Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pikir Ulang Penyelamatan Jiwasraya

Oleh

image-gnews
Iklan

MENTERI Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir semestinya menghitung kembali skema penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dirancang pendahulunya. Di zaman Rini Soemarno, empat perusahaan negara diminta patungan memodali PT Jiwasraya Putra, anak perusahaan pelat merah yang gagal bayar utang Rp 802 miliar pada Oktober 2018 itu.

Memaksakan badan usaha lain menanggung risiko kerugian suatu perusahaan merupakan praktik ekonomi tak sehat. Prahara Jiwasraya disebabkan oleh kesalahan manajemen menempatkan investasi atas polis bancassurance-nya, JS Proteksi Plan. Dalam hal ini, tidak sepatutnya negara menanggung kekeliruan suatu lembaga keuangan. Berbeda dengan bank, perusahaan asuransi tak memiliki lembaga penjamin simpanan. Skema penyelamatan untuk Jiwasraya akan menjadi preseden buruk bahwa kerugian lembaga keuangan mana pun akan ditanggung pemerintah.

Kalaupun berhasil, skema pembentukan anak usaha ini diperkirakan baru dapat membantu restrukturisasi keuangan Jiwasraya dalam 5-10 tahun, setelah anak perusahaan itu dijual ke investor. Masalahnya, seberapa kuat PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Telekomunikasi Selular menanggung risiko gagal bayar Jiwasraya yang disebut mencapai Rp 16 triliun itu? Penyelamatan institusi keuangan oleh lembaga lain hanya bisa dilakukan jika lembaga penolong betul-betul kuat. Jika tidak, justru lembaga penyelamat yang terseret ke jurang kerugian.

Bagaimanapun, masalah di Jiwasraya perlu segera dibereskan. Apalagi wajah bopeng asuransi jiwa di Indonesia pun menjadi perhatian internasional. Bank Dunia juga menyoroti problem keuangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, yang harus segera pula diselesaikan Otoritas Jasa Keuangan. Kesulitan keuangan Bumiputera yang berujung pada kegagalan membayar klaim tidak menunjukkan perkembangan berarti selama tiga tahun.

Meski demikian, penyelesaian masalah Jiwasraya perlu dilakukan dengan cara yang tepat. Wacana penyuntikan modal dari pemerintah yang sempat digagas pun merupakan pilihan lebih buruk. Dengan kesulitan likuiditas dan utang jatuh tempo, Jiwasraya hampir pasti menggunakan dana segar suntikan pemerintah tersebut untuk membayar utang. Ujung-ujungnya, modal tersebut ambyar dan negara bisa merugi.

Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham bisa melakukan audit investigasi Jiwasraya bersama Otoritas Jasa Keuangan. Audit ini bisa menelusuri temuan Badan Pemeriksa Keuangan, yang pada 2016 mendeteksi investasi tak wajar, yakni pembelian saham PT Trikomsel Oke Rp 449,5 miliar, PT Sugih Energy Rp 318,1 miliar, dan PT Eureka Prima Jakarta Rp 118 miliar. BPK menilai transaksi itu kurang cermat karena lemahnya fundamen perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga kini, belum ada seorang pun yang dinyatakan bersalah. Kelalaian OJK, sebagai pengawas pasar modal dan asuransi, ikut berkontribusi dalam kasus ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masih ada jalan untuk meredakan gonjang-ganjing Jiwasraya. Misalnya mencairkan aset finansial. Berdasarkan laporan keuangan terakhir, 2017-laporan keuangan 2018 belum disampaikan-perusahaan ini memiliki reksa dana senilai Rp 19,2 triliun, saham Rp 6,6 triliun, deposito berjangka Rp 4,3 triliun, surat utang negara Rp 3,1 triliun, dan obligasi korporasi Rp 1,8 triliun. Ada juga aset berupa properti senilai Rp 6,6 triliun, di antaranya pusat belanja Cilandak Town Square di Jakarta Selatan. Mencairkan aset tersebut dapat memulihkan kepercayaan nasabah Jiwasraya.

Penyakit di Jiwasraya, juga Bumiputera, telah menurunkan kepercayaan publik terhadap asuransi. Pada awal kepemimpinannya di Kementerian BUMN, Erick Thohir perlu mengambil langkah yang tepat. Kepercayaan publik terhadap asuransi harus dipulihkan. Sebab, modal utama asuransi adalah kepercayaan.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 28 Oktober- 03 November 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.