Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konsistensi Agenda Hukum Jokowi

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'Aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019. Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengembangkan industri pertahanan strategis dalam negeri. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'Aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019. Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengembangkan industri pertahanan strategis dalam negeri. TEMPO/Subekti.
Iklan

Petrus Richard Sianturi
Kandidat Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Untuk periode kedua kepemimpinannya, Joko Widodo telah berjanji akan memprioritaskan penegakan hukum, yang disampaikan saat kampanye pemilihan presiden. Persoalan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu sentralnya.

Jokowi dan wakilnya, Ma’ruf Amin, menekankan "penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya"; melanjutkan penataan regulasi; melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum; pencegahan dan pemberantasan korupsi; penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi; serta mengembangkan budaya sadar hukum. Poin-poin inilah yang perlu diperhatikan.

Untuk menjawab tantangan kejahatan korupsi, Jokowi menekankan dengan tegas bahwa korupsi (termasuk kolusi, nepotisme, suap-menyuap, pungutan liar, dan pencucian uang) harus diberantas di segala lini. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus diperkuat dan didukung tanpa kompromi. Bahkan Jokowi menekankan perlunya sinergi antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, kepolisian serta kejaksaan.

Sayangnya, baru saja masyarakat dikejutkan oleh akrobat politik berupa revisi Undang-Undang KPK. Sejak usul revisi itu disampaikan kepada publik, penolakan besar muncul dari masyarakat. Nyatanya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap pada pendiriannya untuk merevisi undang-undang itu. Jadi, masih samakah komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi?

Selain itu, isu hak asasi, yang juga diangkat oleh Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden 2014 dan 2019, menjadi bagian yang banyak dirincinya. Ada dua hal yang perlu dibahas. Pertama, soal penyelesaian setiappelanggaran hak asasi berat pada masa lalu,yang oleh Jokowi disebut sebagai "beban sosial-politik bangsa", seperti kerusuhan Mei 1998,tragedi Trisakti-Semanggi I dan II,penghilangan paksa, kasus Talang Sari, kasus Tanjung Priok,dan peristiwa 1965. Jokowi berkomitmen akan menyelesaikan secara berkeadilan untuk semua beban masa lalu itu, khususnya dengan menghapus segala bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional.

Kenyataannya, setelah periode pertama kepemimpinan Jokowi selesai pun, belum kelihatan tanda-tanda penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi berat itu. Pemerintah belum melakukan usaha konkret dan berani dalam usaha "penyelesaian yang berkeadilan" tersebut. Alih-alih sebagai awal penyelesaian pelanggaran hak asasi dalam peristiwa 1965,misalnya, Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965pada 2016 malah tidak mendorong usaha lanjutan yang konkret.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, terkait dengan komitmen penegakan hak-hak dasar: jaminan hak beragama dan berkeyakinan serta hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hak adat. Sejauh ini, masih banyak pembiaran terhadap kelompok-kelompok radikaldan fanatik religius yang sewenang-wenang memaksakan kehendak mereka. Tindakan-tindakan brutal, seperti pembubaran ibadah dan diskriminasi bagi keyakinan/agama asli, masih terjadi.

Pada 2016, Wahid Foundation dan Lingkar Survei Indonesia mencatat ada 11 juta dari 150 juta penduduk muslim Indonesia yang bersedia melakukan tindakan radikal. Ini sesuatu yang membuat kita khawatir. Selain itu, pasal-pasal "karet" perundang-undangan kerap menjadi biang keladi munculnya ketegangan dalam hubungandi antara umat beragama, seperti pasal mengenai penodaan agama dan surat keputusan bersama tentang pendirian rumah ibadat.

Adriaan Bedner, profesor hukum dan masyarakat Indonesia di Universitas Leiden, Belanda, mengatakan ada dua elemen yang harus dijaga dan pada waktu yang sama harus diwujudkan dalam sebuah negara hukum. Pertama, elemen prosedural: tindakan negara tunduk pada hukum, legalitas formal (hukum bagi semua sama), dan demokrasi. Pengelolaan sebuah negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum harus sepenuhnya dilandaskan pada asas-asas hukum demi menjamin masyarakat yang tertib, adil, dan bermartabat.

Kedua, elemen substantif: subordinasi semua aturan hukum dan interpretasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental dari keadilan, perlindungan hak asasi dan kebebasan perorangan, serta pemajuan hak asasi sosial dan perlindungan hak kelompok. Dalam hal ini, hukum dimaknai bukan sekadar instrumen mati, melainkan landasan bernegara yang hidup dan dihidupi.

Dua elemen tersebut harus menjadi rujukan ulang bagi pemerintah Jokowi-Ma’ruf sekurang-kurangnya untuk menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Ini diperlukan agar pemerintah benar-benar meletakkan konsentrasi yang besar pada bidang hukum, yang sejauh ini terasa diabaikan karena pemerintah berfokus pada bidang politik dan ekonomi.

Perlu dicatat bahwa komitmen pemerintah dalam bidang hukum akan berkerkaitan dengan dua hal: jaminan bahwa seluruh lini pembangunan nasional (baik ekonomi maupun politik) tidak bertentangan dan menjamin integritas Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, tetap diakui. Untuk menjaga komitmen janji-janji kampanyenya, Jokowi harus menjaga konsistensinya.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024