Melemahnya Infrastruktur Politik Kita

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi melantik menteri-menteri anggota kabinet periode kedua pemerintahannya. Ia merangkul sebagian besar partai dan hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, serta Partai Amanat Nasional di luar pemerintahan. Kekuatan koalisi pemerintah menguasai tiga perempat jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

    Presiden Jokowi melantik menteri-menteri anggota kabinet periode kedua pemerintahannya. Ia merangkul sebagian besar partai dan hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, serta Partai Amanat Nasional di luar pemerintahan. Kekuatan koalisi pemerintah menguasai tiga perempat jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

    Sulardi
    Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

    Di dunia perpolitikan, terdapat dua peran yang saling berperan, yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Keduanya bersinergi untuk menghasilkan produk-produk politik berupa kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Namun di negara ini suprastruktur politiknya begitu kuat, tapi infrastruktur politiknya tak terbangun, bahkan terlupakan.

    Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga negara yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan, juga melaksanakan dan memastikan kebijakan itu berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun infrastruktur politik meliputi berbagai unsur kemasyarakatan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui peran masing-masing.

    Keduanya berada di titik yang sama. Saat infrastruktur memberikan masukan berupa tuntutan dan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, hal itu kemudian dijawab pemerintah dengan kebijakan untuk memenuhi dan memudahkan terpenuhinya kebutuhan dan kondisi yang diinginkan masyarakat tadi. Di sinilah terjadi sinergi antara suprastruktur dan infrastruktur politik.

    Infrastruktur politik meliputi media massa, tokoh politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan partai politik. Semuanya mempunyai peran masing-masing dalam menyuarakan hasrat arus bawah. Sayangnya, suara itu terdengar sayup-sayup, bahkan nyaris tak terdengar.

    Sebagian besar media massa lebih banyak mengambil peran sebaliknya, yakni menyuarakan hal yang diinginkan pemerintah. Siapa yang berkuasa akan mendapat "penghargaan" luar biasa di media ataupun lingkungan. Peran kontrol media hanya diambil sedikit media massa yang masih punya idealisme untuk mencerdaskan para pembacanya. Justru media sosial kini mengambil peran yang amat besar. Banyak media massa kini mengambil peran sebagai corong pemerintah ketimbang menyuarakan jeritan, keluhan, dan derita masyarakat, lebih-lebih yang berada di pelosok. Masyarakat di daerah mendengar adanya "hantu radikalisme", tapi pemerintah tidak tahu bahwa sebagian masyarakat kini kesulitan air, makin sulit mencari kerja, serta hidup dalam kesusahan ketika harga kebutuhan melonjak, mengikuti irama naiknya iuran program Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tarif listrik, dan lain-lain.

    Hanya sebagian kecil figur publik yang masih setia memberikan masukan kepada pemerintah melalui kritik dan masukan di bidang ekonomi, agama, politik, dan sebagainya. Sayangnya, respons terhadap masukan semacam ini dipandang sebelah mata. Bahkan bila pandangannya berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah, stempel nyinyir akan dilekatkan kepada mereka. Tidak sedikit figur publik terpukau oleh jabatan dan kekuasaan sehingga mereka terhanyut.

    Demikian halnya dengan partai politik. Semestinya partai politik merupakan infrastruktur politik yang paling kuat potensinya untuk menyuarakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Namun orientasi partai politik saat ini masih berfokus untuk memperoleh kuasa, baik di legislatif maupun eksekutif. Bahkan partai politik yang semula rival dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden pun akhirnya merapat ke penguasa dan menduduki jabatan. Hingga kini, partai-partai yang tetap berkukuh menjadi "oposisi" merupakan partai yang memang ingin beroposisi atau hanya karena tidak mendapat jatah kursi menteri dari presiden.

    Tiga peran infrastruktur politik di atas justru telah menjadi suprastruktur politik juga. Hal ini menunjukkan betapa suprastruktur politik kini mendapat masukan hanya dari satu sisi telinganya, sisi yang seirama dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan sisi telinga yang lain tidak pernah mendengarkan apa yang dimaui dan dirasakan pihak yang diperintah.

    Infrastruktur politik lainnya adalah kelompok kepentingan, seperti kelompok pengusaha, pedagang, organisasi massa, organisasi buruh, organisasi keagamaan, dan sebagainya, yang pada intinya kelompok ini menjadi kelompok yang berpengaruh karena sumber daya manusianya, jaringannya, ataupun modal lainnya. Kelompok inilah yang memberikan masukan kepada pemerintah berupa gagasan dengan agenda kepentingan publik.

    Beberapa dari kelompok ini cukup efektif menyampaikan masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan, walaupun persentasinya masih kecil. Namun mereka terkadang punya agenda kelompok, yang tujuannya mendapatkan kue kekuasaan. Akhirnya mereka bergabung juga dengan kelompok suprastruktur politik.

    Kelompok infrastruktur politik terakhir adalah kelompok penekan, seperti organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka mempunyai agenda memperjuangkan kepentingan publik dengan cara propaganda menolak kebijakan pemerintah atau mendesak pemerintah membuat kebijakan yang memihak rakyat.

    Namun, secara keseluruhan, peran strategis infrastruktur politik makin melemah ketika berhadapan dengan suprastruktur politik. Ini menunjukkan dominasi pemerintah sebagai salah satu suprastruktur politik yang akan semakin kuat. Lebih-lebih pada pemerintahan periode kedua Joko Widodo ini, partai politik yang semula rival dalam pemilihan presiden malah diikutkan ke dalam struktur kabinetnya. Akibatnya, kontrol terhadap pemerintah melemah. Kondisi ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi negara kita di masa depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.