Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Musim Semi Antisektarian di Libanon

image-profil

image-gnews
Saad al-Hariri, Perdana Menteri Lebanon mengundurkan diri setelah gelombang unjuk rasa akibat krisis ekonomi. Sumber: Reuters / Benoit Tessier/RT.com
Saad al-Hariri, Perdana Menteri Lebanon mengundurkan diri setelah gelombang unjuk rasa akibat krisis ekonomi. Sumber: Reuters / Benoit Tessier/RT.com
Iklan

Ibnu Burdah
Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Saad al-Hariri mengumumkan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Libanon pada Selasa lalu. Sikap ini diambil setelah kegagalan Hariri mengatasi protes masif di negeri itu selama 13 hari. Tapi pengunduran ini hampir bisa dipastikan tak akan menghentikan aksi protes atas isu korupsi dan nepotisme di kalangan elite. Tuntutan mereka jauh lebih tinggi dari sekadar pengunduran diri Hariri.

Ciri protes yang melanda Libanon terakhir beraroma "Musim Semi Arab". Jargon, organisasi, kepemimpinan, dan ideologinya berwatak Musim Semi Arab. Mereka sangat mirip dengan fenomena protes yang pernah terjadi di Tunisia saat melengserkan Zaenal Abidin bin Ali, Libya saat menjatuhkan Qaddafi, dan Mesir saat melengserkan Mubarak.

Jargon yang diusung juga sama, yaitu "al-sya’b yuriid isqat al-nidzam" ("rakyat ingin menjatuhkan rezim". Kata "irhal" ("pergi"), yang jadi jargon terkenal di Tunisia, kadang juga terdengar. Gerakan protes di Libanon ini juga spontan, tanpa pengorganisasian tertentu.

Ini adalah fakta baru bahwa rakyat Libanon tampak bersatu dan penuh gairah untuk tujuan bersama di luar sekte, dari kota-kota di tengah yang Sunni, kota-kota di utara yang Kristen Maronit, hingga yang mengejutkan kota-kota di selatan yang Syiah. Jadi, ini gerakan rakyat lintas sekte yang secara spontan digerakkan oleh media-media baru, terutama media sosial.

Karena itu, siapa persisnya pemimpin gerakan itu juga tak begitu jelas, seperti yang terjadi dalam gerakan Musim Semi Arab di negara lain. Di samping tanpa pemimpin dan tanpa organisasi yang tipikal Musim Semi Arab, gerakan protes di Libanon juga bisa dikatakan tanpa ideologi. Ini bukan protes yang beraroma Syiah, Sunni, Kristen Maronit, maupun Druze. Ini adalah protes yang melampaui ideologi sektarian yang mewarnai kehidupan politik, masyarakat, dan kebudayaan Libanon selama ini.

Protes yang digelar sejak 17 Oktober tersebut memang dipicu oleh rencana kebijakan kenaikan pajak dan pajak-pajak baru, terutama pajak penggunaan WhatsApp dan sejenisnya. Kebijakan itu tentu diambil pemerintah Libanon untuk merespons situasi ekonomi Libanon yang memburuk.

Tapi persoalan yang sesungguhnya dan disasar oleh pemrotes lebih jauh dari itu. Isu pajak WhatsApp hanyalah pemicu. Yang mereka serang sesungguhnya adalah praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi yang telah menjadi-jadi di sana. Mereka juga menolak supremasi kelompok bersenjata dalam kehidupan sipil, terutama dalam soal keadilan di mahkamah. Para jaksa, hakim, dan penegak hukum lain sering dianggap tak independen dalam bekerja karena sering dibayangi ketakutan terhadap kelompok bersenjata. Jelas, protes ini diarahkan kepada dominasi "militer" Hizbullah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka meminta pemerintahan saat ini dibubarkan. Mereka meminta sistem sektarian digantikan oleh pemerintahan teknokratis. Mereka menolak para pemimpin sektarian, seperti Saad al-Hariri, Perdana Menteri Libanon dari Sunni; Hasan Nashrullah, pemimpin Hizbullah dari Syiah; Michael Aoun, Presiden Libanon dari Kristen Maronit; serta Walid Bey Jumblatt, pemimpin Partai Sosialis Progresif. Para tokoh itu dianggap sebagai biang dari kekisruhan ekonomi negeri itu.

Pakta Nasional 1943 (al-mitsaq al-wathaniy), yang menjadi landasan politik Libanon saat ini, mengamanatkan kekuasaan itu dibagi di antara beberapa kekuatan sektarian utama di Libanon. Perdana menteri harus berasal dari kelompok Sunni, presiden dari kelompok Kristen Maronit, dan ketua parlemen dari Syiah. Pengakuan terhadap sistem ini diperkuat dalam perjanjian Thaif 1989, yang menyudahi perang saudara panjang di negeri itu. Libanon sebelum perang saudara tersebut (1975-1990) disebut surganya turis di Timur Tengah, tapi kemudian menjadi surganya teroris pada masa perang saudara.

Praktik bagi-bagi kekuasaan ini memang bisa menghentikan konflik yang melanda negeri itu dalam waktu cukup panjang. Tapi sistem itu ternyata membuat rakyat sengsara. Kompromi antar-elite sekte hanya menguntungkan lapisan elite serta mengabaikan kepentingan negara dan rakyat.

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari fenomena ini. Pertama, tuntutan rakyat sangat idealistis: pengunduran Hariri serta pembubaran sistem politik sektarian yang digantikan oleh pemerintahan non-sektarian yang profesional. Ini sangat sulit diwujudkan dalam konteks Libanon yang sangat sektarian. Apakah mungkin membangun pemerintahan baru di Libanon tanpa melibatkan elite-elite sektarian yang menguasai hampir seluruh sendi kehidupan Libanon?

Kedua, instrumen untuk penyaluran damai tak akan mudah ditemukan. Siapa yang dapat mewakili para demonstran untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan kekuatan politik sektarian?

Ketiga, mungkinkah mengabaikan Hizbullah, yang berpengaruh sangat besar terhadap pertahanan dan keamanan negeri itu? Hizbullah bahkan diyakini lebih kuat daripada tentara Libanon. Isu kepemilikan senjata di Libanon sangat krusial dan sensitif. Kendati tentara Libanon menyatakan bersama rakyat, hampir mustahil menyingkirkan kelompok ini secara damai.

Jika demonstran memaksakan kehendaknya dan elite sekte berkukuh mempertahankan supremasinya, "skenario Suriah" sangat sulit dihindari. Ancaman perang saudara bahkan sudah dikemukakan oleh Hasan Nashrallah saat menanggapi situasi sekarang.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

23 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024