Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kotak Pandora Amendemen Kelima

image-profil

image-gnews
Kotak Pandora Amendemen Kelima
Kotak Pandora Amendemen Kelima
Iklan

Fahrul Muzaqqi
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Wacana amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 muncul kembali. Walaupun mulanya sayup-sayup, dengan didahului pertimbangan perlunya penguatan kembali arah pembangunan melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dalam perkembangannya wacana itu menguat pada mendesaknya amendemen UUD 1945. Sebagian elite melunakkan wacana tersebut dengan istilah "perubahan terbatas".

Terlepas dari kekaburan istilah "terbatas" itu, dalam situasi ketika indikasi dekonsolidasi demokrasi maupun delegitimasi lembaga-lembaga negara yang menguat belakangan, wacana amendemen kelima seolah-olah membuka kotak pandora yang berisi gambaran kecemasan, alih-alih harapan. Bisa dipahami apabila publik bertanya-tanya mau dibawa ke mana negeri ini.

Terlepas dari sejauh mana rencana amendemen itu, ada beberapa hal yang perlu dipertahankan dari hal-hal yang telah dicapai sejak reformasi.

Pertama, kedaulatan rakyat di bawah supremasi hukum. Konsep kedaulatan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam amendemen ketiga UUD 1945, hendaknya tidak dikembalikan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti sebelum amendemen. Artinya, trias politika sebagai mandataris kedaulatan rakyat tetap dipertahankan dalam posisi setara. Tidak ada lembaga tertinggi negara, tapi semuanya sebagai lembaga tinggi yang menerapkan prinsip saling mengontrol (checks and balances). Pun konsep kedaulatan ini dioperasionalkan secara vertikal dengan senantiasa menyeimbangkan entitas wakil (baik eksekutif maupun legislatif) dengan entitas terwakil (rakyat) melalui prosedur permusyawaratan dan perwakilan.

Kedua, tetap menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Ketiadaan lembaga tertinggi negara tersebut sekaligus merupakan fondasi bagi presidensialisme. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR karena dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR seperti pra-amendemen. Maka, wacana menghidupkan kembali GBHN hendaknya tetap dalam koridor presidensialisme.

Di dalam skenario lama, GBHN dipandang sebagai dokumen sakral di bawah otoritas MPR sebagai kekuasaan tertinggi negara jelmaan seluruh rakyat (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Sebagai mandataris MPR (untergeordnet), presiden harus menjalankan GBHN dan putusan-putusan Majelis. Apabila presiden dianggap melanggar haluan negara, MPR bisa meminta pertanggungjawaban presiden. Dalam taraf lebih jauh, peluang pemakzulan presiden sangat terbuka secara politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, salah satu skenario alternatif untuk menjawab kebutuhan akan haluan negara yang memungkinkan saat ini adalah menguatkan intensitas komunikasi di antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merumuskan rencana pembangunan lima tahunan. Konkretnya dapat berupa monitoring dan evaluasi satu tahunan. Namun dalam skenario ini harus dipertahankan bahwa MPR tidak dapat memakzulkan presiden tanpa proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Sebaliknya, presiden juga tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C).

Ketiga, penguatan bikameralisme DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di parlemen. Hal ini mengingat fungsi DPD di parlemen masih sebatas pemberi masukan bagi DPR. Padahal DPD seharusnya berperan lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat karena proses kandidasinya tidak melalui partai politik. Ketika saluran aspirasi melalui DPR tersumbat karena batasan kebijakan partai, DPD dapat menjadi saluran alternatif untuk memecah kebuntuan. Walhasil, penguatan peran dan fungsi DPD sangat penting, tidak hanya sebagai pembahas dan pemberi masukan atau pertimbangan, tapi juga secara aktif turut serta menjadi legislator di samping DPR.

Keempat, agaknya hubungan pemerintah pusat dan daerah yang menempatkan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat menjadi alternatif penguatan efektivitas dan sinkronisasi pembangunan. Kelima, mempertahankan Pasal 33 dan 34 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang bersemangatkan demokrasi ekonomi. Keenam, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa capaian dan usulan perbaikan tata kelembagaan tersebut tentu masih membuka perdebatan lebih lanjut. Di sisi lain, agenda-agenda reformasi hendaknya tetap menjadi perhatian utama, seperti mempertahankan pemisahan militer dan politik; penguatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta penegakan hak asasi manusia. Proses konsolidasi demokrasi dan penguatan presidensialisme jangan sampai mundur mendekati oligarkisme, bahkan otoritarianisme.

Indikasi sederhana menguatnya oligarki ataupun otoritarianisme secara kelembagaan di antaranya ruang yang besar bagi militer aktif untuk berpolitik atau mengisi pos-pos penting eksekutif dan birokrasi, keberadaan lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas, serta pembatasan hak-hak asasi warga negara yang makin besar. Anasir untuk mengarahkan sistem politik ke dua mode politik itu perlu diwaspadai, khususnya dalam wacana amendemen kelima.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024