Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrasi Kami Bukan Liberalisme

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'Aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019. Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengembangkan industri pertahanan strategis dalam negeri. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'Aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019. Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengembangkan industri pertahanan strategis dalam negeri. TEMPO/Subekti.
Iklan

Osbin Samosir
Pengajar Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Media Inggris, The Guardian, menulis editorial pada edisi Ahad, 3 November lalu, mengenai periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Media itu mengkritik Jokowi tidak bisa diandalkan karena mengangkat Prabowo Subianto, rivalnya dalam pemilihan presiden selama dua periode, sebagai Menteri Pertahanan sesuatu yang tabu bagi demokrasi Barat.

Masuknya Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, ke Kabinet Indonesia Maju membuktikan bahwa postur demokrasi Indonesia kita bukanlah demokrasi seperti yang dipahami Barat dan Amerika Serikat sebagai model demokrasi modern saat ini. Demokrasi Barat merupakan perkembangan dari liberalisme, yang tumbuh sejak akhir abad ke-19 di negara-negara Barat.

Format demokrasi Indonesia yang digagas oleh bapak pendiri bangsa adalah demokrasi gotong-royong. Bagaimana kedua demokrasi ini bisa dipahami?

Prabowo menyemarakkan peta politik Indonesia sejak pemilihan presiden 2014 dan berlanjut dalam pemilihan presiden 2019. Pertarungan antara Jokowi dan Prabowo dalam kedua pemilihan tersebut telah menguras sangat banyak energi akibat emosi primordial dan isu-isu identitas.

Sisa-sisa pergolakan politik identitas sangat terasa hingga ke masyarakat paling bawah. Tidak jarang terjadi keretakan hubungan keluarga serta putusnya hubungan persaudaraan dan pertemanan akibat pembelahan isu-isu identitas.

Dalam paham sangat sederhana, demokrasi liberal meletakkan pihak yang kalah sebagai oposisi dan menjadi penyeimbang terhadap semua kebijakan pemerintah yang berkuasa. Adam Smith, tokoh demokrasi liberalisme klasik, mengusung isu "laissez faire et laissez passer" yang meletakkan kebebasan individu.

Demokrasi liberal sangat menghormati martabat individu yang berwenang untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya. Negara tidak perlu terlalu banyak campur tangan karena individu bersangkutan paling paham apa yang perlu untuk dirinya.

Negara cukup sebagai "penjaga malam" saja. Maka, persaingan antar-individu sangat dianjurkan, sehingga yang bertahan hanya orang-orang yang kuat, sehat, unggul, dan berkarakter pemenang. Jadi, kepunahan si lemah adalah pupuk bagi liberalisme.

Dalam urusan bernegara, liberalisme meletakkan si pecundang di pihak oposisi. Kubu oposisi mengkritik kebijakan pemerintah dengan menawarkan solusi-solusi alternatif yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Nanti, dalam pemilihan umum, rakyat menghukum partai berkuasa jika gagal memenuhi harapan mayoritas publik dengan tidak memilihnya kembali.

Format demokrasi demikian terjadi di seluruh daratan Eropa dan Amerika, seperti dipraktikkan Partai Demokrat versus Partai Republik di Amerika Serikat atau Partai Konservatif versus Partai Buruh di Inggris. Partai-partai lain biasanya melibatkan diri ke salah satu kubu.

Walaupun Indonesia menganut prinsip demokrasi dalam sistem bernegara, demokrasi kita tidak seperti demokrasi liberal Barat dan Amerika. Format demokrasi liberal sangat tidak cocok dengan fatsun dan tata krama budaya lokal Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sukarno menjelaskan kelemahan demokrasi liberal dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945: "Kita sudah lihat di negara-negara Eropah… adalah parlementaire democratie… Tetapi tidakkah di Eropah djustru kaum kapitalis meradjalela?"

Para pendiri bangsa menolak demokrasi liberal, sebagaimana diungkapkan Sukarno: "Wakil kaum buruh jang mempunjai hak politiek itu, di dalam Parlemen dapat mendjatuhkan minister. Ia seperti Radja! Tetapi di dalam dia punja tempat bekerdja, di dalam paberik, sekarang ia mendjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar ke luar ke djalan raja, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa."

Para pendiri bangsa bersepakat bahwa demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang khas Indonesia. Ia digali dari dasar musyawarah yang sudah berlangsung ribuan tahun di desa-desa di seluruh Indonesia. Demokrasi yang khas itu adalah demokrasi gotong-royong. Sukarno menegaskan dalam rapat BPUPKI, 1 Juni 1945: "Gotong-rojong adalah faham jang dinamis, lebih dinamis dari ‘kekeluargaan’, saudara-saudara!"

Demokrasi gotong-royong tidak mengenal oposisi, mengedepankan musyawarah, menjaga harmoni, dan memelihara nilai-nilai keakraban dalam kohesi sosial. Demokrasi gotong-royong adalah demokrasi kekeluargaan yang menempatkan semua warga negara sebagai satu keluarga.

Supomo, dalam sidang BPUPKI, 31 Mei 1945, berujar, "Negara bersandar atas kekeluargaan. ... Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan tjorak masjarakat Indonesia."

Demokrasi gotong-royong adalah khas Indonesia. Ia menjalin kebersamaan dengan semua pihak, tidak memerlukan kritik tajam yang melukai sesama anggota keluarga, apalagi sampai memecah kerukunan.

Musyawarah dikedepankan sebagai upaya mencari solusi alternatif. Fokus negara kekeluargaan adalah merekatkan semua anak-anak bangsa sebagai sebuah keluarga, persis seperti keluarga batih di lingkup kecil.

Demokrasi kekeluargaan itu dipraktikkan oleh Prabowo dengan masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Prabowo menunjukkan bahwa tidak baik memelihara jejak kelam di batin masyarakat akibat pemilihan presiden 2014 dan 2019.

Apakah Prabowo salah atas pilihan demokrasi tersebut? Bagi penganut demokrasi modern, sikap Prabowo itu salah. Tapi Prabowo setia kepada harapan para pendiri bangsa bahwa semua warga negara adalah sebuah keluarga.

Lalu bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia? Memang Indonesia tidak memiliki sejarah dan tradisi demokrasi sebagaimana demokrasi modern dipahami. Sampai saat ini, Indonesia masih mencari sosok demokrasi yang tepat untuk dirinya. Setidaknya demokrasi Indonesia mengedepankan penegakan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar demokrasi di seluruh dunia dengan bentuk atau format yang khas Indonesia, yakni gotong-royong, bukan liberalisme.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024