Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bujet Janggal Pemerintah Jakarta

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. Dalam konferensi pers tersebut, ia menyampaikan hasil kerja selama 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. Dalam konferensi pers tersebut, ia menyampaikan hasil kerja selama 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus mengevaluasi skema perencanaan dan kinerja para kuasa pemegang anggaran di bawah kendalinya, agar pos-pos belanja janggal tak ada lagi. Terungkapnya sejumlah rencana belanja bernilai besar namun tak sesuai dengan kebutuhan menjadi cermin buruknya administrasi dan tata kelola pemerintahan.

Kasus anggaran janggal terungkap setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, berceloteh di Twitter mempertanyakan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membeli lem merek tertentu senilai Rp 82,8 miliar. Bukan cuma lem, ada temuan belanja pulpen senilai Rp 123,8 miliar, pembelian peranti penyimpanan data komputer dan server hingga Rp 65,9 miliar, dan pengadaan ratusan komputer dengan harga Rp 15 juta per unit.

Nilai belanja barang-barang tak penting tapi dengan bujet ekstra-besar itu menimbulkan pertanyaan, terutama mengenai aspek kewajarannya. Terbukti, belakangan kepala dinas yang berwenang mengatakan ada kesalahan saat mengisi data untuk dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Yang mengejutkan adalah pengakuan dari pejabat administrasi, yang menyatakan dirinya asal memilih komponen belanja agar segera memenuhi pagu anggaran.

Menghadapi kondisi tersebut, Gubernur Anies tak boleh berdiam diri atau hanya berkelit dengan menyebutkan E-budgeting, sistem pengisian anggaran secara online, tidak sempurna karena masih mengandalkan manusia yang rawan kealpaan. Dia seharusnya bertindak tegas menegur atau memberikan sanksi kepada pejabat ataupun pengunggah data yang bekerja asal-asalan, tak memiliki komitmen untuk menjalankan tata kelola administrasi dengan baik.

Jika sadar ada kelemahan dalam sistem E-budgeting, Anies tak sepantasnya hanya mengeluh dan menyalahkan pejabat sebelumnya. Segeralah perbaiki, agar sistem yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan itu juga memiliki perangkat pengawasan atau peringatan tatkala ada mata anggaran atau nilai belanja yang tidak wajar. Sebagai gubernur, Anies juga bisa melecut para kepala dinas dan pejabat di bawahnya untuk terus memelototi pencatatan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sikap Anies yang menyatakan tidak akan membuka rancangan KUA-PPAS 2020 juga menimbulkan pertanyaan ihwal komitmennya terhadap transparansi anggaran. Tertutupnya akses publik menimbulkan peluang besar timbulnya kesalahan dan terutama penyelewengan anggaran. Sebagai kepala daerah, tak sepatutnya dia khawatir akan kontroversi yang muncul jika mekanisme penyusunan anggaran dibuka kepada publik. Anies justru harus membuktikan kepada publik jika prosedur penyusunan anggaran di lembaganya andal dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kasus yang terjadi di Jakarta sangat mengkhawatirkan, mengingat sistem dan tata kerja yang diterapkan pemerintah Ibu Kota seharusnya lebih baik dibanding daerah lain. Jika sistem digital saja memiliki celah untuk kesalahan, atau bahkan penyelewengan seperti korupsi dan penggelembungan anggaran, bagaimana dengan daerah yang masih menerapkan administrasi konvensional?

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 01 November 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024