Presiden Joko Widodo perlu berpikir ulang jika ingin menerapkan gaya Orde Baru dalam mengelola negara. Kebijakan yang mendewakan pembangunan fisik yang diikuti pendekatan represif untuk membungkam protes merupakan resep kuno yang seharusnya dibuang jauh. Kecenderungan ke arah ini makin kentara pada pemerintahan Jokowi.
Teror pelemparan bom molotov ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan beberapa waktu lalu adalah contoh terbaru. Serangan yang membakar atap kantor LBH itu terekam kamera CCTV, tapi kasus ini tetap misterius. Serangan bom molotov diduga berkaitan dengan aktivitas lembaga tersebut, yang sering memprotes pemerintah.
LBH Medan juga amat getol mempersoalkan kejanggalan kematian aktivis lingkungan hidup, Golfried Siregar, pada awal Oktober lalu. Polisi mengklaim korban mengalami kecelakaan lalu lintas, tapi kalangan aktivis meyakini dia dibunuh. Kematian Golfried diduga berkaitan dengan kegiatan advokasinya. Selama ini, ia menangani sejumlah kasus besar, seperti pembalakan liar di Karo dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru.
Dalam kasus PLTA, ia menggugat surat keputusan Gubernur Sumatera Utara yang memberikan izin lingkungan untuk proyek ini. Gugatan itu sudah ditolak pengadilan pada Maret lalu, tapi Golfried belum menyerah. Ia juga melaporkan tiga penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara ke Markas Besar Kepolisian RI karena mereka menyetop penyidikan kasus pemalsuan tanda tangan saksi ahli proyek PLTA tersebut.
Tanpa ikhtiar serius dari kepolisian untuk mengusutnya, misteri kematian Golfried dan teror LBH Medan akan menambah panjang deretan kasus kekerasan. Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat setidaknya terdapat 114 kasus kriminalisasi terhadap aktivis sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi. Di antara mereka ada yang sampai meninggal, seperti Poro Duka pada tahun lalu. Ia diduga ditembak saat memprotes pengukuran tanah untuk proyek wisata di pesisir Pantai Marosi, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
Teror seperti yang dialami LBH Medan sebelumnya terjadi di Nusa Tenggara Barat. Di sana, rumah Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Murdani dibakar pada akhir Januari lalu. Kasus lain yang juga terbengkalai adalah meninggalnya sejumlah pedemo saat unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat dan di daerah beberapa waktu lalu. Kita juga tidak akan pernah lupa akan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, yang hingga kini masih misterius.
Presiden Jokowi terkesan mengabaikan sederet tragedi kemanusiaan itu dan tampak lebih peduli terhadap kemajuan ekonomi. Gaya pemerintahan seperti ini mengingatkan kita pada era Orde Baru. Saat itu juga muncul banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya kasus Marsinah, buruh pabrik di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik lalu ditemukan meninggal pada 1993. Ada juga pembunuhan terhadap jurnalis Fuad Muhammad Syafruddin. Pemerintah Soeharto bahkan pernah menculik belasan aktivis prodemokrasi pada 1996.
Pemerintah semestinya belajar dari kegagalan Orde Baru, yang mengagungkan pembangunan dan menciptakan stabilitas politik semu lewat pendekatan represif. Dalam sistem politik yang lebih terbuka seperti sekarang, pendekatan lawas ini hanya akan memancing perlawanan masyarakat. Kemajuan ekonomi yang diimpi-impikan Presiden Jokowi juga akan menyimpan cela bila dicapai dengan menginjak-injak martabat manusia.
Catatan:
Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 28 Oktober- 03 November 2019
