RENCANA pemekaran Provinsi Papua dengan mendirikan provinsi baru di wilayah selatan Papua membuktikan ketidakmampuan pemerintah pusat memahami akar masalah di sana. Kebijakan itu mungkin memuaskan keinginan sebagian elite di Papua, tapi jelas tak bakal menyelesaikan keresahan yang dialami sebagian besar warga Papua selama bertahun-tahun.
Pada periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah mencoba menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, terutama Jalan Trans Papua, diharapkan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan dan memicu pertumbuhan. Namun kerusuhan yang meletus di banyak wilayah Papua sejak Agustus hingga Oktober lalu membuktikan pola itu tidak efektif.
Karena itu, sungguh mengherankan jika pemerintah tidak mengevaluasi kebijakannya dan mencari alternatif solusi yang lebih baik. Pemekaran provinsi umumnya dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendekatkan struktur pemerintahan dengan warga. Memekarkan Papua berarti pemerintah lagi-lagi memilih politik redistribusi kesejahteraan. Padahal yang dituntut orang Papua adalah politik pengakuan bahwa derajat dan martabat mereka sebagai warga asli dan pemilik hak ulayat di sana telah dilecehkan bertahun-tahun.
Tak bisa dimungkiri, sebagian besar pemekaran wilayah yang terjadi setelah reformasi 1998 memang dipicu oleh tuntutan politik. Tapi kekeliruan itu belakangan dikoreksi setelah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menemukan 80 persen dari 223 daerah otonomi baru gagal memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena itulah sejak 2014 diberlakukan moratorium untuk pemekaran daerah baru. Tanpa kajian yang mendalam dan persiapan yang matang, mendirikan Provinsi Papua Selatan hanya akan mengulangi cerita kegagalan di daerah-daerah lain.
Sejauh ini, hasil riset yang ada tak terlampau menggembirakan. Sejumlah penelitian menunjukkan daerah hasil pemekaran justru membebani keuangan negara. Pendirian provinsi dan kabupaten baru pasti membutuhkan pembangunan berbagai kantor pemerintah serta penempatan tambahan aparat kepolisian dan pasukan militer. Walhasil, yang diuntungkan oleh pemekaran Papua hanya segelintir elite yang kini punya kesempatan berebut kursi kepala daerah, berbagai jabatan di kedinasan, dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bukan hanya itu, pemekaran juga bisa memicu konflik. Tengok saja pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa, Sulawesi Selatan, yang berujung rusuh. Juga pemekaran Kabupaten Luwu Tengah pada 2013 yang diwarnai unjuk rasa dan bentrokan hingga satu orang tewas. Di wilayah yang menyimpan bara dalam sekam seperti Papua, potensi kerusuhan akibat pemekaran pasti jauh lebih tinggi. Ini harus menjadi pertimbangan pemerintah.
Sekali lagi, penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua harus berangkat dari akarnya. Hasil penelitian bersambung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2009 dan 2017) yang memetakan empat akar konflik Papua bisa dipakai sebagai dasar. Selain soal sejarah dan status integrasi Papua yang kontroversial, ada masalah pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan oleh aparat negara yang belum diselesaikan secara adil. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua dan kegagalan pembangunan di Papua juga dipersoalkan.
Pemecahan terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua saat ini hanya mungkin dicapai melalui dialog. Memang melelahkan dan tak mudah, tapi proses ini harus dimulai dan dijalankan secara konsisten.
Catatan:
Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 04-10 November 2019
