Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Compang-camping Kabinet Baru

Oleh

image-gnews
Presiden Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan menteri kabinet yang baru, berpose di Istana Negara, Jakarta, 23 Oktober 2019.
Presiden Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan menteri kabinet yang baru, berpose di Istana Negara, Jakarta, 23 Oktober 2019.
Iklan

SUSUNAN Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan Presiden Joko Widodo pekan lalu tak memberikan banyak harapan untuk Indonesia lima tahun mendatang. Banyak figur yang dipilih tanpa kompetensi yang tepat: pos-pos kunci dalam kabinet yang seharusnya diisi teknokrat malah ditempati politikus atau bekas anggota tim sukses pemilihan presiden.

Kondisi ini mencemaskan mengingat beratnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah Jokowi pada periode kedua. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan minimnya produk ekspor Indonesia, misalnya, menuntut kehadiran tim ekonomi yang cakap dan solid. Luas hutan yang terus menyusut dan kerusakan lingkungan yang parah di berbagai daerah membutuhkan menteri-menteri yang siap memitigasi krisis perubahan iklim.

Gelombang demonstrasi mahasiswa sebulan terakhir mengindikasikan makin kuatnya perlawanan atas pelemahan gerakan antikorupsi dan menyusutnya ruang kebebasan masyarakat sipil. Ditambah dengan memanasnya Papua yang salah urus selama bertahun-tahun, kecerdasan tim politik dan hukum di kabinet menjadi krusial. Belum lagi soal menguatnya intoleransi serta radikalisme, juga buruknya kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Semua harus ditangani tim kesejahteraan rakyat yang mumpuni.

Sayangnya, ada kesan kabinet ini disusun lebih berdasarkan kalkulasi politik, bukan meritokrasi. Politikus senior Airlangga Hartarto, yang menduduki kursi Menteri Koordinator Perekonomian, jelas tidak memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang ekonomi makro seperti pendahulunya, Darmin Nasution. Memang masih ada Sri Mulyani, yang dipertahankan di pos Menteri Keuangan. Tapi ketegasan sikap dan kebebasan ruang geraknya tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun awal dia di pemerintahan. Pada 2005-2010, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani relatif leluasa menjalankan kewenangan dan menjaga prinsip pengelolaan keuangan negara tanpa kompromi. Kini realitas politik di sekelilingnya jauh berbeda.

Keberadaan Erick Thohir di pos vital Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dengan dua bankir, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo, sebagai wakil menteri, seharusnya bisa membawa angin segar untuk perekonomian kita. Syaratnya, mereka harus mengubah pendekatan pemerintah pada periode lalu, yang memberikan porsi terlalu dominan kepada badan usaha milik negara. Sebagai pengusaha swasta, Erick tentu memahami pentingnya menjaga ruang yang sehat untuk kompetisi yang adil. Di luar Sri Mulyani dan Erick Thohir, komposisi tim ekonomi di kabinet baru Jokowi lebih banyak membuat orang garuk-garuk kepala. Banyak kementerian dipegang politikus yang sama sekali tidak punya latar belakang yang sesuai dengan tanggung jawab baru mereka.

Di bidang politik, hukum, dan keamanan, penekanan Jokowi pada upaya penanganan radikalisme sekilas patut dipuji. Namun, tanpa pemahaman yang menyeluruh atas akar masalah ini, ada kekhawatiran bahwa pemerintah bakal mengulangi pola penyelesaian yang represif, reaktif, dan sepotong-sepotong.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada periode pertama pemerintahan Jokowi, misalnya, jelas tidak membuat radikalisme serta-merta menghilang atau berkurang. Tanpa pelindungan pada kebebasan masyarakat sipil dan hak asasi manusia, bibit radikalisme akan selalu bersemai kembali. Tiga jenderal, Prabowo Subianto, Tito Karnavian, dan Fachrul Razi, yang menempati kursi Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, harus paham akan pentingnya menjaga ruang kebebasan masyarakat sipil di negara demokrasi.

Pemilihan menteri-menteri di bidang kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia juga menyisakan banyak pertanyaan. Ikatan Dokter Indonesia pasti rikuh karena Kementerian Kesehatan kini dipimpin Terawan Agus Putranto, dokter yang pernah dinilai melakukan pelanggaran etik yang serius. Posisi pendiri Gojek, Nadiem Makarim, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipuji sebagian orang, tapi bikin waswas sebagian yang lain. Penekanan berlebih pada misi sekolah untuk mencetak tenaga kerja siap pakai dikhawatirkan bakal mengerdilkan sistem pendidikan kita.

Dengan segala catatan itu, memang tak banyak harapan yang bisa disematkan pada kabinet baru ini. Seperti pidatonya ketika dilantik untuk masa jabatan kedua, Presiden Jokowi tampaknya berkeras mengedepankan stabilitas sosial-politik dan pertumbuhan ekonomi, di atas segala-galanya. Selain keliru secara konseptual, penekanan itu bisa menjadi blunder ketika sebagian besar menteri yang terpilih bukan orang yang tepat di tempat yang tepat.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 28 Oktober- 03 November 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.