Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Mekarkan Papua

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Lapangan Bola Irai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Ahad, 27 Oktober 2019. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Lapangan Bola Irai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Ahad, 27 Oktober 2019. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

RENCANA pemekaran Provinsi Papua dengan mendirikan provinsi baru di wilayah selatan Papua membuktikan ketidakmampuan pemerintah pusat memahami akar masalah di sana. Kebijakan itu mungkin memuaskan keinginan sebagian elite di Papua, tapi jelas tak bakal menyelesaikan keresahan yang dialami sebagian besar warga Papua selama bertahun-tahun.

Pada periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah mencoba menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, terutama Jalan Trans Papua, diharapkan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan dan memicu pertumbuhan. Namun kerusuhan yang meletus di banyak wilayah Papua sejak Agustus hingga Oktober lalu membuktikan pola itu tidak efektif.

Karena itu, sungguh mengherankan jika pemerintah tidak mengevaluasi kebijakannya dan mencari alternatif solusi yang lebih baik. Pemekaran provinsi umumnya dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendekatkan struktur pemerintahan dengan warga. Memekarkan Papua berarti pemerintah lagi-lagi memilih politik redistribusi kesejahteraan. Padahal yang dituntut orang Papua adalah politik pengakuan bahwa derajat dan martabat mereka sebagai warga asli dan pemilik hak ulayat di sana telah dilecehkan bertahun-tahun.

Tak bisa dimungkiri, sebagian besar pemekaran wilayah yang terjadi setelah reformasi 1998 memang dipicu oleh tuntutan politik. Tapi kekeliruan itu belakangan dikoreksi setelah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menemukan 80 persen dari 223 daerah otonomi baru gagal memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena itulah sejak 2014 diberlakukan moratorium untuk pemekaran daerah baru. Tanpa kajian yang mendalam dan persiapan yang matang, mendirikan Provinsi Papua Selatan hanya akan mengulangi cerita kegagalan di daerah-daerah lain.

Sejauh ini, hasil riset yang ada tak terlampau menggembirakan. Sejumlah penelitian menunjukkan daerah hasil pemekaran justru membebani keuangan negara. Pendirian provinsi dan kabupaten baru pasti membutuhkan pembangunan berbagai kantor pemerintah serta penempatan tambahan aparat kepolisian dan pasukan militer. Walhasil, yang diuntungkan oleh pemekaran Papua hanya segelintir elite yang kini punya kesempatan berebut kursi kepala daerah, berbagai jabatan di kedinasan, dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bukan hanya itu, pemekaran juga bisa memicu konflik. Tengok saja pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa, Sulawesi Selatan, yang berujung rusuh. Juga pemekaran Kabupaten Luwu Tengah pada 2013 yang diwarnai unjuk rasa dan bentrokan hingga satu orang tewas. Di wilayah yang menyimpan bara dalam sekam seperti Papua, potensi kerusuhan akibat pemekaran pasti jauh lebih tinggi. Ini harus menjadi pertimbangan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekali lagi, penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua harus berangkat dari akarnya. Hasil penelitian bersambung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2009 dan 2017) yang memetakan empat akar konflik Papua bisa dipakai sebagai dasar. Selain soal sejarah dan status integrasi Papua yang kontroversial, ada masalah pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan oleh aparat negara yang belum diselesaikan secara adil. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua dan kegagalan pembangunan di Papua juga dipersoalkan.

Pemecahan terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua saat ini hanya mungkin dicapai melalui dialog. Memang melelahkan dan tak mudah, tapi proses ini harus dimulai dan dijalankan secara konsisten.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 04-10 November 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024