopot bawahannya yang terbukti mengisi draf anggaran dengan seenaknya.

Langkah-langkah politik Partai Solidaritas Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta layak dihargai. Mereka menjalankan fungsi pengawasan dengan serius terhadap kinerja pemerintah DKI dalam menyusun anggaran. Di masa lalu, anggota Dewan sering justru memasukkan program-program titipan. Mereka bisa menyelipkan proyek yang sebenarnya telah "diijonkan" kepada kelompok bisnis yang terafiliasi dengan mereka. Praktik serupa lazim terjadi di daerah lain, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Secara makro, langkah anggota DPRD dari PSI itu menunjukkan bahwa kekuatan di lembaga legislatif sangat penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan "oposisi" yang kuat, pemerintah akan mawas diri. Lalu, pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menikmati hasilnya.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 11-17 November 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.