Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Musim Semi Antisektarian di Libanon

image-profil

image-gnews
Saad al-Hariri, Perdana Menteri Lebanon mengundurkan diri setelah gelombang unjuk rasa akibat krisis ekonomi. Sumber: Reuters / Benoit Tessier/RT.com
Saad al-Hariri, Perdana Menteri Lebanon mengundurkan diri setelah gelombang unjuk rasa akibat krisis ekonomi. Sumber: Reuters / Benoit Tessier/RT.com
Iklan

Ibnu Burdah
Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Saad al-Hariri mengumumkan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Libanon pada Selasa lalu. Sikap ini diambil setelah kegagalan Hariri mengatasi protes masif di negeri itu selama 13 hari. Tapi pengunduran ini hampir bisa dipastikan tak akan menghentikan aksi protes atas isu korupsi dan nepotisme di kalangan elite. Tuntutan mereka jauh lebih tinggi dari sekadar pengunduran diri Hariri.

Ciri protes yang melanda Libanon terakhir beraroma "Musim Semi Arab". Jargon, organisasi, kepemimpinan, dan ideologinya berwatak Musim Semi Arab. Mereka sangat mirip dengan fenomena protes yang pernah terjadi di Tunisia saat melengserkan Zaenal Abidin bin Ali, Libya saat menjatuhkan Qaddafi, dan Mesir saat melengserkan Mubarak.

Jargon yang diusung juga sama, yaitu "al-sya’b yuriid isqat al-nidzam" ("rakyat ingin menjatuhkan rezim". Kata "irhal" ("pergi"), yang jadi jargon terkenal di Tunisia, kadang juga terdengar. Gerakan protes di Libanon ini juga spontan, tanpa pengorganisasian tertentu.

Ini adalah fakta baru bahwa rakyat Libanon tampak bersatu dan penuh gairah untuk tujuan bersama di luar sekte, dari kota-kota di tengah yang Sunni, kota-kota di utara yang Kristen Maronit, hingga yang mengejutkan kota-kota di selatan yang Syiah. Jadi, ini gerakan rakyat lintas sekte yang secara spontan digerakkan oleh media-media baru, terutama media sosial.

Karena itu, siapa persisnya pemimpin gerakan itu juga tak begitu jelas, seperti yang terjadi dalam gerakan Musim Semi Arab di negara lain. Di samping tanpa pemimpin dan tanpa organisasi yang tipikal Musim Semi Arab, gerakan protes di Libanon juga bisa dikatakan tanpa ideologi. Ini bukan protes yang beraroma Syiah, Sunni, Kristen Maronit, maupun Druze. Ini adalah protes yang melampaui ideologi sektarian yang mewarnai kehidupan politik, masyarakat, dan kebudayaan Libanon selama ini.

Protes yang digelar sejak 17 Oktober tersebut memang dipicu oleh rencana kebijakan kenaikan pajak dan pajak-pajak baru, terutama pajak penggunaan WhatsApp dan sejenisnya. Kebijakan itu tentu diambil pemerintah Libanon untuk merespons situasi ekonomi Libanon yang memburuk.

Tapi persoalan yang sesungguhnya dan disasar oleh pemrotes lebih jauh dari itu. Isu pajak WhatsApp hanyalah pemicu. Yang mereka serang sesungguhnya adalah praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi yang telah menjadi-jadi di sana. Mereka juga menolak supremasi kelompok bersenjata dalam kehidupan sipil, terutama dalam soal keadilan di mahkamah. Para jaksa, hakim, dan penegak hukum lain sering dianggap tak independen dalam bekerja karena sering dibayangi ketakutan terhadap kelompok bersenjata. Jelas, protes ini diarahkan kepada dominasi "militer" Hizbullah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka meminta pemerintahan saat ini dibubarkan. Mereka meminta sistem sektarian digantikan oleh pemerintahan teknokratis. Mereka menolak para pemimpin sektarian, seperti Saad al-Hariri, Perdana Menteri Libanon dari Sunni; Hasan Nashrullah, pemimpin Hizbullah dari Syiah; Michael Aoun, Presiden Libanon dari Kristen Maronit; serta Walid Bey Jumblatt, pemimpin Partai Sosialis Progresif. Para tokoh itu dianggap sebagai biang dari kekisruhan ekonomi negeri itu.

Pakta Nasional 1943 (al-mitsaq al-wathaniy), yang menjadi landasan politik Libanon saat ini, mengamanatkan kekuasaan itu dibagi di antara beberapa kekuatan sektarian utama di Libanon. Perdana menteri harus berasal dari kelompok Sunni, presiden dari kelompok Kristen Maronit, dan ketua parlemen dari Syiah. Pengakuan terhadap sistem ini diperkuat dalam perjanjian Thaif 1989, yang menyudahi perang saudara panjang di negeri itu. Libanon sebelum perang saudara tersebut (1975-1990) disebut surganya turis di Timur Tengah, tapi kemudian menjadi surganya teroris pada masa perang saudara.

Praktik bagi-bagi kekuasaan ini memang bisa menghentikan konflik yang melanda negeri itu dalam waktu cukup panjang. Tapi sistem itu ternyata membuat rakyat sengsara. Kompromi antar-elite sekte hanya menguntungkan lapisan elite serta mengabaikan kepentingan negara dan rakyat.

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari fenomena ini. Pertama, tuntutan rakyat sangat idealistis: pengunduran Hariri serta pembubaran sistem politik sektarian yang digantikan oleh pemerintahan non-sektarian yang profesional. Ini sangat sulit diwujudkan dalam konteks Libanon yang sangat sektarian. Apakah mungkin membangun pemerintahan baru di Libanon tanpa melibatkan elite-elite sektarian yang menguasai hampir seluruh sendi kehidupan Libanon?

Kedua, instrumen untuk penyaluran damai tak akan mudah ditemukan. Siapa yang dapat mewakili para demonstran untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan kekuatan politik sektarian?

Ketiga, mungkinkah mengabaikan Hizbullah, yang berpengaruh sangat besar terhadap pertahanan dan keamanan negeri itu? Hizbullah bahkan diyakini lebih kuat daripada tentara Libanon. Isu kepemilikan senjata di Libanon sangat krusial dan sensitif. Kendati tentara Libanon menyatakan bersama rakyat, hampir mustahil menyingkirkan kelompok ini secara damai.

Jika demonstran memaksakan kehendaknya dan elite sekte berkukuh mempertahankan supremasinya, "skenario Suriah" sangat sulit dihindari. Ancaman perang saudara bahkan sudah dikemukakan oleh Hasan Nashrallah saat menanggapi situasi sekarang.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.