Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rasionalisasi Hutan Calon Ibu Kota Negara

image-profil

image-gnews
Foto udara kawasan Bukit Nyuling yang merupakan salah satu daerah bakal calon ibu kota negara, di Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis, 25 Juli 2019. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Foto udara kawasan Bukit Nyuling yang merupakan salah satu daerah bakal calon ibu kota negara, di Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis, 25 Juli 2019. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan

Pungky Widiaryanto
Rimbawan dan Pemerhati Kehutanan

Presiden Joko Widodo telah melantik para menterinya. Salah satu tugas para pembantu presiden adalah mewujudkan visi dalam pemindahan ibu kota negara. Status dan tumpang-tindih pemangku lahan menjadi sorotan utama.

Calon lokasi ibu kota negara diumumkan jauh hari sebelumnya. Dilihat dari statusnya, kandidat area tersebut sebagian besar adalah kawasan hutan. Banyak pihak yang beranggapan pemindahan ibu kota akan merusak hutan di Kalimantan Timur.

Namun masyarakat seharusnya paham bahwa kawasan hutan tersebut saat ini sudah tidak berhutan atau dalam keadaan gundul. Sebagian kawasan ini telah digunakan untuk perkebunan sawit, pertambangan, tanah terbuka, permukiman, hingga fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Contohnya, Taman Hutan Raya, yang sering diklaim sebagai kawasan konservasi, ternyata tidak seindah statusnya. Secara de facto, area tersebut sudah berupa lahan pertanian, semak belukar, pertambangan, permukiman, dan jalan raya. Di lain pihak, masih terdapat hutan yang bagus di area kawasan budi daya hutan produksi, bahkan di non-kawasan hutan.

Sementara itu, ratusan konsesi menguasai lebih dari 30 juta hektare hutan produksi, tapi hanya sedikit yang beroperasi. Anehnya, para pengusaha yang tidak aktif mengelola hutan itu tidak juga dicabut izinnya. Bahkan beberapa konsesi memanfaatkan areanya untuk usaha non-kehutanan. Tidak mengherankan jika produksi kayu Indonesia terus turun.

Demikian halnya dengan status masyarakat pedesaan yang sudah lama tinggal di kawasan hutan. Meski permukiman mereka dianggap ilegal, merekalah yang selama ini menghuni dan mengolah tanah hutan itu.

Kondisi tersebut tidak hanya terdapat di calon lokasi ibu kota. Jutaan hektare lahan yang tersebar di kawasan hutan seluruh Indonesia mengalami hal sama. Kawasan konservasi yang sering disebut sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati juga banyak yang fungsinya tidak sesuai. Ketelanjuran yang sudah berlarut-larut ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga menghambat investasi dan perekonomian. Bahkan ditengarai menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia.

Guna mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat, sudah semestinya kebijakan rasionalisasi hutan dapat menjadi keniscayaan. Kebijakan harus disusun berlandaskan data dan metode yang valid. Kondisi lapangan perlu ditata ulang dengan didukung teknologi mutakhir. Ada beberapa tahapan untuk mewujudkannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, kita harus duduk bersama dan mencapai konsensus untuk menyukseskan pemindahan ibu kota. Bahkan, bila dimungkinkan, perlu konsolidasi penggunaan tanah di seluruh Indonesia. Sudah saatnya kita melupakan mana kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan. Sebab, pada kenyataannya, banyak kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya, banyak lahan dengan status non-hutan malah berfungsi sebagai hutan.

Kedua, analisis berdasarkan teknologi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi dari kebijakan Satu Peta dapat digunakan untuk mendukung rapid assessment ini. Tujuannya adalah mengkaji kondisi lapangan secara cepat. Hasilnya dapat dijadikan sebagai deliniasi (pemetaan) indikatif, sehingga dapat diketahui secara cepat daerah mana saja yang harus diproteksi dan mana yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Ketiga, tim gabungan instansi terkait harus memverifikasi data di lapangan. Daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi dan pengatur tata air harus diidentifikasi secara rinci. Tak lupa juga area yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, baik legal maupun tak tercatat. Negara harus hadir untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Jangan sampai terjadi penggusuran atau pengusiran masyarakat yang sudah lama menempati kawasan tersebut.

Keempat, data tersebut kemudian menjadi dasar dalam merancang tata ruang calon ibu kota. Implementasi pola pembangunan kota hutan (forest city) harus menggunakan data lapangan, bukan sekadar status kawasan. Misalnya, daerah sebaran dan koridor keanekaragaman hayati menjadi prioritas untuk diselamatkan. Kawasan terdegradasi tapi mempunyai peran dalam tata air harus dipulihkan. Mungkin dapat digagas rancangan taman nasional di dalam wilayah ibu kota tersebut.

Kelima, meski Presiden Jokowi sering memberikan instruksi untuk mempercepat programnya, tidak banyak yang mendukung visinya. Berbagai peraturan masa lampau yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sering dijadikan alasan. Untuk itu, penunjukan pimpinan dan perombakan peraturan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visinya.

Calon lokasi ibu kota negara hanya merupakan secuil contoh dari kompleksitas permasalahan penataan hutan di Indonesia. Rasionalisasi hutan ibu kota ini dapat dijadikan contoh untuk menata hutan di seluruh negeri.

*) Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024