Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi dan Utopia Hak Asasi Manusia

image-profil

image-gnews
Jokowi dan Utopia Hak Asasi Manusia
Jokowi dan Utopia Hak Asasi Manusia
Iklan

Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Kita patut bersyukur pembangunan hukum dan hak asasi manusia berkembang sejak reformasi. Namun kualitas pelaksanaan hak asasi dikhawatirkan akan mundur di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Sebab, tidak ada komitmen konkret terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi, paling tidak dari pidato pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Selain itu, komposisi Kabinet Indonesia Maju mengecewakan banyak pihak.

Terpilihnya Jokowi dua kali sebagai presiden terjadi berkat semangat reformasi yang mendobrak kebekuan politik dan diwarnai pengorbanan masyarakat, yang ditandai dengan berbagai peristiwa pada 1997 dan 1998.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lahir dari reformasi dan diberi wewenang untuk memajukan dan menegakkan hak asasi serta menyelidiki pelanggaran hak asasi berat. Setiap tahun, Komisi telah menerima dan menangani ribuan aduan masyarakat yang merasa hak asasinya dilanggar. Berdasarkan jumlah aduan yang diterima, pada 2018 terdapat 6.098 berkas aduan, pada 2017 (5.387), pada 2016 (7.188), dan pada 2015 (8.249).

Pada 2018, aduan terbanyak ke Komisi berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (2.425 berkas). Di dalamnya terdapat persoalan hak atas tanah, hak ketenagakerjaan, dan hak atas tempat tinggal. Kemudian, aduan yang berkaitan dengan hak atas keadilan sebanyak 1.991 berkas, termasuk persoalan dugaan kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian dan pengadilan.

Tingginya aduan hak atas kesejahteraan berkaitan erat dengan konflik agraria, khususnya program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Jokowi dalam lima tahun terakhir. Setidaknya ada 269 proyek infrastruktur yang dibingkai dalam proyek strategis nasional. Berbagai proyek tersebut tidak sedikit yang berimplikasi pada konflik agraria dan tercerabutnya hak atas tanah, yang di antaranya berkaitan dengan pembangunan jalan tol, bandar udara, waduk, dan pembangkit listrik.

Di sisi lain, Jokowi, dengan ikhtiar untuk mewujudkan pemerataan hak atas tanah, membagikan 9 juta hektare lahan dalam bingkai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan 12,7 juta hektare pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial. Namun program ambisius tersebut tidak semulus yang dibayangkan karena sebagian besar target itu belum tercapai sampai akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Alih-alih menyelesaikan persoalan agraria, peraturan itu dipandang hanya berniat melegalkan tanah melalui program sertifikasi massal. Sedangkan akar masalah agraria, yaitu konflik pemanfaatan dan ketimpangan penguasaan tanah, tidak disentuh. Tidak sedikit pula terjadi tumpang-tindih kepemilikan dan klaim lahan dalam program sertifikasi itu.

Penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi berat juga masih jauh panggang dari api. Komisi pernah memberikan rapor merah kepada Jokowi atas hal ini, padahal Jokowi pernah berjanji untuk memproses dan menuntaskannya pada 2014.

Hingga kini Komisi telah menyelidiki 13 kasus yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi berat. Tiga di antaranya telah mendapatkan putusan di pengadilan hak asasi manusia ad hoc, yaitu kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003).

Masih ada 10 kasus yang belum beranjak ke tingkat penyidikan. Kasus-kasus itu adalah kerusuhan Mei 1998; Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; penghilangan paksa aktivis 1997-1998; kasus Wasior dan Wamena; kasus Talangsari, Lampung; kasus penembakan misterius (petrus); peristiwa pembantaian massal 1965; peristiwa Jambu Keupok, Aceh; peristiwa Simpang KKA, Aceh; dan peristiwa Rumah Geudong, Aceh.

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2018, Komisi telah menyampaikan permintaan agar kasus-kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum. Namun, hingga kini, tidak ada titik terang kelanjutannya. Diduga, akar masalah dari buntunya penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat duduk di dalam lingkaran kekuasaan.

Pada pemerintahan periode kedua Jokowi kini, persoalan hak asasi masih belum menjadi prioritas, meskipun ada sosok Mahfud Md. yang menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun tugas Mahfud tidak akan mudah karena tantangan internal kabinet yang diwarnai oleh politik transaksional dan komposisi anggota kabinet yang jauh dari semangat untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi berat.

Tidak salah jika ada kekhawatiran bahwa sampai lima tahun mendatang, penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi berat, masih menjadi utopia. Jika memang benar demikian, kita pantas berduka dan turut berdosa jika tidak berbuat apa-apa.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024