Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Desentralisasi, Korupsi, dan Investasi

image-profil

image-gnews
Desentralisasi, Korupsi, dan Investasi
Desentralisasi, Korupsi, dan Investasi
Iklan

Wihana Kirana Jaya
Guru Besar FEB UGM

Desain institusi yang tidak efisien, termasuk dalam konteks desentralisasi hingga tingkat desa, mendorong terjadinya korupsi, yang antara lain berupa tindak penyuapan. Dalam game theory, tindak penyuapan diilustrasikan sebagai situasi the prisoner’s dilemma bad equilibrium, yakni ketika para rekanan berkompetisi untuk memperoleh kontrak atau lisensi, masing-masing dapat menaikkan kans dengan menyuap politikus atau birokrat, tentu disertai dengan ekspektasi biaya-manfaat.

Sejumlah studi di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong dilaksanakannya akuntabilitas horizontal, tapi juga menjadi peluang terjadinya saluran baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti politik uang, kolusi, dan korupsi dalam berbagai bentuk. Misalnya, suap, gratifikasi, pemerasan, kronisme, nepotisme, parokialisme, patronase, penggelapan, dan penyalahgunaan pengaruh.

Fakta menunjukkan bahwa korupsi telah terjadi di semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga tingkat desa. Kini rekrutmen kepala desa yang melalui pemilihan langsung pun rentan terhadap politik uang ("serangan fajar").

Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada 2018 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara terkorup di antara 16 negara Asia-Pasifik. Di ASEAN pun Indonesia menjadi negara terkorup ketiga dengan skor 7,57, di bawah Myanmar (8,13) dan Vietnam (7,90). Namun hal ini sudah menunjukkan perbaikan dibanding pada 2010, ketika Indonesia masih menjadi "juara korupsi" dengan skor 9,07.

Hasil survei ini cukup konsisten dengan posisi global Indonesia dalam Corruption Perception Index (CPI) pada 2018, yakni di peringkat ke-89 dari 180 negara dengan skor 38 (dari skala 100). Skor di bawah 50 merupakan barisan negara dengan tingkat korupsi yang masih relatif buruk. Peringkat Indonesia di ASEAN jauh di bawah Singapura (peringkat ke-3 dunia dan 1 ASEAN), Malaysia (peringkat ke-61 dunia dan kedua ASEAN), tapi sudah lebih baik ketimbang Thailand, Filipina, Timor Leste, Vietnam, dan Myanmar.

Bentuk korupsi yang paling umum dan terukur di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini adalah penyuapan, terutama antara para pebisnis dan pejabat. Pemberian suap kepada pejabat dapat berkaitan dengan proyek maupun perizinan.

Suap antara pebisnis dan birokrat dikenal sejak zaman Orde Baru. "Tradisi" ini menjadi aturan main tak tertulis, bahwa untuk mendapatkan proyek pemerintah, pebisnis harus membayar sejumlah uang tertentu, khususnya sebelum proyek dimulai, bahkan ketika belum disahkan menjadi anggaran pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perkembangan yang mengejutkan adalah munculnya model suap internal untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dengan tarif-tarif tertentu, terutama pada tingkat kabupaten/kota. Semakin tinggi eselon jabatan yang diinginkan, semakin tinggi tarifnya. Suap jabatan seperti ini secara implisit memberikan lisensi kepada pejabat daerah untuk melakukan korupsi berantai demi mengembalikan biaya suap yang telah dikeluarkannya. Sebab, si kepala daerah pun menerima suap demi alasan serupa, yakni mengembalikan biaya yang dikeluarkan ketika mengikuti pemilihan kepala daerah.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa selama 2004 sampai September 2019, Komisi telah menangani kasus korupsi 114 kepala daerah, yang terdiri atas 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota. Dari jenis kasusnya, terdiri atas 87 kasus suap/gratifikasi/perizinan, 27 kasus penyalahgunaan anggaran, 13 kasus pengadaan barang dan jasa, 9 kasus pencucian uang, serta 3 kasus pungutan. Satu kepala daerah yang beperkara bisa saja terkena lebih dari satu macam kasus.

Dalam upaya mengatasi korupsi, pemerintah dapat bersinergi dan saling mengisi dengan KPK. Pemerintah dapat berfokus pada strategi pencegahan, sementara KPK pada penindakan. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 menyebutkan bahwa fokus strategi nasional pencegahan korupsi adalah pada perizinan dan tata niaga; keuangan negara; serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan data KPK di atas, kasus terbanyak berkaitan dengan suap. Karena itu, pemerintah perlu lebih serius membenahi pengelolaan perizinan, yakni penyederhanaan perizinan dan percepatan pelimpahan seluruh wewenang penerbitan izin menjadi satu pintu atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), baik di pusat maupun daerah, pemberlakuan standar layanan perizinan di seluruh daerah, dan pengembangan dukungan infrastruktur untuk penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan.

Pada tingkat pusat, perizinan investasi dapat diurus melalui Online Single Submission (OSS). Di daerah, secara prinsip semua masalah perizinan diproses di PTSP, meskipun belum semua daerah menerapkannya. Namun jangan sampai terjadi perizinan satu pintu, tapi "banyak jendela".

Presiden Jokowi masih mengeluhkan lamanya proses perizinan investasi di Indonesia yang bisa tahunan, sedangkan di Vietnam hanya dua bulan, sehingga para investor memilih Vietnam ketimbang Indonesia. Kecenderungan ini menjadi sinyal buruk bahwa korupsi masih sulit dihilangkan dari sektor perizinan investasi, terutama di daerah. Maka, akan lebih runyam lagi jika KPK pun diperlemah melalui revisi Undang-Undang KPK.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024